June, 2003

APA SEBAB B U N G K A R N O DIGULINGKAN?
Diterbitkan oleh Jurnal Solidaritas (SKP HAM )

Kata Pengantar :

Apa yang diuraikan dalam brosur ini hasil investigasi penulisnya sebagai wartawan, anggota DPA & anggota MPRS, pada saat saat G30S sedang direncanakan, yang kemudian diuji kebenarannya dengan pertemuannya dengan pihak pihak yang terlibat dalam gerakan itu, mulai dari Letnan Kolonel Untung Samsuri , komandan Batalyon I Tjakrabirawa yang menjadi komandan gerakan, serta perwira perwira pendukungnya seperti Kolonel A. Latief., Komandan Brigade Infanteri I Kodam V Jaya , Mayor Bambang Soepeno. Komadan Batalion 450/Brawijaya dari Madiun dan Kapten Kuncoro, Kepala Staf Batalion 454/Diponegoro dari Semarang, yang didatangkan oleh Panglima Kostradi Mayjen Soeharto ke Jakarta untuk mendukung gerakan. Demikian pula pembicaraannya dengan Nyono orang pertama PKI untuk DKI Jakarta dan Sekitarnya yang menjadi komandan kekuatan PKI mendukung gerakan. Juga pembicaraannya dengan Ketua Umum PKI D.N. Aidit menjelang meletusnya G30-S.

REKONSILIASI NASIONAL SYARAT MUTLAK TERBENTUKNYA TATA KEHIDUPAN NASIONAL YANG DEMOKRATIS

Dalam menghadapi Pemilihan Umum 2004 yang akan datang, akhir-akhir ini mencuat kembali isu rekonsiliasi yang dilontarkan oleh berbagai pihak dan bersamaan dengan itu pula banyak diselenggarakan berbagai pertemuan silaturahmi serta diskusi antara berbagai pihak yang sadar perlu adanya rekonsiliasi nasional.

Rekonsiliasi dalam arti kata bisa berarti perukunan kembali, penyelesaian perbedaan, pertengkaran atau percekcokan untuk menuju perdamaian, adalah suatu modus yang baik untuk mengatasi persoalan konflik politik, kepentingan, krisis multi dimensi termasuk krisis kepercayaan terhadap pimpinan nasional di Indonesia dewasa ini.

GUGATAN TERHADAP KODAM DIPONEGORO
DIMENANGKAN PENGADILAN NEGERI KENDAL

Sekitar tuduhan terlibat G30S

Dari Lembaga Perjuangan Rehabilitasi- Korban Rezim Orde Baru (LPR-KROB) didapat informasi yang cukup penting untuk diperhatikan oleh para eks-tapol dan korban Orde Baru umumnya. Informasi ini berupa sari dari tulisan yang disiarkan oleh suratkabar Wawasan (Jawa Tengah) tanggal 19 Juni 2003 tentang persoalan aset tanah dan gedung, yang dirampas oleh Kodam Diponegoro dalam tahun 1966, dengan dalih terlibat dalam G30 S. Aset tanah dan gedung ini dimiliki oleh PT NV Seketjer Wringinsari (Kendal, Jawa Tengah) yang sahamnya dimiliki 97 warga.

Fiqh Sosial: Upaya Pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji

Oleh: KH. M.A. Sahal Mahfudz*



Gelar doktor, baik yang diperoleh melalui studi formal maupun honoris causa, merupakan titel akademik yang masih dianggap prestigious. Terlebih lagi di Indonesia, dimana ratio antara masyarakat yang bergelar doktor dan yang tidak masih jauh dari ideal, gelar doktor masih terkesan elitis. Karena sifatnya yang masih prestigious serta elitis-akademik itulah, maka wajar jika banyak yang menaruh harapan masa depan bangsa yang lebih baik di pundak para doktor. Mereka menganggap para doktor sebagai manusia-manusia super yang dengan pengalaman serta ilmu pengetahuannya mampu mengudari dan menyelesaikan segala permasalahan yang ada.



Mungkin harapan itu berlebihan jika kita melihat kenyataan. Meskipun demikian, kita tidak dapat menyalahkan kepolosan sikap masyarakat awam. Jika kita mensikapinya dengan arif, harapan tersebut sebenarnya sangat bermanfaat guna menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial maupun individual.

PERNYATAAN BERSAMA PARTISIPAN WORKHSHOP WILAYAH JAWA BARAT
MEDIASI DAN REKONSILIASI AKAR RUMPUT TRAGEDI KEMANUSIAAN 1965-1966

PERNYATAAN BERSAMA
FORUM PERTEMUAN REGIONAL
WILAYAH JAWA TENGAH DAN DIY

UNTUK MEDIASI REKONSILIASI AKAR RUMPUT PERISTIWA TRAGEDI 1965-1966

PERNYATAAN BERSAMA
PESERTA WORKSHOP MENGUAK TRAGEDI 1965-1966
DALAM
MEMBANGUN REKONSILIASI DAN REHABILITASI AKAR RUMPUT

Grassroots Reconciliations
INVESTIGATING A POLITICAL DEADLOCK

Author : M. Imam Aziz
By any standards, the human tragedy of 1965 was a kind of violence that no one
could imagine would occur in the human history of Indonesia. There is no adequate
way to describe the mass killing of members of the Indonesian Communist Party,
which covered a widespread area and claimed hundreds of thousands, approaching
millions of victims, and was accompanied by the removal of the civil, political
and economic rights of the families left behind. What is even more surprising
is that an incident of this type and magnitude has not been able to foster a
consciousness or deep introspection by members of this nation so that the same
thing is not repeated.