Masa Lalu dan ‘Politik Penyesalan’

Barangkali ada di antara kita, yang di waktu yang lalu melakukan kejahatan, membunuh, menghilangkan orang barangkali, dan para pelaku itu barangkali masih lolos dari jeratan hukum, kali ini negara tidak boleh membiarkan mereka menjadi drakula dan penyebar maut di negeri kita. (Konperensi Pers Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pasca ledakan bom Kuningan, Jum’at 17 Juli 2009)

Masa lalu, sebuah topik penting yang menjadi perhatian kalangan akademik, politik, maupun aktivis untuk mamahami salah satu problematika dalam negara transisional. Apa makna masa lalu pada masa kini dan masa depan? Bagaimana masyarakat dan bangsa mengatasi peristiwa-peristiwa traumatik?

Oleh: Nur Khalik Ridwan*

Umur orde “reformasi” baru saja berlangsung sepuluh tahun.Sebagian pahlawan reformasi yang hilang diculik juga masih belum ditemukan. Begitu juga darah dan keringat mereka yang menumbangkan rezim Soeharto juga masih menetes. Faktanya, sebagian hasil reformasi memang ada yang menggembirakan, dan yang mencolok bisa kita lihat, misalnya, dengan munculnya beragam partai dengan segala “alirannya”, untuk tidak menyebut ideologinya. Namun kita juga tidak bisa memungkiri, bahwa orde reformasi juga memiliki cacat karena menghasilkan kemiskinan yang belum bisa diatasi. Bila memakai ukuran 2 dollar penghasilan perhari, maka ada separoh lebih penduduk Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Belum lagi bila ditambah dengan fenomena busung lapar, nestapa kaum tani, dan banyak hal lainnya yang semuanya itu membuat frustasi terhadap mantra-mantra reformasi. Tidak berhenti di situ saja, reformasi juga telah mengganti monopoli rezim Soeharto dengan oligarki elit-elit partai, elit pemerintah, dan elit-elit lain yang mencerminkan isi dan haluan reformasi tidak jauh berbeda dengan era orde baru. Bila saat orde baru korupsi hanya menjangkiti cendana, maka di era reformasi ini korupsi semakin menyebar ke segala lini elit-elit yang “berkuasa”, baik di pusat maupun di daerah.

Regenerasi Konflik di Indonesia

Erwin Endaryanta

Dalam masyarakat yang heterogen, konflik dapat dipandang sebagai tenaga perubahan masyarakat maupun penghambat dalam perubahan masyarakat. Realitas heterogenitas Indonesia, baik dalam dimensi suku, agama, ras maupun sebaran sumber daya alam dan manusia yang beragam membutuhkan pengelolaan konflik sebagai manifestasi dari perubahan.

Mendukung perdamaian dan anti kekerasan adalah nafas yang selalu digunakan dalam berbagai bidang. Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 ini harus melibatkan berbagai pihak dengan satu nafas yaitu anti kekerasan dan perdamaian. Intrik-intrik politik yang terjadi tentusaja bukan buatan orang bodoh atau warganegara biasa yang dalam mencari sesuap nasipun masih kelabakan, dan entah esok hari mau makan apa. Tidak beda jauh dengan adanya krisis global maupun surplusnya APBN, tetep saja pendapatan harus diperjuangkan rupiah demi rupiah dari waktu ke waktu seakan tidak ada perubahan yang berarti.