LAPORAN UTAMA, Budaya, Kacamata Yang Sering Terlupakan
APA yang terbersit di hati melihat kondisi negeri ini? Nyinyir. Itu mungkin kata yang bisa mewakili perasaan kita saat menyaksikan begitu banyak persoalan yang dihadapi entah karena warisan persoalan masa lalu atau karena ulah orang-orang baru.
Kondisi negeri selalu saja menggelisahkan. Sejak Orde Lama, Orde Baru sampai Orde Reformasi banyak masalah dimana rakyat – terutama rakyat kecil – selalu jadi korban. Mulai dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM), krisis ekonomi, korupsi, pengangguran, kemiskinan dan banyak hal lagi yang kian rumit dipecahkan.
Di zaman Orde Lama terjadi pembantaian besar-besaran, yang dikenal dengan peristiwa ‘65-‘66. Krisis ekonomi pun terjadi di era Orde Baru ketika ekonomi dikukuhkan sebagai panglima. Sedangkan Orde Reformasi yang datang dengan gagahnya, gagal menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi.
Salah satu persoalan yang masih menyisakan luka cukup menganga adalah Tragedi ‘65/’66, sebuah tragedi kemanusiaan besar-besaran yang banyak memakan ribuan jiwa. Anehnya, hingga kini belum juga ada titik terang. Siapa dalang di balik semua itu? Kenapa mereka dibantai? Apa salah mereka? Benarkah mereka terlibat?
Sederet pertanyaan itu hingga kini tak terpecahkan. Memang, mungkin terlalu sempit melihat persoalan di negeri ini hanya dari sisi Tragedi ‘65 meski peristiwa itu menyayat rasa kemanusiaan kita.
Menafikan Budaya
Menurut Syaf Anton Wr, budayawan Sumenep, ada sesuatu yang dilupakan dalam melihat berbagai persoalan yang terjadi. Yakni, pengamatan dari sisi kebudayaan. Sebab dalam membaca sebuah fenomena, faktor budaya cenderung dinafikan. Bahkan, hampir di semua segmen kehidupan seperti politik dan ekonomi yang seharusnya terlebih dahulu dibaca dari sisi kebudayaan.
Secara teoritis ada satu kesejarahan, satu kesamaan kedudukan antara ekonomi, politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan bahkan filsafat. Kenyataannya, dari kelima unsur di atas hanya ada dua unsur yang bergerak – khususnya dalam mengurus negara – yaitu politik dan ekonomi. Ketiga unsur lainnya; kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan filsafat sama sekali ditinggalkan, padahal kelimanya bisa disenerjikan untuk saling melengkapi.
Apabila kebudayaan terlupakan dari seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara yang identik dengan kekuasaan politik dan ekonomi, maka bisa dipastikan akan timbul persoalan, karena sesungguhnya kelima hal itu tak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.
Kekuasaan identik dengan politik dan ekonomi. Keduanya dijadikan alat orang luar untuk menghancuran kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Manusia sebagai pencipta budaya dan objek kebudayaan itu sendiri berhasil dihancurkan eksistensinya.Anton mencontohkan ketika kita berbicara beberapa aspek kehidupan, kita cenderung melihat aspek yang dituju tanpa melibatkan hal lain.
Budaya Lokal
“Misalnya ketika bicara tentang pendidikan, ya pendidikan saja. Ketika berbicara soal politik, ya hanya politik saja. Demikian juga dengan masalah ekonomi. Sepertinya di luar itu dianggap tidak penting. Padahal paradigma yang demikian tidak akan bisa menjawab persoalan, kecuali melibatkan unsur-unsur lain, misalnya budaya,” tuturnya sambil menekankan pentingnya membaca sebuah persoalan tidak boleh dilakukan sepotong-sepotong melainkan harus dilakukan secara holistik.
Bagi Anton melihat persoalan dengan menggunakan pendekatan budaya bukan tidak berasalan. Karena sesungguhnya bangsa ini memiliki kebudayaan yang kuat yang dimunculkan lewat berbagai budayaa lokal yang akhirnya mengerucut menjadi kebudayaan nasional.
Budaya lokal merupakan contoh kebudayaan yang paling gamblang dan alami, keberadaannya memunculkan kearifan lokal di tengah kehidupan masyarakat, karena masih belum terasuki oleh kepentingan politik kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang sering melahirkan kekerasan dan kejahatan.
“Kasus tragedi ‘65/’66, korupsi dan krisis di Indonesia, adalah dampak dari kebudayaan manusia yang tidak berbudaya, manusia yang tidak berkebudayaan,” ungkapnya menutup pembicaraan.(Vit)
