TEROPONG, Pemimpin Harus Lahir dari Rahim Pergerakan

SATU dekade sudah reformasi berjalan, tapi perubahan tak kunjung membaik terutama dalam tingkat kesejahteraan. Sebagaimana cita-cita awalnya, reformasi bertujuan mewujudkan demokrasi politik dan kesejahteraan. Namun ternyata, perkembangan dan dinamika itu belumlah sesuai harapan. Berbagai  kekecewaan dialami rakyat terhadap kinerja para pemimpin karena reformasi hanya membuahkan perubahan struktur sistem politik. Tapi dari sisi substansi dan budaya belum berubah sama sekali.
          

 “Dalam realitas sosial-budaya, misalnya, yang berubah hanya munculnya barongsai dalam perayaan Imlek. Ini penting dari sisi kebebasan, tapi rakyat yang lapar tidak akan bisa diajak bicara soal demokrasi dan hukum karena pemerintah/negara gagal membangun demarkasi  antara orde pra reformasi dengan orde reformasi,” tutur Dr. Karim Suryadi, Pengamat Politik dan Dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fak. Pendidikan Ilmu Politik & Sosial UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) Bandung.

            Karena demarkasi itu tidak ada, yang terjadi adalah metamorfosis politik (munculnya orang-orang lama dengan baju baru tetapi dengan mentalitas lama). Dan bukan reformasi politik.  Akibatnya, bangsa ini sulit menentukan titik nol dimana sebenarnya orde reformasi mulai berjalan.

Parpol & Rakyat
Di sisi lain, partai politik hanya "eksis" menjelang Pemilu. Setelah itu tak ada lagi suaranya karena para elit parpol mendudukkan rakyat sebagai obyek mobilisasi. Setelah mereka duduk di legislatif/menempati posisi strategis di lembaga eksekutif, mereka tak lagi peduli pada rakyat bahkan cenderung melupakan janji-janjinya pada saat kampanye.
            Untuk itu, agar langkah menyejahterakan rakyat bisa segera dimulai,  paradigma hubungan parpol, rakyat, dan sistem politik harus segera diubah. Parpol tidak boleh lagi jadi koki sekaligus agen yang menghidangkan racikan. Tapi rakyatlah yang jadi koki dan menawarkan alternatif pilihan pada parpol untuk jadi agenda sistem politik.
“Parpol tidak boleh lagi mendominasi perannya dalam proses politik nasional. Kalau dominasi itu tetap dipertahankan, akan muncul sinisme rakyat yang bukan saja berakibat merebaknya sikap apolitis tapi stateless. Sikap anarki akan semakin menguat,” ujarnya.

 
Butuh Pemimpin
            “Untuk itu, kita butuh pemimpin yang berani menerapkan berbagai regulasi untuk menyejahterakan rakyat. Misalnya saja pajak yang harus  diterapkan berdasar pendapatan dan kekayaan.  Namun demikian, ada pula warga negara yang tidak wajib bayar pajak karena tidak punya apa-apa,” ujarnya sambil menambahkan bahwa penggunaan fasilitas sosial, pendidikan dan  kesehatan haruslah digratiskan untuk semua golongan.
            Saat ini, banyak kebijakan pemerintah yang bersifat charity (hanya mengalihkan perhatian rakyat dari persoalan sesungguhnya) dan jangka pendek. Pemerintah tidak berani mengambil tindakan tidak populer karena takut merusak popularitas.
            Kenyataan lagi, banyak komisi yang tidak jelas kiprahnya. Keberadaanya pun kontradiktif dan tumpang tindih dengan komisi yang lain. Dan ini adalah bentuk perampasan ruang publik.    
             “Siapa pun yang akan muncul untuk jadi pemimpin atau yang menjadi wakil rakyat haruslah orang yang lahir dari rahim pergerakan atau rahim perjuangan. Lebih penting lagi dari rahim perjuangan sosial,” tandasnya sambil menekankan perlunya penguatan  mendorong tumbuhnya civil society.
            “Sebenarnya ini bidang garapan yang ditinggalkan NU. Dulu NU pionir dibidang itu, tetapi sejalan dengan makin ‘seksinya’ NU, dilirik banyak pihak dan tergiur terjun di politik praktis, maka bidang garapan itu jadi terbengkalai,” ungkap Dr. Karim. [Meela]