Mei, 2007
VICTIM WOMEN ASK
VICTIM WOMEN ASK
Hearing between Commission III of DPR RI
and tragedy of 1965 Victim Women
That night is on 1st February 2007. Jakarta was bathed by rain in torrents since the night came. Although the rain dropped only in some hours but it turned the capital city paralyzed by the flood. The streets could not be accessed because they were almost 60% covered by the flood water. The electrical turned down several times. The telephone wires and cellular connection were also blocked. Soon, a lot of short messages repeatedly came through mobile phones. They gave news about activities on giving a help to the victim of the flood and some ways to collect the logistics. This condition welcomed the arrival of the delegation of the tragedy 1965 victim women from 26 regencies over Java and Madura Island to Jakarta.
With the advocacy from Syarikat Indonesia (SI), the delegation consisted of mostly old age women would have a hearing in front of the Commission III of DPR-RI that was responsible with law and human rights sector. The victim women would like to ask to the Commission III of DPR-RI concerning the step and policy that would be taken by DPR after the revoke of UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi /UU KKR (The Truth and Reconciliation Law) by the Constitution Court in order to end the concerns of Human Rights Crimes in the past, particularly in tragedy of 1965.
Until afternoon on 2nd February 2007 the situation in Jakarta had not changed much. Flooded areas were still here and there. We, Lingkar Tutur Perempuan/LTP thought that the situation was not quite conducive to the plan of the delegation. Even communication with SI members through cellular was very hard as finally we could contact Kusnul, one of them. She said that the schedule could not be postponed. The group from Yogyakarta was on their way to Jakarta, so were the group of the women together with their advocates from other regencies. Considering the condition and the plan that had actually been prepared since last year, we agreed to continue the program.
Nasionalisme yang Tergadaikan
SEJAK Budi Otomo mendeklarasikan dirinya sebagai organisasi bumiputera yang bervisi ”semi-nasional” pada 20 Mei 1908, bisa dibilang proyek nasionalisme Indonesia sejak itu dimulai. Terhitung tahun 2008 nanti, proyek nasionalisme Indonesia berarti telah memasuki usia se-abad. Dalam rentang perjalanan panjang itu, eksperimentasi nasionalisme Indonesia – paling tidak – hingga kini telah menghasilkan wajah kemerdekaan dan integrasi nasional di bawah kepemimpinan Soekarno (1945-1966), serta formulasi pembangunan nasional dan integrasi teritorial di bawah kepemimpinan Soeharto (1966-1998).
Secara umum dapat dikatakan, jika pada masa Soekarno proyek nasionalisme diarahkan untuk mendesain suatu nation-state dengan fundamen nation and character building, maka pada masa Soeharto konsep ini terdesak oleh ideologi “developmentalism” yang bergerak di bawah formula administrative-state. Dengan kata lain, jika proyek nasionalisme Soekarno berhasil memadukan relasi masyarakat-negara ke dalam ikatan solidaritas sosial yang berhasil meleburkan sekat-sekat primordialisme sebagai energi penggerak persatuan bangsa, maka di era Soeharto nasionalisme justru melahirkan monopoli negara di satu sisi serta pemisahan negara dan masyarakat yang kian berjurang pada sisi lain.
Epistemologi Nasionalisme
KETIKA Albert Einstein dinobatkan sebagai The Man of the Century oleh majalah Time edisi 31 Desember 1999, publik mungkin tidak terlalu heran. Sejarah abad ke-20 memang banyak dipengaruhi oleh pencapaian-pencapaian dalam sains, khususnya fisika modern, sebagai bentuk pencarian manusia atas hakikat alam. Abad ke-20 bukan hanya abad sains, tetapi juga abad nasionalisme. Periode akhir dari milenium kedua ini diwarnai oleh dua perang dunia yang menelan korban jutaan jiwa serta kerugian ekonomi dan sosial yang luar biasa akibat pertentangan antarkelompok manusia yang dibatasi oleh sebuah konsep bernama bangsa, nation, yang ditopang oleh ideologi nasionalisme.
PEREMPUAN KORBAN BERTANYA
Dengar Pendapat Komisi III DPR RI
dengan Perempuan Korban Peristiwa 1965
Malam itu tanggal 1 Februari 2007. Jakarta diguyur hujan deras sekali sejak malam menjelang. Meskipun hujan deras turun hanya dalam hitungan jam tetapi mampu mendatangkan banjir sekaligus menjadikan ibukota lumpuh. Jalan-jalan terputus tidak bisa dilalui karena hampir 60% tertutup air. Listrik berkali-kali mati. Sambungan telpon dan telpon genggam pun terhambat. Segera layanan pesan singkat melalui telepon seluler (SMS) masuk bertubi-tubi, mengabarkan kegiatan teman-teman membantu korban banjir dan upaya mengumpulkan logistik. Situasi seperti inilah yang melingkupi rencana kedatangan delegasi perempuan korban Peristiwa 1965 dari 26 kabupaten di Jawa dan Madura ke Jakarta.
Launching Dokudrama Sinengker
SINENGKER, MENGGALI LUKA LAMA
Fakta sejarah yang menyangkut Partai Komunis Indonesia atau PKI dan orang-orang yang terlibat di dalamnya pada tahun 1965 tetap menjadi hal menarik untuk diperbincangkan. Setelah pemerintahan Orde Baru berakhir, berbagai pihak pun mencoba menggali dan menyuarakan fakta-fakta mengenai PKI dalam beberapa sudut pandang lain yang sebelumnya tak banyak dibicarakan.
English
Bahasa Indonesia