OPINI, Pemimpin Harus Memihak Rakyat

AGENDA pemilu akan kembali menyemarakkan panggung politik nasional, “kegombalan” para juru kampanye dan elit politik, baik lokal ataupun nasional, akan kembali memenuhi layar kaca dan halaman-halaman media cetak.
Tentu, belum hilang betul dari ingatan masyarakat janji-janji mereka yang dilontarkan pada pemilu 2004, yang hingga kini, setelah empat tahun kurang lebih mereka terpilih untuk mengemban amanat rakyat, problem dasar yang dihadapi rakyat; kesejahteraan dan keadilan sosial yang dulu mereka janjikan, sampai kini belum juga beranjak dari dasar persoalannya.

Seperti yang diungkapkan Sriyono, mantan Tahanan Politik rezim Orde Baru, “Janji-janji itu hanyalah kebohongan-kebohongan belaka, omong-omong yang tidak ada realitasnya.”
Sriyono memberi contoh soal pendidikan. Pada waktu kampanye, janji-janji tentang pendidikan begitu banyak, bahkan ada janji pendidikan gratis segala. Tetapi setelah mereka terpilih, baik sebagai eksekutif ataupun legislatif, janji itu tidak ada tindak lanjutnya.  
Senada dengan itu, Purwanti, seorang ibu rumah tangga warga kecamatan Wates, Kulon Progo, Yogyakarta menyatakan, “Kalau dari program yang dicanangkan pemerintah sebenarnya sudah bagus, tapi pelaksanaannya  jauh dari kenyataan.”
Menurutnya, kesalahan itu terutama sekali terletak pada penyelenggara pemerintahan yang korup hingga menyebabkan terjadinya kebocoran dana yang mestinya digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ubaidillah, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta berkomentar soal kinerja pemerintah dan parpol dalam usaha menyejahterakan rakyat. “Pasca terpilihnya SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pada pemilu tahun 2004 belum ada pelaksanaan program yang betul-betul mampu mendongkrak tingkat kesejahteraan rakyat.
“Buktinya, harga bahan-bahan kebutuhan pokok terus naik, dan penggusuran tempat-tempat usaha masyarakat kecil semakin menjadi-jadi, serta jumlah warga miskin semakin banyak” katanya. Hal itu menjadi bukti bahwa keberpihakan pemerintah lebih condong pada pengusaha besar dibanding usaha-usaha kecil yang notabene adalah tulang punggung ekonomi bangsa.
            Hal yang sama diungkap Ngadirin, petugas parkir Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Jogja sejak 1985. Ia mengaku tidak tahu menahu soal-soal politik, “Aku iki wong cilik Mas, ora ngerti apa-apa.Ora tau melu partai apa-apa.” (Saya ini orang kecil Mas. Tidak tahu apa-apa. Tidak pernah ikut partai apa pun). Bagi Ngadirin yang penting hanyalah bertahan hidup. Jika Pemilu tiba, ia  ikut nyoblos tanpa banyak pikir untung ruginya.
Sebagaimana Ngadirin, sesungguhnya harapan rakyat sangatlah sederhana; kesejahteraan dan keadilan sosial. Lebih dari itu mereka hanya ingin melihat para pemimpinnya tidak membohongi rakyat dengan janji palsu.
Benar. Rakyat sudah lama dibohongi, ditipu, ditindas, dan lain sebagainya. Dan mestinya, para pemimpin di negeri harus berpihak pada rakyat. Konsisten dalam ucapan sikap dan tindakannya. Segala bentuk janji haruslah mewujud jadi kenyataan. Bisakah?. (Moerhan)