Masa lalu dan Politik Penyesalan
Masa Lalu dan ‘Politik Penyesalan’
Barangkali ada di antara kita, yang di waktu yang lalu melakukan kejahatan, membunuh, menghilangkan orang barangkali, dan para pelaku itu barangkali masih lolos dari jeratan hukum, kali ini negara tidak boleh membiarkan mereka menjadi drakula dan penyebar maut di negeri kita. (Konperensi Pers Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pasca ledakan bom Kuningan, Jum’at 17 Juli 2009)
Masa lalu, sebuah topik penting yang menjadi perhatian kalangan akademik, politik, maupun aktivis untuk mamahami salah satu problematika dalam negara transisional. Apa makna masa lalu pada masa kini dan masa depan? Bagaimana masyarakat dan bangsa mengatasi peristiwa-peristiwa traumatik?
Perlu Gerakan Menagih Janji KKR Wawancara dengan Priyambudi Sulistyanto
WAWANCARA : Perlu Gerakan Menagih Janji KKR
Dalam ‘Debat Capres’ yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum beberapa waktu lalu, isu rekonsiliasi yang sudah mulai senyap digulirkan kembali. Salah satu capres yaitu, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) bahkan berjanji akan membentuk KKR kembali. Lalu bagaimana sebenarnya masa depan KKR di Indonesia, berikut wawancara Pipit Ambarmirah dari RUAS dengan Priyambudi Sulistiyanto yang saat ini menjadi staf pengajar di Universitas Flinders Australia dan aktif menulis beberapa buku dan artikel tentang studi perbandingan politik di Indonesia, masalah otonomi daerah dan isu-isu HAM.
Rekonsiliasi sudah sering kita dengar sejak lama, sejak zaman reformasi sampai kemudian muncul KKR sebagai salah satu bentuk respon terhadapnya. Meskipun kemudian KKR sendiri dibatalkan oleh MK, tetapi kemarin dalam debat capres yang pertama isu tentang KKR ini digulirkan kembali. Apa tanggapan Anda?
TUTUR: “Susahnya Hidup di Indonesia”
Yuni Chen adalah aktivis keturunan Tionghoa yang lahir 26 tahun lalu. Meskipun beresiko dan tidak menguntungkan secara materi, semangat untuk mengabdi pada nilai-nilai sosial-kemanusiaan sebagai aktivis tetap ia jalani tanpa pamrih. Meskipun ditentang oleh ibunya, dan sempat diusir gara-gara aktif sebagai sekretaris MUDIKA (Muda-Mudi Khatolik), Yuni kini aktif di JAKATARUB (Jaringan Kerja Antar Umat Beragama) di Jawa Barat, meskipun dengan sembunyi-sembunyi. Karena bagi dia, lembaga ini sesuai dengan idealismenya dan punya tujuan sama yaitu ingin mewujudkan perdamaian tanpa melihat perbedaan keyakinan.
Resolusi ke arah rekonsiliasi
RESOLUSI Ke Arah Rekonsiliasi :
Memorialisasi Pelanggaran HAM Masa Lalu
Perang Ingatan
Memorialisasi menjadi tema yang menarik untuk dibahas. Dinamika konflik kekerasan dan endapan persoalan konflik baik secara fisik maupun non fisik telah membawakan simbol tersendiri bagi masyarakat kita. Simbol yang merupakan representasi peristiwa tersebut diregenerasikan. Memorialisasi telah ditujukan sebagai formalisasi nilai di dalam masyarakat kita. Masih teringat dalam benak generasi muda kita, bagaimana internalisasi film Pengkhianatan G 30 S/PKI yang dahulu telah “diwajibkan” untuk selalu ditonton menjadi kesadaran semu yang baru. Merujuk sosiolog pengetahuan dari Jerman, Karl Manheim, kesadaran dibangun dengan intensionalitas. Intensionalitas ini sekarang diperkenalkan melalui media baik cerita, bangunan, dll, terutama media massa. Karena intensifnya, maka kita melihatnya sebagai sebuah realitas.
Opini - INGATAN KOLEKTIF DI TENGAH PRAGMATISME PEMILIH
Oleh: Nur Khalik Ridwan*
Umur orde “reformasi” baru saja berlangsung sepuluh tahun.Sebagian pahlawan reformasi yang hilang diculik juga masih belum ditemukan. Begitu juga darah dan keringat mereka yang menumbangkan rezim Soeharto juga masih menetes. Faktanya, sebagian hasil reformasi memang ada yang menggembirakan, dan yang mencolok bisa kita lihat, misalnya, dengan munculnya beragam partai dengan segala “alirannya”, untuk tidak menyebut ideologinya. Namun kita juga tidak bisa memungkiri, bahwa orde reformasi juga memiliki cacat karena menghasilkan kemiskinan yang belum bisa diatasi. Bila memakai ukuran 2 dollar penghasilan perhari, maka ada separoh lebih penduduk Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Belum lagi bila ditambah dengan fenomena busung lapar, nestapa kaum tani, dan banyak hal lainnya yang semuanya itu membuat frustasi terhadap mantra-mantra reformasi. Tidak berhenti di situ saja, reformasi juga telah mengganti monopoli rezim Soeharto dengan oligarki elit-elit partai, elit pemerintah, dan elit-elit lain yang mencerminkan isi dan haluan reformasi tidak jauh berbeda dengan era orde baru. Bila saat orde baru korupsi hanya menjangkiti cendana, maka di era reformasi ini korupsi semakin menyebar ke segala lini elit-elit yang “berkuasa”, baik di pusat maupun di daerah.
