ham
Penopang Kekuasaan Soeharto di Indonesia
Pilar Simbolik Penopang Kekuasaan Soeharto
Oleh: Purnawan Basundoro
Di negara-negara penganut demokrasi modern penopang utama kekuasaan adalah rakyat. Rakyat melegitimasi kekuasaan melalui pemilihan umum. Indonesia kurang mengalami penglaman dalam hal ini. Hampir semua presiden di Indonesia memiliki legitimasi yang amat rendah dari rakyat, hanya presiden terakhir saja yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga cukup legitimat. Hal ini menandakan bahwa masa lalu Indonesia belum menjadi negara yang demokratis. Sukarno naik menjadi presiden karena posisinya yang amat menonjol selama periode pergerakan sampai pendudukan Jepang. Posisinya hampir tidak tergoyahkan, dan upaya untuk meruntuhkannya hanya bisa dilakukan dengan sebuah konspirasi yang cukup canggih antara elemen-lemen penentang di dalan negeri dengan elemen-elemen di luar negeri. Hasilnya adalah pertumpahan darah di hampir semua wilayah Indonesia yang mengantarkan Jenderal Suharto menjadi presiden. Dengan demikian legitimasi terkuat naiknya Jenderal Suharto menjadi presiden adalah ceceran darah anak negeri yang melahirkan dalih bahwa untuk menghentikan ceceran darah tersebut maka ia harus mengambilalih kekuasaan. Lalu mengapa ia bisa bertahan sampai 32 tahun berkuasa? Apakah ia selalu mereproduksi legitimasi ceceran darah tersebut untuk melanggengkan kekuasaannya? Ataukah ia disangga oleh pilar-pilar yang demikian kokoh? Apa saja pilar-pilar penyangga kekuasaannya tersebut?
WAWANCARA, Kita Belum MERDEKA 100% !
Tindakan kriminal dan kekerasan yang terjadi di Indonesia belakangan ini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan dalam memahami ajaran agama, namun juga kurang bisa mengerti makna demokrasi HAM dan paham kebangsaan.
Hal itu memunculkan tanggapan dari berbagai kalangan, diantaranya Mbah Karyadi Marto Diyono (77 th), salah satu pendiri dan pengurus LPRKROB Kab. Gunungkidul, mantan staf Dinas Penerangan Kab. Gunungkidul dan mantan Ketua I Com DPRGR Kecamatan Nglipa. Berikut ini wawancara Irham & Ikhsan dari RUAS yang disajikan kepada pembaca.
OPINI, Melanggengkan Kekuasaan Lewat Dendam & kebencian
Oleh: Cyprianus Lilik K. P. *
Apa arti nasionalisme? Apa arti menjadi Indonesia? Tanyakan pada sekian banyak anak muda, tanyakan pada diri sendiri. Dan ternyata, kita dibuat gelisah karenanya. Barangkali, hanya anak-anak yang memiliki jawaban relatif lengkap dan positif. Tetapi itu takkan berlangsung lama. Tentu saja. Karena masih segar di kepala mereka pelajaran kebangsaan yang diperoleh. Sayangnya, biarpun mereka bisa menjawab toh jawaban-jawaban itu tak lagi selengkap anak-anak sekolah di zaman Orde Baru karena jawaban itu lahir dari indoktrinas. Akan tetapi ketidak-mampuan kita memandang positif rasa kebangsaan – bahkan merasakan kehadiran kebangsaan – itu sebagai bagian eksistensial dari individualitas kita adalah sebuah kehilangan yang besar.
Misi dan Visi
Visi Syarikat Indonesia :
Mewujudkan transformasi sosial menuju masyarakat Indonesia yang adil, menghargai HAM dan kemajemukan, damai dan demokratis.
Misi dan Nilai Dasar:
CTC dan Anak SD
 |
 |
Bulan Agustus ini, Syarikat Indonesia kedatangan tamu dari SD Gombang, kelas 4, 5 dan 6. Mereka bersama gurunya ingin belajar komputer dari level tidak pernah ketemu komputer. Anak-anak mengakses fasilitas CTC per kelas pada hari Senin, Kamis dan Sabtu jam sebelas hingga tigabelas siang.
