impunitas


Penopang Kekuasaan Soeharto di Indonesia

Pilar Simbolik Penopang Kekuasaan Soeharto

 

purnawanOleh: Purnawan Basundoro

Di negara-negara penganut demokrasi modern penopang utama kekuasaan adalah rakyat. Rakyat melegitimasi kekuasaan melalui pemilihan umum. Indonesia kurang mengalami penglaman dalam hal ini. Hampir semua presiden di Indonesia memiliki legitimasi yang amat rendah dari rakyat, hanya presiden terakhir saja yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga cukup legitimat. Hal ini menandakan bahwa masa lalu Indonesia belum menjadi negara yang demokratis. Sukarno naik menjadi presiden karena posisinya yang amat menonjol selama periode pergerakan sampai pendudukan Jepang. Posisinya hampir tidak tergoyahkan, dan upaya untuk meruntuhkannya hanya bisa dilakukan dengan sebuah konspirasi yang cukup canggih antara elemen-lemen penentang di dalan negeri dengan elemen-elemen di luar negeri. Hasilnya adalah pertumpahan darah di hampir semua wilayah Indonesia yang mengantarkan Jenderal Suharto menjadi presiden. Dengan demikian legitimasi terkuat naiknya Jenderal Suharto menjadi presiden adalah ceceran darah anak negeri yang melahirkan dalih bahwa untuk menghentikan ceceran darah tersebut maka ia harus mengambilalih kekuasaan. Lalu mengapa ia bisa bertahan sampai 32 tahun berkuasa? Apakah ia selalu mereproduksi legitimasi ceceran darah tersebut untuk melanggengkan kekuasaannya? Ataukah ia disangga oleh pilar-pilar yang demikian kokoh? Apa saja pilar-pilar penyangga kekuasaannya tersebut?

Memori Kolektif dan Memori Individu

Oleh : Abdul Syukur

Menarik mengikuti perdebatan soal history, his story dan sorry dari Julius Pour, Rumekso dan Romo Baskara. Pada dasarnya ini adalah perdebatan sejarah paling tua, yakni perebutan klaim kebenaran antara collective memory dengan individual memory.  Sudah lama sejarawan memperdebatkannya, karena sering kali collective memory bertentangan dengan individual memory. Belum lagi antar collective memory juga bertentangan, misalnya collective memory Jepang dengan bangsa-bangsa yang pernah dijajahnya. Kita juga mempunyai potensi bertentangan collective memory dengan Timor Leste. Namun saya tidak ingin membahas pertentangan antar collective memory ini, karena tidak berkaitan dengan polemik Julius, Rumekso dan Romo Baskara. Polemik ketiganya harus dilihat sebagai representasi dari polemik collective memory dan individual memory. Dalam hal ini Julius mewakili collective memory, sementara Yoyok dan Romo Bas mewakili individual memory.

Catatan Bedah Buku Ketika Sejarah Berseragam

Empat Catatan Membaca Buku Ketika Sejarah Berseragam
Oleh: Yoshi Fajar Kresno Murti.

Pertama,

Kate McGregor dalam bukunya Ketika Sejarah Berseragam mengakui di bagian pendahuluannya, bahwa dengan momen lengsernya Suharto, bukunya itu menjadi suatu rekaman beku tentang cara militer merekam masa lalu selama niasa Orde Baru (ha1.32)

Bedah Buku di PSSAT UGM

Ketika Sejarah Berseragam
karya: Katharine McGregor

Jumat, 29 Agustus 2008
13.30 - 16.30 WIB
di PSSAT UGM

Bersama:
Dr. Budiawan,

Budi Irawanto,MA,
dan
Yoshi Krisnofajar

Quo Vadis Pemajuan dan Penegakan HAM

RANGKUMAN
LOKAKARYA NASIONAL HAK ASASI MANUSIA VII

”QUO VADIS PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA”

Lokakarya nasional hak asasi manusia secara tradisional merupakan kegiatan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, untuk melihat kembali perkembangan hak asasi dan menentukan langkah lebih lanjut. Lokakarya yang berlangsung pada tanggal 8 – 11 Juli 2008 ini dilakukan bekerjasama dengan Legal Development Facility Australia, dengan mengambil tempat di Jakarta dan diikuti oleh sekitar 150 peserta, mewakili organisasi pemerintah (nasional maupun lokal), akademisi, media, non-pemerintah dan perorangan. Lokakarya diawali oleh sambuta ketua Komnas HAM dan dibuka secara resmi oleh wakil presiden. Pembukaan ini dilanjutkan dengan keynote speech oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.

Soeharto dan G30S

Dalam buku Sejarah kelas 3 kurikulum 1994 ditulis bahwa PKI yang menjadi dalang peristiwa Gerakan 30 September 1965. Dimana peristiwa itu mengigatkan kita bahwa PKI selalu berusaha mencari kesempatan untuk melakukan Kudeta (perebutan kekuasaan).

Dalam buku tersebut juga disebutkan bahwa Aidit menugaskan Kamaruzaman alias Syam sebagai Ketua Biro Khusus PKI untuk merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasaan. Kemudian biro ini melakukan pembinaan terhadap perwira-perwira ABRI diantaranya adalah Brigjen Supardjo dan Letkol Untung dari TNI AD, Kolonel Sunardi dari TNI AL dan Letkol Anwas dari Kepolisian. PKI menyadari bahhwa hambatan untuk mencapai tujuannya adalah TNI AD. Oleh karena itu pada tanggal 30 September 1965 sebelum subuh tanggal 1 Oktober 1965 upaya penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira tinggi TNI AD dilancarkan. Di buku tersebut juga dipaparkan bahwa penumpasan pemberontakan G30S/PKI dilakukan oleh ABRI dan rakyat yang setia kepada Pancasila. Mayjen Soeharto sebagai Panglima Kostrad (Komando Strategi Angkatan Darat) mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kembali keadaan.

Ketika Sejarah Berseragam

Ketika Sejarah Berseragam:

Membongkar Ideologi Militer
Dalam Menyusun Sejarah Indonesia

No. ISBN : 978-979-1287-01-2
Penulis : Katharine E. Mcgregor
Penerbit : Syarikat Indonesia
Terbit: Juli 2008
Jumlah Hlm : xxvii + 459
Ukuran : 14 x 21 cm
Berat Buku : -0-
Kategori : Sejarah
Harga Toko : Rp. 55 000,-
Distributor : Jagad Media Inc

Pesan via e-mail : terbit@syarikat.org

Seeing the Indonesia’s past from my village

budiawan

By Budiawan

Mdm. Francois Mitterand’s visit

I had never dreamed before that the river near the village where I grew up was visited by the former first lady of France, Mdm. Francois Mitterand. It was February 2, 1999, eight months after Suharto stepped down following the mass student demonstrations and racialized pogroms in a number of big cities in Indonesia, Mdm. Mitterand and a number of French and Indonesian human rights advocates visited the river. Another group of visitors coming with them were tens of former political prisoners who had been accused of being involved in the September 30, 1965 events, i.e., the kidnapping and killing of six top army officers and a lieutenant. (Since the Indonesian Communist Party [or the PKI] was accused of having masterminded the killing, anybody having been associated with the Party was either killed or imprisoned without trials for years).