Ruas, Maret 2008

cover

EDITORIAL

Jangan Tipu & Bodohi Rakyat!

DUNIA politik Indonesia mulai diramaikan kehadiran berbagai parpol baru dengan mengatas-namakan kepentingan rakyat. Maklum, dalam waktu tak terlalu lama, rakyat akan kembali mengalami hiruk pikuk pemilihan. Mulai dari pemilihan anggota DPR dari tingkat lokal hingga nasional dan berujung pada pemilihan Presiden dan wakilnya.

Pada perhelatan akbar tahun 2004, korban yang jatuh jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya. Namun masalahnya, ketika para calon pemimpin itu berkuasa, berbagai persoalan yang dihadapi dan jadi beban rakyat tak jua  berkurang.  Bahkan terus meningkat dari hari ke hari.

Negeri ini memang lebih lucu dari “dagelan.” Bayangkan. Ketika harga kedelai di tanah yang subur ini naik, para pemimpin kelabakan. Penggelapan dana BLBI yang dilakukan oleh para koruptor kakap, pejabat BI dan anggota DPR tak juga selesai diusut tuntas. Demikian juga dengan berbagai musibah yang terjadi.

Hal lain yang membuat malu saat terjadi banjir di ibukota, bahkan menggenangi istana Negara. Meski sudah terjadi berkali-kali namun toh situasi ini tak bisa diatasi. Akibatnya, tak hanya istana yang kebanjiran tetapi juga bandara internasional Soekarno Hatta (yang berfungsi sebagai gerbang utama negeri ini), macet  total akibat banjir. Ini peristiwa  yang baru kali pertama  terjadi di dunia. Dan hanya ada di Indonesia!
Persoalan lain yang mengemuka adalah ketika ratusan warga negara Indonesia yang direkrut jadi Askar Wataniah di Malaysia. Akibatnya, sejumlah tokoh politik, pengamat intelejen dan pejabat di negeri ini meracik berbagai analisa yang intinya mencurigai tindakan negeri Jiran itu sebagai politik adu domba. Sebab jika kelak terjadi konflik perbatasan,  yang akan saling tikam adalah sesama anak bangsa sendiri.

Bagaimana dengan kerja para pemimpin kita dalam mengurus negeri ini? Kita sama-sama melihat. Para pemimpin tak ada yang berani ambil resiko. Tak berani punya musuh. Parpol yang seharusnya terlibat aktif menyejahterakan masyarakat, terjebak dalam konflik kepentingan yang berorientasi kekuasaan.

Janji-janji yang pernah terucap saat kampanye, seolah lenyap begitu saja ketika kursi empuk kekuasaan telah berhasil didapat. Sementara itu, rakyat juga seolah mudah lupa akan berbagai peristiwa masa lalu yang begitu pahit, sebagaimana nasib para korban Tragedi ‘ 65 yang tak juga dipulihkan hak dan nama baiknya.

Untuk itulah,  sudah saatnya rakyat memiliki kesadaran dan paradigma baru. Tak hanya soal hubungan parpol, rakyat dan pemerintah tetapi cerdas memilih calon pemimpin. Sehingga rakyat berani berkata dengan lantang, “Jangan tipu dan bodohi rakyat!” (Bond)