Menelisik Kehidupan Mantan Tapol di Pedesaan Banjarnegara

Menelisik Kehidupan Mantan Tapol di Pedesaan Banjarnegara (Bagian I)

Oleh: Purnawan Basundoro

PERISTIWA G 30 S adalah tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia sejak merdeka. Tidak saja karena pemberontakan yang gagal itu telah merenggut tujuh nyawa jenderal, tetapi peristiwa paling mengerikan justru terjadi pasca pemberontakan yaitu lenyapnya ratusan ribu nyawa manusia para pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) akibat dibantai lawan-lawan politik mereka. Jumlahnya mencapai ratusan ribu, bahkan beberapa peneliti asing sebagaimana dikutip Hermawan Sulistyo menyebut angka yang sangat fantastis yaitu satu juta orang (Sulistyo, 2000: 44-45).

Selain terbunuh dalam pembantaian masal pasca Tragedi 65, ribuan anggota dan simpatisan PKI ditangkap dan dipenjara tanpa melalui proses peradilan (Crouch, 1998). Paling banyak dari mereka dikirim ke Pulau Buru, sebuah pulau terpencil di Kepulauan Maluku yang dikhususkan sebagai tempat penahanan anggota dan simpatisan PKI klasifikasi B (Krisnadi, 2001: 75).

Penahanan para anggota dan simpatisan PKI merupakan upaya pengasingan secara sosial, politik, maupun ekonomi. Penderitaan mereka bertahun-tahun disekap dalam pulau terpencil sedikit berkurang ketika tahun 1979 Orde Baru mulai membebaskan mereka dari penjara. Saat mereka sampai di kampung halaman tidak dapat sambutan simpatik baik oleh keluarga maupun para tetangga. Sikap Orde Baru memberi stigma kepada para mantan tapol sebagai musuh negara membuat masyarakat takut untuk berhubungan secara langsung. Hukuman paling berat bagi para mantan tapol justru terjadi ketika mereka keluar dari penjara yaitu hukuman sosial. Hal seperti inilah yang terjadi di banyak daerah termasuk meraka yang berasal dari Banjarnegara.

Kecamatan Punggelan

Banjarnegara, kabupaten kecil di povinsi Jawa Tengah yang hampir tidak pernah terdengar dalam pentas nasional. Di kabupaten ini hidup lebih dari seratus orang mantan tapol yang pernah ditahan di Pulau Buru. Mereka tersebar di desa-desa (Laporan Kantor Sosial Politik Kabupaten Banjarnegara, 1990).

Sebagaimana ciri pedesaan di Indonesia pada umumnya, desa-desa di Banjarnegara adalah desa pertanian. Mata pencaharian mayoritas penduduknya bertani. Kultur yang berkembang adalah kultur pedesaan dengan sisitem kekerabatan yang sangat kental. Hubungan antar warga terjalin sangat erat, khususnya masyarakat di Kawedanan Wanadadi yang membawahi empat kecamatan (Wanadadi, Punggelan, Rakit, dan Banjarmangu). Di antara empat kecamatan tersebut, Kecamatan Punggelan memiliki wilayah paling luas karena membawahi 17 desa. Salah satu desa di Kecamatan Punggelan adalah Desa Kecepit, yang jadi lokasi dari penelitian.

Tahun 1960-an desa ini memiliki penduduk tidak kurang dari 2000 orang. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani baik pemilik lahan atau sebagai buruh tani. Kecepit adalah desa pertama di Kecamatan Punggelan yang memiliki sekolah pertama Sekolah Rakyat (sekolah ongko loro), yaitu sekolah untuk kaum pribumi rendahan yang didirikan sekitar tahun 1926. Guru-guru pemula untuk sekolah ini awalnya didatangkan dari kecamatan lain, tetapi ketika sekolah ini mulai meluluskan murid maka murid-murid pertama inilah yang direkrut menjadi guru. Antara lain adalah Pak Adam, Pak Pujana, Ibu Rol.

Ketika ”musim politik” tiba, kesadaran akan pentingnya memperjuangkan ide-ide progresif melalui partai politik menghinggapi masyarakat Kecepit utamanya kaum muda. Beberapa dari mereka aktif menjadi pengurus partai tingkat desa, sebagian lagi merupakan simpatisan. Mereka mengenal PKI salah satunya melalui pak Pujana yang mulai mengenal PKI sejak berkenalan dengan sesama guru dari luar daerah. Bahkan ia adalah satu-satunya orang yang berlangganan surat kabar Harian Rakyat, surat kabar resmi milik Partai Komunis Indonesia (Wawancara dengan Mhd, Mantan Tahanan Politik Pulau Buru, 21 Juni 2005).

