LAPORAN UTAMA, Salah Siapa Jika Golput Meningkat?

DILIHAT dari sejarah, keberadaan partai politik sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka. Bahkan sejak Hindia Belanda. Waktu itu partai digunakan sebagai wadah menuju Indonesia merdeka. Tetapi sekarang, sejak reformasi, banyak partai baru berdiri. Sayangnya mereka tidak punya akar di masyarakat. Hanya partai yang punya akar yang dapat kursi. Meski demikian, apakah  kesejahteraan rakyat jadi lebih baik?
Secara kasat mata para wakil rakyat belum menjalankan tugasnya dengan baik. Ketika harga kedelai membumbung tinggi para petinggi negara kelabakan. Demikian juga dengan harga minyak dunia yang berakibat diubahnya APBN 2009. Padahal  Indonesia dikenal negeri loh jinawi. Lalu apa yang dilakukan para pejabat negara?

Menurut Suwaji (Dewan Pertimbangan Partai DPC PDI-P Nganjuk), para wakil rakyat yang sekarang duduk di kursi legislatif  kemungkinan tidak akan dipilih lagi ”Masyarakat sudah lebih rasional, lebih mengedepankan figur, program partai dan implementasinya,” ujar mantan aktivis GMNI ini kepada RUAS sambil menambahkan, ”Munculnya partai baru  disebabkan oleh  ketidak-puasan terhadap partai. Akhirnya mereka yang punya uang mendirikan partai baru.”
Pada hakekatnya partai didirikan dalam rangka untuk menyejahterakan rakyat. Tapi kenyataanya? Belum bisa memenuhi tuntutan masyarakat. Janji-janji ketika kampaye tak ubahnya pepesan kosong. Partainya pun ditinggalkan akibat dominasi kepentingan pribadi dan ekonomi.  ”Jadi anggota dewan itu kalau tidak punya uang ya nggak bisa”,  sambung ayah dari Susanti Marhaeni ini.
Pendapat senada dikemukakan Hj. Nisti Andarmiati, Ketua III DPD PAN Nganjuk ”. Faktanya, dalam pilkades, bupati, gubernur tidak lepas dari politik uang. Bahkan masyarakat sendiri kalau tidak diberi uang  tidak mau datang di TPS. Ini sungguh memprihatinkan dan disayangkan.”
Menurutnya, hal ini disebabkan oleh budaya salah kaprah karena SDM masyarakat kita kurang memadai sehingga gampang dibikin bodoh dengan politik uang. Mereka bukan memilih figur tapi kepentingan sesaat. Hal itu sangat tidak mendidik.
Contohnya, 30 persen golput yang disebabkan tim sukses yang dipasrahi ngedum (dibagi) uang ini tidak rata sehingga ada yang kecewa dan menimbulkan kecemburuan sosial. Untuk itu perlu ada perubahan sistem yamg berorientasi pada hadirnya pemimpin teladan.
”Perlu mendidik masyarakat untuk memilih pemimpin dengan hati nurani. Tidak dengan  uang”, sambung pengurus Aisyiah ini.
            Zaman terus berubah. Politik di masa Orde Baru berganti Reformasi yang membuka kran kebebasan. Hal ini berimplikasi pada tingkat kesejahteraan rakyat. Dengan berubahnya suasana akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan rakyat.
 “Sejahtera itu relatif. Orang punya 10 mobil masih kurang tapi ada yang naik sepeda sudah merasa sejahtera”, ujar Drs. Soemitro Samadikoen Ketua Harian DPD Golkar Nganjuk. Menurutnya, pemerintah sudah berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“SDM yang dipunyai partai sudah kita kerahkan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Dalam memilih pemimpin pun tidak otomatis kader bisa naik menjadi calon pemimpin di daerah atau tingkat nasional. Buktinya, pemilihan calon melalui survey, kalau hasilnya bagus ya diusung dan dicalonkan, “ sambung suami Endang Sri Lestari ini dengan mantap.
Pendapat sedikit berbeda diungkapkan Sajuri (Ketua II DPD PKS) Nganjuk, “Masyarakat kita hanya digunakan lima tahun sekali. Habis itu ditinggal. Padahal seharusnya pembinaan itu dilakukan secara terus menerus.”
Terlepas dari itu semua, realitas lapangan menyebutkan. Tak semua partai melakukan gerakan nyata membela kepentingan rakyat. Maka jangan salahkan rakyat jika pada Pemilu nanti jumlah golput akan meningkat tajam. Jika ini terjadi, siapa yang harus disalahkan?  Yang golput atau parpol? (Hadi)