Portrait of Indonesian Nationality Tidal History
Agrarian Reform
(Portrait of Indonesian nationality Tidal History)1
Tri Chandra Aprianto2
Two-faced nature of many revolutionary movements and counter-revolutionary sometimes complicate the proper designation of such movements. Because the sound of revolution in many circles the term is not as bad as the counter-revolution so little movement that openly calls themselves as counter-revolution. (Wertheim, tt:233)
I. Introduction
Perlu Gerakan Menagih Janji KKR Wawancara dengan Priyambudi Sulistyanto
WAWANCARA : Perlu Gerakan Menagih Janji KKR
Dalam ‘Debat Capres’ yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum beberapa waktu lalu, isu rekonsiliasi yang sudah mulai senyap digulirkan kembali. Salah satu capres yaitu, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) bahkan berjanji akan membentuk KKR kembali. Lalu bagaimana sebenarnya masa depan KKR di Indonesia, berikut wawancara Pipit Ambarmirah dari RUAS dengan Priyambudi Sulistiyanto yang saat ini menjadi staf pengajar di Universitas Flinders Australia dan aktif menulis beberapa buku dan artikel tentang studi perbandingan politik di Indonesia, masalah otonomi daerah dan isu-isu HAM.
Rekonsiliasi sudah sering kita dengar sejak lama, sejak zaman reformasi sampai kemudian muncul KKR sebagai salah satu bentuk respon terhadapnya. Meskipun kemudian KKR sendiri dibatalkan oleh MK, tetapi kemarin dalam debat capres yang pertama isu tentang KKR ini digulirkan kembali. Apa tanggapan Anda?
Reformasi Agraria Indonesia
Reforma Agraria
(Potret Pasang Surut Sejarah kebangsaan Indonesia)
Tri Chandra Aprianto
Sifat yang bermuka-dua dari banyak gerakan revolusioner dan kontra-revolusioner kadang-kadang mempersulit pemberian sebutan yang tepat pada gerakan seperti itu. Karena bunyi istilah revolusi pada banyak kalangan tidak seburuk kontra-revolusi maka hanya sedikit gerakan yang secara terang-terangan menyebut dirinya kontra-revolusi. (Wertheim, tt:233)
Caleg Nahdliyin
Pelatihan Caleg Nahdliyin
oleh PCNU dan Lakpesdam Blitar
Menjelang pemilu 2009 ini Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama’ Kabupaten Blitar menggelar pelatihan caleg bagi warga Nahdliyin. Acara yang digelar di Aula kantor PC NU kab. Blitar pada hari Ahad 25 Januari kemarin menunjuk Lakpesdam sebagi pelaksana Pelatihan. Acara ini diadakan dalam rangka membekali kader-kader NU yang macung anggota legislatif. Adapun bekal yang diberikan berupa peningkatan kapasitas Caleg. Materi-materi yang diberikan diantaranya konsep politik Islam (Fiqih Siyasah) yang disampaikan Ky. Farhan ma’ruf selaku katib syuriyah NU kab. Blitar, TUPOKSI legislatif, legislatif drafting dan anggaran yang disampaikan oleh Aminudin Fahruda dari SOMASI yang juga anggota Litbang NU kab. Blitar kemudian materi Menejemn Opini Publik yang disampaikan Arif Afandi mantan pemimpin redaksi Jawa Pos yang sekarang menjabat wakil walikota surabaya. Serta tausyiyah yang disampaikan oleh KH Nurhidayatulloh Dawami selaku ketua Tanfidiyah NU kab. Blitar.
