"History", "His Story", atau Sekadar "Sorry"

Julius Pour

Pertengahan tahun 2002 Gramedia Pustaka Utama meminta komentar saya sesudah penerbit tersebut selesai mencetak kisah pengalaman Soebandrio. Hasil wawancara seorang wartawan, sebanyak 5.000 buku sudah siap untuk diluncurkan.

Setelah saya baca, ternyata banyak sekali hal-hal ajaib. Paling mencolok disebutkan bahwa pada 11 Maret 1966 siang, ketika Istana Negara dan Merdeka sedang dikepung demonstran serta pasukan tak dikenal, Soebandrio bisa melenggang keluar. Ia naik sepeda sampai bundaran air mancur di pojok Bank Indonesia, sebelum kembali masuk ke Istana untuk melanjutkan sidang kabinet yang sedang diikutinya.

Selain menjabat Waperdam I, Soebandrio masa itu merangkap Menteri Luar Negeri sekaligus Ketua Biro Pusat Intelijen (BPI). Meski ketua intel, adalah sangat ajaib bahwa dia sempat bersepeda tanpa dikenal oleh ratusan mahasiswa dan para anggota RPKAD serta Kostrad yang sudah sejak pagi mengepung Istana. Pasukan tersebut memang tanpa memakai seragam, tetapi bersenjata lengkap dan sengaja ditugaskan untuk meringkus para menteri pendukung Gerakan 30 September yang telah disembunyikan Bung Karno di Istana Kepresidenan Jakarta.

”Kalau ada yang percaya kisah Soebandrio naik sepeda, dia pasti gendeng. Tetapi, jauh lebih gendeng penerbitnya sebab dengan sengaja menyebarkan kabar bohong.” Singkat cerita, buku Soebandrio tidak jadi diedarkan. Naskahnya dikembalikan, honorarium kepada penulis dibayar, tetapi oleh Gramedia Pustaka Utama (GPU) buku tersebut kemudian dibakar. Saya sengaja mengambil satu sebagai kenangan atas the book that never was.

Kritis dalam wawancara

Prof Dr Sartono Kartodirdjo, almarhum guru saya, selalu berpesan, ”… kita harus kritis dalam melakukan wawancara. Kita bukan alat perekam yang akan menelan apa saja omongan orang dan setelah itu ikut menyebar kabar bohong. Kita ingin menulis history, bukan his story atau malahan terjebak dalam sorry….”

Pada kasus Soebandrio, seandainya dia benar mengatakan begitu, pewawancara harus mempertanyakan kembali karena akal sehat pasti mengingatkan, kejadian tersebut sangat mustahil terjadi. Para demonstran serta prajurit ABRI mendadak buta seketika. Tidak melihat sekaligus tidak tertarik ketika seseorang keluar dari Istana dengan naik sepeda. Jelas hal ini menghina profesionalisme prajurit ABRI dan sekadar upaya Soebandrio untuk menonjolkan diri secara keterlaluan.

Sosok ajaib atau ngomong serba ajaib memang bisa muncul setiap saat. Sekitar awal Agustus lalu, Andaryoko Wisnuprabu (88) dari Semarang mengaku dirinya Shodancho Supriyadi, pemimpin pemberontakan Pembela Tanah Air (Peta) di Blitar. Dia sempat dibawa ke Jakarta, dihadirkan dalam tayangan televisi, kemudian mampir ke Yogyakarta meluncurkan buku Mencari Supriyadi, Kesaksian Pembantu Utama Bung Karno.

Wisnuprabu alias Supriyadi mengaku meloloskan diri masuk hutan sewaktu pemberontakan Peta ditumpas. Lari ke Jakarta menemui Bung Karno, ia mengganti nama dan menyembunyikan identitasnya. ”Data dan argumen yang menyertai, 90 persen tepat dengan kajian akademis pemimpin tim ahli sejarah dari Pusat Sejarah dan Etika Politik Universitas Sanata Dharma, Baskara T Wardaya SJ,” begitu laporan wartawan Kompas (25/8) dengan amat bersemangat.

Wisnuprabu bagaikan man for all seasons, hadir di setiap tempat dan segala waktu. Dia membawa Bung Karno ke Rengasdengklok, melihat Bung Karno menulis teks proklamasi, bersama Bung Karno pindah ke Yogyakarta naik kereta api, menjabat Menteri Keamanan Rakyat sampai KMB akan dimulai dan membantu Bung Karno ketika mengirim surat kepada Ny Hartini Suwondo. Bahkan, ia bersama Bung Karno ketika para Jenderal datang ke Istana Bogor, yang nantinya melahirkan Surat Perintah 11 Maret.

Akan tetapi, Wisnuprabu tidak bercerita (karena mungkin tidak ditanya) bahwa tetangga Hartini di Salatiga, Sartono Kartodirdjo, sudah pernah mengungkapkan, Bung Karno mengenal Hartini dalam acara pembukaan pemugaran Candi Prambanan. Mereka melakukan percintaan back street, kemudian menikah di Istana Cipanas, di mana Bung Karno tidak hadir dan diwakilkan kepada pengawal pribadinya, Mangil.

Dipenggal di Ancol

Akhir tahun 1975 saya diajak Prof Dr Teuku Jacob, ahli antropologi ragawi Universitas Gadjah Mada (UGM), meneliti sebuah kuburan pada areal bekas tambang di Bayah, Banten Selatan. Tim UGM bersama Yanagawa, eks pelatih militer Peta, ditugaskan Departemen Sosial meneliti sebuah makam yang diduga kuat kuburan Supriyadi. Setelah melakukan penggalian dan meneliti, Prof Jacob menyimpulkan, kerangka tersebut bukan Supriyadi.

