Suara Mereka yang Teraniaya
Suara Mereka yang Teraniaya
PEMILU 2009 semakin dekat, semua parpol berlomba-lomba memasang iklan di media massa. Juga bilboard dan spanduk di jalan-jalan. Dengan kata-kata semanis madu, janji-janji muluk, para calon pemimpin itu mengobral janji pada para calon pemilih. Berdasar pengalaman masa lampau, semua hanya pemanis bibir saja “just talk no action”.
Bagaimana dengan pemilu 2009?
Gaji rutin DPR
Pemilu 2009 saat ini adalah pemilu yang melibatkan caleg atau calon legislatif terbanyak. Dari puluhan partai dan ribuan calon legislatif mulai dari DPR tingkat Kabupaten/kota hingga DPR Pusat. Meskipun dalam Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 yang berlangsung di koran-koran mereka merasa kekurangan dana namun mengapa masih ngotot untuk menjadi anggota legislatif, tentunya bukan sekedar perjuangan yang mereka jadikan tujuan, namun pastilah ada udang di balik bakmi yang kemebul hangat, dan nyam-nyam sekali rasanya. Kadang muncul pertanyaan besar mengapa dan sebenarnya berapa sih gaji dari anggota DPR?
Beberapa hal dibalik perjuangan untuk mendapatkan kursi empuk, jabatan kekuasaan tentunya ada sesuatu hal rutin yang bisa diharapkan untuk menjaga dapur agar tetap ngebul, menurut terawangan orang awam mungkin masih wajar dan akan membelalakkan mata ketika mengetahui yang sebenarnya, wuih betap berjibun duit yang ada di gedung-gedung para wakil kita itu. Rakyat yang megap-megap dalam mencukupi kehidupannya tentunya hanya akan misuh-misuh dan bunuh diri ketika para wakil rakyat yang bergaji besar itu hanya tidur ataupum ketiduran ketika sidang untuk memikirkan nasib para pendukungnya dahulu. Pikirkan apakah mereka masih ingat ketika menjalankan Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009.
Indonesia dalam Satu Coretan
Indonesia dalam Satu Coretan
INDONESIA 10 tahun terakhir ini (1998 – 2008), menjadi titik refleksi bersama bahwa eksperimentasi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih belum terealisasi. Dalam pencapaian tersebut pranata demokrasi yang berubah drastis telah diujicobakan. Ujicoba ini dibangun melalui berbagai pelembagaan politik mulai level nasional sampai lokal.
Ambil contoh saja lembaga komisional, badan penanggulangan narkotika sampai urusan agama. Disamping itu, proses pemilihan langsung menjadi mekanisme baru demokrasi. Tidak berlebihan juga bahwa kepadatan dalam berdemokrasi prosedural di Indonesia dibangun dengan melibatkan partisipasi baik aktif maupun pasif. Keseluruhan bangunan ini cukup menjadi citra diri bagi Indonesia untuk bergerak dari posisi negara otoritarian menjadi negara demokratis terdepan di Asia.
Corak ini bagi ukuran demokrasi Barat dengan sarat kondisi masyarakat industrinya boleh disebut layak karena tuntutan kesejahteraan masyarakatnya terpenuhi. Tapi di Indonesia? Cermin model kesejahteraan ala Amerika atau Eropa, tak kunjung sampai.
Konflik berkesinambungan
Regenerasi Konflik di Indonesia
Erwin Endaryanta
Dalam masyarakat yang heterogen, konflik dapat dipandang sebagai tenaga perubahan masyarakat maupun penghambat dalam perubahan masyarakat. Realitas heterogenitas Indonesia, baik dalam dimensi suku, agama, ras maupun sebaran sumber daya alam dan manusia yang beragam membutuhkan pengelolaan konflik sebagai manifestasi dari perubahan.
Demokrasi Destruktif
LAPORAN UTAMA
Demokrasi Destruktif
Oleh Zeinul Ubbadi *
Ginsburg (1995) pernah menyatakan bahwa politik adalah kontrol terhadap akses sumber-sumber daya material dan simbolik. Dalam arti yang demikian, politik dapat mencakup kawasan yang cukup luas. Tidak hanya dalam ranah pembagian kekuasaan, melainkan juga aspek-aspek lain kehidupan manusia. Seperti, sosial, budaya, dan ekonomi.
Cakupan politik cukup luas. Demikian juga dengan faham politik. Dari sekian banyak faham politik, Indonesia memilih suatu faham dan sistem politik yang sepakat kita sebut demokrasi. Demokrasi memiliki visi bahwa rakyat memiliki kedaulatan yang tingkatannya berada pada posisi paling atas. Maka, muncullah adagium “pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat” sebagai bentuk konkret dari sistem pemerintahan demokratis.
