Pelaksaanaan Kovenan Internasional
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia

Pada 30 September 2005 DPR dan Pemerintah  sepakat meratifikasi piagam penting hak asasi manusia (Bill of Rights) yaitu  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Proses ratifikasi tersebut dilakukan pada  28 Oktober 2005, dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU No. 11 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Ratifikasi terhadap the bill of human rights ini tentu saja membawa harapan baru bagi kondisi yang lebih kondusif bagi pemajuan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di negeri ini. 

EDITORIAL 

Merevitalisasi Nilai-nilai Lama

PERKAWINAN, sebagaimana perceraian  dan poligami adalah sesuatu yang selalu menarik dibicarakan. Berbagai tayangan di televisi bisa jadi buktinya.  Kawin cerai seolah telah menjadi biasa dengan berbagai alasan seperti ketidak-cocokan, perselingkuhan, ekonomi dan beragam soal lainnya.

NASKAH KETOPRAK RAKYAT

“Karto Pokil”

Tulisan: Bondan Nusantara

Pelaku:  Pak Gendra,  Mbok Gendra, Jaya Kepruk

Risang, Yu Kerti, Karta Pokil, Resmi

BABAK          :  I  PEKARANGAN OMAHE PAK GENDRA
SETTING       : Omahe wong desa (ora sugih)
WAYAH         : Bubar Ngasar
SWASANA     : Gembira
IRINGAN      : Tembang Lumbung Desa ditabuhi Kothekan.
LAKU             : Nalika tembang meh entuk sak lagon, Pak Gendra teka saka njaban omah karo nggawa besek merga mentas wae kendhuren. Polatane sajak gembira trus lungguh amben, mbukak besek.

By Budiawan

Mdm. Francois Mitterand’s visit

I had never dreamed before that the river near the village where I grew up was visited by the former first lady of France, Mdm. Francois Mitterand. It was February 2, 1999, eight months after Suharto stepped down following the mass student demonstrations and racialized pogroms in a number of big cities in Indonesia, Mdm. Mitterand and a number of French and Indonesian human rights advocates visited the river. Another group of visitors coming with them were tens of former political prisoners who had been accused of being involved in the September 30, 1965 events, i.e., the kidnapping and killing of six top army officers and a lieutenant. (Since the Indonesian Communist Party [or the PKI] was accused of having masterminded the killing, anybody having been associated with the Party was either killed or imprisoned without trials for years).  

SAMPAH

Sampah...
Sampah...
Dan sampah...
Kalian yang terbuang... tetaplah terbuang

Kami...
Tidak akan pernah mau
Kami tidak akan pernah mau ada kalian

Kalian
Tidak akan pernah pantas kalian ada di sekeliling kami
Tidak akan pernah ada ruang buat kalian
Bukankah kutukan itu
Kutukan itu... datang hanya untuk kalian
Bukan untuk kami...

Maka
Nikmatilah... nikmatilah
Rasakanlah
Semua hasil jerih payahmu
Semua hasil perilakumu
Hanya sesal dan kehancuran yang akan menghampirimu
Pergilah kalian
Lenyaplah kalian
Jangan pernah ada disini
Di Dunia kami...

PERNYATAAN SIKAP

1. Saya, Hamengku Buwono X dengan ini merasa prihatin dan mengecam keras atas penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memakai atribut Front Pembela Islam (FPI) pada tanggal 1 Juni 2008 terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKK-BB).
2. Pelanggaran konstitusi akan mengancam kelangsungan dan keutuhan Negara RI, untuk itu Pemerintah dan khususnya Kepolisian untuk menindak dengan tegas dan tidak terkesan melakukan pembiaran supaya tidak menjadi pemicu pecahnya konflik horizontal.
   Sudah saatnya pemerintah menggunakan otoritasnya untuk menindak segala macam perbuatan yang merongrong konstitusi dan keutuhan bangsa dan Negara.

Seorang penderita HIV & AIDS yang selalu mendapat perlakuan negative dari masyarakat yang tidak paham akan apa itu HIV& AIDS.

Komisi Nasional Perempuan, hari Rabu (20/2) sore bertemu Presiden SBY, di Kantor Presiden. Mereka masing-masing adalah Kamala Chandrakirana (Ketua Komnas Perempuan), Ninik Rahayu (Wakil Ketua), Sylvana M. Apituley (Wakil Ketua), Arimbi Heroepoetri, Azriana, Neng Dara Affiah, Sri Wiyanti Eddyono dan Vien Soeseno masing-masing sebagai komisioner.