Ponari Putra Petir dan Kampanye damai Pemilu yang narsistik

Seorang bocah dari Jombang berusia sepuluh tahun itu tiba-tiba menjadi seorang tabib yang mumpuni. Kata seseorang ahli bahwa kemampuan potensi diri Ponari muncul dengan sendirinya karena triger petir yang sekaligus memberi kekuatan energi pada sebuah batu yang diyakini bertuah. Namun dia mengatakan pula bahwa power itu katanya tidak baik dan sangat kuat. Hanya dengan dicelupkan ke air dengan niat nama atau foto atau KTP atau apapun kemudian diminumkan ke pasien maka diharapkan akan segera sembuh.

Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan.

Satu hal yang nyata perbedaannya dengan Pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Jadi dalam 5 kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya hanya tiga tadi.

Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak Pemilu 1971. Keadaan ini secara lang-sung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer. Berikut ini dipaparkan hasil dari 5 kali Pemilu tersebut secara berturut-turut.

Pemilu 1955 yang damai

Ini merupakan pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut.

Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan par-tai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, pemilu untuk me-milih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.

Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memlih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih angota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak fatwa MUI tentang golput dalam pemilu 2009. Komnas HAM menilai adalah hak bagi setiap warga Negara untuk menggunakan atau tidak hak pilihnya dalam pemilu.

Demikian dikatakan Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary Menteng Jakarta Pusat, Senin 2 Pebruari 2009.

Kampanye damai pemilu indonesia 2009 harus menghormati Hak memberikan suara atau memilih merupakan hak dasar setiap individu warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Hak memberikan suara atau memilih tersebut memberikan hak bagi pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya, tegas Ifdhal.