Tiga tahun setelah itu, sewaktu Prof Jacob menyelenggarakan pameran manusia purba di Tokyo, Jepang, dengan sponsor koran Mainichi, dia memperoleh catatan rahasia Kempeitai. Antara lain berisi laporan, ”Pemberontakan Peta Blitar meletus pukul 02.30 dini hari 14 Februari 1945, sesudah Shodancho Soeprijadi bersama anak buahnya meninggalkan asrama mereka. Dalam waktu seminggu pemberontakan berhasil ditumpas. Tanggal 16 April 1945 Mahkamah Militer Tentara Darat XVI Jepang menjatuhkan vonis. Enam orang eks Peta Blitar dihukum mati, tiga orang seumur hidup, sisanya dihukum antara dua sampai lima belas tahun.”

Bagaimana dengan Supriyadi?

”… sengaja tidak diajukan ke pengadilan agar tidak menjadi martir. Supriyadi dipenggal di kawasan Ancol, Jakarta, mayatnya dibuang ke laut.”

Langkah Kempeitai mengeksekusi karena menduga para pejuang kemerdekaan Indonesia pasti mengeksploitasi pemberontakan Peta untuk membangkitkan semangat massa. Ternyata benar, Bung Karno langsung mengangkat Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat dalam kabinet pertama Republik Indonesia seusai proklamasi. Namun, karena tidak pernah muncul, sebulan kemudian ia diganti.

Menodong Bung Karno?

Tahun 2008 juga ditandai dengan terbitnya buku Mereka Menodong Bung Karno, Kesaksian Seorang Pengawal Presiden. Kisah pengakuan bekas Letnan II Soekardjo Wilardjito (81), eks Tentara Pelajar, mantan anggota CMY (Consentrasi Mahasiswa Yogya, embrio CGMI) yang kemudian masuk militer, menjadi perwira dan konon ditugaskan sebagai anggota Dinas Security Istana Kepresidenan. Meski menurut ilustrasi kartu anggota ABRI tahun 1967 yang disertakan dalam buku, dengan nomor pokok 362228 Soekardjo dari Kesatuan S.U. 5, Dam XV Pattimura.

Pengakuan Soekardjo juga kacau. Mudigdo, mertua Aidit, disebut Mudigde. Kolonel Soedirman Komandan Divisi III/Diponegoro, Sarwo Edhie mengganti Kemal Idris, sampai kepada yang sangat ajaib, para jenderal ke Istana Bogor dan menodong Bung Karno. Adegannya mirip film cowboy. ”Basoeki Rachmat mencabut pestol, diikuti Panggabean. Melihat keadaan bahaya, aku pun segera mencabut pestolku, Vickers Parabblum Kaliber 38. Sebagai penembak tepat, aku diizinkan tidak memakai senjata standar ABRI….”

Tembak-menembak tidak terjadi karena Bung Karno bersedia tanda tangan. Malam itu, katanya, Kebun Raya Bogor dipenuhi pasukan RPKAD, petugas Istana segera ditangkapi, termasuk sang penembak tepat tersebut.

Bung Karno

Sejak masa Bung Karno sampai SBY, semua orang harus melepas senjatanya ketika masuk Istana. Kasus terakhir nyaris terjadi saat Panglima Kostrad Letjen Prabowo memaksa menghadap Presiden Habibie. Akan tetapi, secara ksatria, Prabowo bersedia menyerahkan pistol yang dia bawa kepada Paspampres.

Bayangkan ajaibnya peristiwa ini. Di Istana Bogor, ketika Bung Karno dijaga Detasemen Kawal Pribadi (DKP) Tjakrabirawa pimpinan Letkol (Pol) Mangil, sesudah siangnya terpaksa lari dari Jakarta bersama Mangil naik helikopter. Sangat tolol kalau ada Tjakrabirawa membiarkan para Jenderal menghadap sambil membawa pistol.

Tidak ada bukti dan catatan memperkuat argumen Soekardjo bahwa dia pernah bertugas di Dinas Security Istana Kepresidenan, yang konon atas perintah pribadi Gatot Soebroto. Gatot sudah meninggal ketika Soekardjo bertugas di Kodam XV Pattimura.

Selain anggota DKP, tidak pernah ada orang membawa senjata bisa mendekati Bung Karno. Pada peristiwa Idul Adha tahun 1959 di halaman Istana, seorang anggota Darul Islam (DI) yang mencoba menembak Bung Karno langsung disikat oleh DKP. Sejak peristiwa tersebut, dipasang peralatan pelacak logam di setiap pintu Istana dan tempat Presiden berada.

Bahwa Soekardjo diciduk setelah Supersemar memang sudah seharusnya demikian. Sewaktu menjadi mahasiswa UGM, dia aktivis CGMI. Bahwa CGMI bukan ormas PKI, juga jawaban standar. Sebagaimana Gerwani, SOBSI dan Pemuda Rakjat, mereka tidak akan pernah mengaku bahwa mereka ormas pendukung PKI.

Saya bersimpati kepada nasib Soekardjo serta perjalanan malang dari ribuan orang seperti dia. Namun, hal tersebut tidak lantas mendorong saya tidak kritis mempertanyakan setiap detail dari his story.

Penuturan seyogianya dilandasi kejujuran sikap. Bukan sekadar menebar isu serta pernyataan sepihak asal ngomong. Apalagi his story tanpa bukti pendukung dan bertentangan dengan fakta yang sudah teruji. Sorry.

Julius Pour Wartawan dan Penulis Sejarah

Sumber: Kompas, Sabtu, 13 September 2008, hlm 35