Ketika itu Pujana intensif berhubungan dengan bekas anak-didiknya, terutama dengan mereka yang sudah cukup dewasa dan yang sudah bekerja. Bahkan ia meminjami Harian Rakyat kepada bekas muridnya, yang kebanyakan berasal dari Desa Kecepit. Melalui cara ini PKI akhirnya masuk ke Desa Kecepit dan mendapat pengikut yang cukup banyak. Yang mengherankan, pengurus dan simpatisan partai ini rata-rata adalah pegawai negeri, yaitu guru, pegawai kecamatan, dan pegawai kesehatan. Bahkan Kepala Desa Kecepit tahun itu, Sastro Warsito juga simpatisan PKI (Wawancara dengan Sarmidi). Sebagai kelas menengah nampaknya mereka sangat sadar akan keterlibatannya dalam partai politik, sampai akhirnya datang bencana 1965.

Wayang Kulit

Dalam memori kolektif masyarakat saat ini, tahun 1965 tidak pernah terjadi apa-apa. Suasana tetap tenang, tidak muncul kekerasan yang disebabkan terjadinya polarisasi masyarakat dalam partai politik. Peristiwa yang dianggap aneh oleh masyarakat Desa Kecepit pada waktu itu hanya satu yaitu ketika salah seorang warga desa setempat yang dianggap simpatisan PKI menyelenggarakan pertunjukkan wayang kulit lakon yang dipertunjukkan adalah Bethara Guru mati[fn]Lakon, dalam pertunjukkan wayang kulit identik dengan “judul” dalam pertunjukkan film.[/fn]

Dalam dunia pewayangan Bethara Guru adalah dewa tertinggi dan identik dengan tuhan. Dengan demikian, melakonkan Bethara Guru mati mengindentikkan bahwa Tuhan telah mati. Walau demikian tidak ada respon apapun dari masyarakat, mereka hanya berbisik-bisik mengapa ada pertunjukkan wayang kulit dengan lakon seperti itu.

Suasana menjadi sangat mencekam justru terjadi ketika terdengar desas-desus bahwa PKI melakukan perebutan kekuasaan dan membunuh 7 jendral di Jakarta. Aparat militer secara sistematis menyebar isyu yang memojokkan. Mereka bekerjasama dengan masyarakat non-PKI untuk mulai mengintai para kader, pengurus, dan simpatisan PKI. Desas-desus yang secara sistematis disebar tentara menyulut amarah warga. Situasi yang semula tentram berubah total menjadi kemarahan. Dengan petunjuk tentara, atau sebaliknya tentara yang mendapat petunjuk dari penduduk setempat, nereka mulai melakukan penangkapan.

Untuk menciptakan suasana yang mencekam dan teror, penangkapan dilakukan pada malam hari. Satu persatu mereka diseret keluar rumah, tangan diikat, diseret dan dikumpulkan di balai desa. Beruntung, masyarakat tidak terpancing melakukan kekerasan sehingga tidak sempat terjadi pertumpahan darah. Bahkan di hampir semua wilayah kabupaten Banjarnegara tidak terjadi pembunuhan terhadap mereka yang dituduh anggota dan simpatisan PKI.

Mereka ingat betul, pada waktu itu tanggal 12 Nopember 1965 malam (Wawancara dengan Mhdn), dengan tangan terikat mereka dibawa ke ibukota Kabupaten Banjarnegara. Sampai di ibukota kabupaten mereka dimasukkan kedalam sel. Hampir satu tahun di ibukota Banjarnegara, tahun 1966 mereka dibawa ke Pulau Nusakambangan di Cilacap. Tahun 1970 dipindahkan ke Pulau Buru (Ibid.). Warga Desa Kecepit yang dibawa ke Pulau Buru ada empat orang, yaitu Mhdn, Smbd, Sdrs, dan Mhd.

Mengalami Kebimbangan

Setelah 13 tahun ditahan tanpa diadili mereka dipulangkan. Masyarakat Kecepit tidak mengira bahwa mereka akan pulang. Sehingga ketika akhir tahun 1978 Mhdn pulang terjadi kehebohan. Ia dipulangkan dari Pulau Buru melalui pelabuhan Semarang bersama sesama tahanan lain dari Banjarnegara dengan dikawal tentara dinaikan bis sampai di Banjarnegara. Di ibukota kabupaten mereka melapor ke Komando Distrik Militer (KODIM) setempat, menandatangani banyak berkas, mendapat pembinaan dan diberi pesan yang amat banyak. Namun, Mhdn sempat bimbang ketika ia sudah dibolehkan pulang. Banyak pertanyaan menggelayut dalam pikirannya, apakah masyarakat masih mau menerimanya? Bukankah ia dicap sebagai bagian dari kekuatan yang menyabot negara, membunuh jenderal, dan memboikot pemerintahan? Pasti masyarakat akan menjauhkannya. Kebimbangan ini cukup lama, sampai akhirnya mengendap ketika ia duduk beristirahat di alun-alun Kota Banjarnegara. Ia pun memutuskan pulang jalan kaki menempuh jarak 20 Km.. (Bersambung)