Modernisasi-Neolib, Politik Arus bawah dan “Tugas Cendekiawan”
Working Paper:
Modernisasi-Neolib, Politik Arus bawah dan “Tugas Cendekiawan”
(Sebuah Penelusuran Awal)[1]
M.Nurkhoiron
Makalah dipresentasikan dalam Forum Interseksi, 7-9 Juli 2007, Bandung. Penulis adalah peneliti Yayasan Interseksi
“Kemarau intelektual”, sebuah istilah yang dulu pernah dikemukakan Mohammad Sobary, kali ini mungkin patut dikemukakan kembali. Jika intelektual, atau cendekiawan merujuk kepada pandangan Bourdieu-an, yang sedikit dikutip oleh Daniel Dhakidae sebagai sosok yang terlibat keras di dalam apa yang disebut sebagai pertarungan simbolik, symbolic struggle, baik secara individual maupun secara kolektif, sampai hari ini sayangnya kita belum mendapatkan kajian dan analisis-analisis yang merupakan cermin dari perdebatan keras dalam kerangka pertarungan simbolik itu untuk menelisik lebih jauh soal-soal krusial paska Orde Baru yang menyisakan berbagai pertanyaan.
Ruas, Agustus 2008
EDITORIAL
Mencari Makna Baru Kemerdekaan
MERDEKA artinya bebas. Bebas dari penjajahan, bebas mengemukakan pendapat, bebas berkumpul dan berserikat. Semua itu diatur dalam UUD 45. Artinya, negri ini telah sepakat mendasari kehidupan bangsanya dalam bangunan demokrasi.
Ketika Soekarno berkuasa, ia menerapkan konsep Demokrasi Terpimpin. Sebagian lawan politiknya masuk penjara. Tapi tak dipukuli dan dianiaya Keluarganya pun tak disangkut pautkan. Perempuan dan anak-anak tetaplah diberi kebebasan hidup di luar penjara sebagai warga negara biasa.
Misi dan Visi
Visi Syarikat Indonesia :
Mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat Indonesia yang adil, menghargai HAM dan kemajemukan, damai dan demokratis.
Misi dan Nilai Dasar:
Post-Suharto Muslim engagements
Martin van Bruinessen, "Post-Suharto Muslim engagements with civil society and democracy”, paper presented at the Third International Conference and Workshop “Indonesia in Transition”, organised by the KNAW and Labsosio, Universitas Indonesia, August 24-28, 2003. Universitas Indonesia, Depok.
Post-Suharto Muslim engagements
with civil society and democratisation
Martin van Bruinessen
ISIM / Utrecht University
Does Islam as a system of beliefs or as a political force have something positive to contribute to the hoped-for democratisation of Indonesia, or will it largely be an impediment and a threat to the emergence of an open society? Many participants in the political process have strong opinions on these questions. There are those who argue — and not without some justification — that reformist political Islam represents the only significant alternative to the patrimonial, authoritarian and corrupt political culture pervading almost all parties and thereby is the country’s only hope for democracy. Others — and these include many committed Muslims besides secular nationalists and non-Muslims — fear that the Muslim ambition of turning Indonesia into an Islamic state is perhaps the most serious threat the country is presently facing, the more so since radical Muslim groups appear to be courted by power-greedy military and civilian elite factions. There is a widespread and understandable fear of resurgent political Islam — but this resurgent political Islam is itself in large measure a response to another perceived threat, the fear that Islam’s very presence in Indonesia is being threatened.
Menyintas dan Menyeberang
 |
Menyintas dan Menyeberang : Perpindahan Massal Keagamaan Pasca 65 di Pedesaan Jawa ISBN : 978-979-1287-01-3 Pesan via e-mail : terbit@syarikat.org |
OPINI, Pemimpin Harus Memihak Rakyat
AGENDA pemilu akan kembali menyemarakkan panggung politik nasional, “kegombalan” para juru kampanye dan elit politik, baik lokal ataupun nasional, akan kembali memenuhi layar kaca dan halaman-halaman media cetak.
Tentu, belum hilang betul dari ingatan masyarakat janji-janji mereka yang dilontarkan pada pemilu 2004, yang hingga kini, setelah empat tahun kurang lebih mereka terpilih untuk mengemban amanat rakyat, problem dasar yang dihadapi rakyat; kesejahteraan dan keadilan sosial yang dulu mereka janjikan, sampai kini belum juga beranjak dari dasar persoalannya.