Hak Ekosob di Indonesia
Pelaksaanaan Kovenan Internasional
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia
Pada 30 September 2005 DPR dan Pemerintah sepakat meratifikasi piagam penting hak asasi manusia (Bill of Rights) yaitu International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Proses ratifikasi tersebut dilakukan pada 28 Oktober 2005, dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan UU No. 11 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Ratifikasi terhadap the bill of human rights ini tentu saja membawa harapan baru bagi kondisi yang lebih kondusif bagi pemajuan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di negeri ini.
Suara perempuan korban tragedi 1965
Komisi Nasional Perempuan, hari Rabu (20/2) sore bertemu Presiden SBY, di Kantor Presiden. Mereka masing-masing adalah Kamala Chandrakirana (Ketua Komnas Perempuan), Ninik Rahayu (Wakil Ketua), Sylvana M. Apituley (Wakil Ketua), Arimbi Heroepoetri, Azriana, Neng Dara Affiah, Sri Wiyanti Eddyono dan Vien Soeseno masing-masing sebagai komisioner.
TEROPONG, Pemimpin Harus Lahir dari Rahim Pergerakan
SATU dekade sudah reformasi berjalan, tapi perubahan tak kunjung membaik terutama dalam tingkat kesejahteraan. Sebagaimana cita-cita awalnya, reformasi bertujuan mewujudkan demokrasi politik dan kesejahteraan. Namun ternyata, perkembangan dan dinamika itu belumlah sesuai harapan. Berbagai kekecewaan dialami rakyat terhadap kinerja para pemimpin karena reformasi hanya membuahkan perubahan struktur sistem politik. Tapi dari sisi substansi dan budaya belum berubah sama sekali.
“Dalam realitas sosial-budaya, misalnya, yang berubah hanya munculnya barongsai dalam perayaan Imlek. Ini penting dari sisi kebebasan, tapi rakyat yang lapar tidak akan bisa diajak bicara soal demokrasi dan hukum karena pemerintah/negara gagal membangun demarkasi antara orde pra reformasi dengan orde reformasi,” tutur Dr. Karim Suryadi, Pengamat Politik dan Dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fak. Pendidikan Ilmu Politik & Sosial UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) Bandung.
WAWANCARA, Rakyat Butuh Guru Demokrasi
PERSOALAN Parpol tak hanya menyangkut warga perkotaan tapi juga para petani. Untuk mencari gambaran tentang bagaimana sikap dan harapan para petani di Batang, RUAS melakukan wawancara dengan Handoko SH (42 th) salah satu pendiri Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB) yang tinggal di desa Cepoko Bandar Batang. Berikut ini hasil petikannya.
Bagaimana komentar Anda tentang para pemimpin kita?
Pemimpin sekarang miskin visi kerakyatan. Bisanya mengumbar program dan bicara soal kesejahteraan tetapi minim implementasi. Maka jangan heran kalau rakyat beralih sandaran pada pemimpin diluar birokrasi dan partai.
Termasuk di Batang?
Visi kerakyatannya cuma dijabarkan dalam bentuk kunjungan kerja. Tapi kurang integral atau holistik. Contoh paling riiladalah masalah pupuk. Para pemimpin kita tak bisa memutus mata rantai dari “smokle” pupukyang kadang-kadang hilang saat petani membutuhkan.
Kenapa bisa begitu?
REKONSILIASI, Anak Muda Ngomong Sejarah dan Kekerasan
Sabtu, 29 Maret 08 pukul 10.00-15.00 WIB di Ruang Seminar lembaga studi Realino sekitar 20 anak muda berkumpul dan ngobrol bareng tentang Sejarah dan kekerasan yang bertajuk “Mendengar Indonesia”.
Kegiatan tersebut menghadirkan 3 orang pemapar yang bertutur tentang pengalamannya bergelut sejarah masa lalu. Mereka adalah Ngurah Termana, K. Hidayati dan Nining Suhartiningsih.
Ngurah (Taman 65 Bali) seorang anak muda yang lahir dan hidup dikawasan Bali. Belajar banyak hal di Taman Bali 65 yang merupakan wadah belajar bersama tentang sejarah maupun pelajaran-pelajaran yang lain yang diterapkan di Bali sebagai Kota Wisata, misal belajar bahasa Inggris. Selain itu Taman 65 Bali juga sebagai tempat berkumpul generasi tua dan generasi muda. Dengan demikian generasi muda bisa belajar sejarah versi kesaksian para pelaku sejarah yang tidak hanya tergantung dengan sejarah versi penguasa.
English
Bahasa Indonesia