rekonsiliasi

WAWANCARA : Perlu Gerakan Menagih Janji KKR

Dalam ‘Debat Capres’ yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum beberapa waktu lalu, isu rekonsiliasi yang sudah mulai senyap digulirkan kembali. Salah satu capres yaitu, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) bahkan berjanji akan membentuk KKR kembali. Lalu bagaimana sebenarnya masa depan KKR di Indonesia, berikut wawancara Pipit Ambarmirah dari RUAS dengan Priyambudi Sulistiyanto yang saat ini menjadi staf pengajar di Universitas Flinders Australia dan aktif menulis beberapa buku dan artikel tentang studi perbandingan politik di Indonesia, masalah otonomi daerah dan isu-isu HAM.

Rekonsiliasi sudah sering kita dengar sejak lama, sejak zaman reformasi sampai kemudian muncul KKR sebagai salah satu bentuk respon terhadapnya. Meskipun kemudian KKR sendiri dibatalkan oleh MK, tetapi kemarin dalam debat capres yang pertama isu tentang KKR ini digulirkan kembali. Apa tanggapan Anda?

RUAS-- Kita harus belajar dengan Korea Selatan. Di saat Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) Indonesia menjadi polemik, yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2007, Korea Selatan telah membentuk KKR pada 2005. Sekretariat Syarikat Indonesia Yogyakarta mendapat kehormatan dikunjungi Komisioner KKR Korea Selatan pada 28 Mei 2009 yang lalu. Rombongan terdiri dari Kang Hyung Wook, Sekretaris Jenderal, dan Komisioner Kim Sung Soo dan Park Gang Gae. Sebelum bertandang ke Syarikat Indonesia, perwakilan KKR Korea mengadakan diskusi di Pusdep Universitas Sanata Darma Yogyakarta dengan tema “Dari Pelanggaran HAM masa lalu menuju Rekonsiliasi”.

Reforma Agraria
(Potret Pasang Surut Sejarah kebangsaan Indonesia)
Tri Chandra Aprianto

Sifat yang bermuka-dua dari banyak gerakan revolusioner dan kontra-revolusioner kadang-kadang mempersulit pemberian sebutan yang tepat pada gerakan seperti itu. Karena bunyi istilah revolusi pada banyak kalangan tidak seburuk kontra-revolusi maka hanya sedikit gerakan yang secara terang-terangan menyebut dirinya kontra-revolusi. (Wertheim, tt:233)

By Budiawan

Mdm. Francois Mitterand’s visit

I had never dreamed before that the river near the village where I grew up was visited by the former first lady of France, Mdm. Francois Mitterand. It was February 2, 1999, eight months after Suharto stepped down following the mass student demonstrations and racialized pogroms in a number of big cities in Indonesia, Mdm. Mitterand and a number of French and Indonesian human rights advocates visited the river. Another group of visitors coming with them were tens of former political prisoners who had been accused of being involved in the September 30, 1965 events, i.e., the kidnapping and killing of six top army officers and a lieutenant. (Since the Indonesian Communist Party [or the PKI] was accused of having masterminded the killing, anybody having been associated with the Party was either killed or imprisoned without trials for years).