Depan /
October, 2006
Kediri Mulai Tarik Buku Sejarah yang Terkait PKI
TEMPO Interaktif, Kediri:Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, meminta seluruh kepala sekolah baik negeri maupun swasta menarik buku sejarah terkait peristiwa politik di Indonesia menyangkut aksi pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Keharusan menarik buku sejarah itu berlaku untuk sekolah dasar hingga sekolah lanjutan tingkat pertama, serta madrasah ibtidaiyah hingga madrasah aliyah.
Korban Keganasan PKI Desak MK Cabut UU KKR
Jombang-RoL -- Kalangan masyarakat yang pernah menjadi korban keganasan PKI mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).
"Undang-undang ini memberikan peluang bagi eks PKI untuk bangkit kembali setelah mendapatkan rehabilitasi. Makanya kami minta MK mencabut UU KKR ini," kata Ketua Center for Indonesian Community Studies (CICS), sebuah lembaga yang mewadahi korban keganasan PKI, Arukat Djaswadi, ditemui di sela-sela Silaturahmi Nasional Menyikapi Implementasi UU 27/2004 dalam Perspektif Integrasi Nasional di Ponpes Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat.
Ingatan Politik yang Aneh
RAMBUTNYA memutih. Ubun-ubunnya bahkan tak lagi berambut. Tapi tidak banyak yang ingat kepada Umar Said, 78 tahun, mantan Pemimpin Redaksi Harian Ekonomi Nasional Jakarta ini. Mungkin, hanya wartawan seangkatan Rosihan Anwar masih bisa mengingatnya. Umar sempat menjadi Bendahara PWI Pusat dan Bendahara Persatuan Wartawan Asia Afrika (PWAA) sebelum 1965 silam. Kini, saban menjelang 30 September, Umar yang menjadi warga negara Prancis sejak 1974, selalu mendambakan agar tragedi 1965 itu bisa diselesaikan oleh bangsa Indonesia. Sebelumnya, Umar menetap di Cina sejak 1966-1873.
Umar meninggalkan Jakarta pada 14 September 1965. Ia pergi ke Santiago, Ibu Kota Cili sebagai anggota delegasi PWI ke konferensi International Organization of Journalist. Kemudian terbang ke Aljazair mempersiapkan konfrensi PWAA. Di sanalah, ia mendengar tragedi Gerakan 30 September, disusul pelarangan beberapa koran, termasuk koran yang dipimpinnya karena berafiliasi PKI.
Kejagung Teliti Buku Sejarah SD-SMA
*Yang Tidak Cantumkan Singkatan PKI
JAKARTA-Kejagung belum dapat mengumumkan hasil penelitian terhadap penulisan buku sejarah SD hingga SMA, tentang peristiwa politik 1965 di Indonesia. Jajaran JAM Intelijen masih mendalami temuan tidak dicantumkannya singkatan "PKI (Partai Komunis Indonesia)" dalam buku yang menjadi acuan kurikulum 2004 tersebut.
''Tim masih meneliti, belum bisa diumumkan. Kami (kejaksaan) masih berupaya meneliti mengapa tidak dicantumkannya kata PKI,'' kata Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen Muchtar Arifin seusai upacara memperingati Kesaktian Pancasila di gedung Kejagung, kemarin.
G-30 S/PKI Tidak Perlu Diperdebatkan
Jakarta (RP) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta sejarah G-30 S/PKI tidak perlu diperdebatkan. Pengungkapan kembali tentang apa yang terjadi saat itu memang perlu. Tapi, rakyat diharapkan tidak terjebak pada perdebatan yang ujung-ujungnya justru tidak produktif.
‘’Presiden berharap kita optimistis menatap masa depan,’’ujar juru bicara resmi kepresidenan Andi Mallarangeng pada JPNN kemarin. Meski begitu, sejarah terutama penggambaran suasana pada saat itu memang layak direnungkan. Sebab, peristiwa itu diyakini sebagai salah satu turning point (titik balik) pemerintahan Indonesia.
Berdamai dengan Sejarah
PULAU Buru di Maluku pada era Orde baru mirip dengan goulag pada bekas negara Uni Soviet yaitu tempat pembuangan sekaligus penyiksaan. Tahun 1969 (dua tahun sebelum pemilu pertama 1971) lebih dari 10.000 orang yang dicap tapol peristiwa 1965 golongan B diangkut dari tempat-tempat penahanan di pulau Jawa.
Mereka tidak tahu mau dibawa ke mana dan sampai kapan. Setelah sekira 10 tahun melakukan kerja paksa, mereka dipulangkan kembali ke Jawa atas tekanan internasional terutama negara pemberi utang Indonesia. Dengan kepulangan ini bukan berarti persoalan mereka selesai. Keretakan rumah tangga tidak jarang terjadi selain dari kesulitan mencari pekerjaan yang diiringi stigmatisasi buruk untuk mereka dan keluarga.
