Penopang Kekuasaan Soeharto di Indonesia
Pilar Simbolik Penopang Kekuasaan Soeharto
Oleh: Purnawan Basundoro
Di negara-negara penganut demokrasi modern penopang utama kekuasaan adalah rakyat. Rakyat melegitimasi kekuasaan melalui pemilihan umum. Indonesia kurang mengalami penglaman dalam hal ini. Hampir semua presiden di Indonesia memiliki legitimasi yang amat rendah dari rakyat, hanya presiden terakhir saja yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga cukup legitimat. Hal ini menandakan bahwa masa lalu Indonesia belum menjadi negara yang demokratis. Sukarno naik menjadi presiden karena posisinya yang amat menonjol selama periode pergerakan sampai pendudukan Jepang. Posisinya hampir tidak tergoyahkan, dan upaya untuk meruntuhkannya hanya bisa dilakukan dengan sebuah konspirasi yang cukup canggih antara elemen-lemen penentang di dalan negeri dengan elemen-elemen di luar negeri. Hasilnya adalah pertumpahan darah di hampir semua wilayah Indonesia yang mengantarkan Jenderal Suharto menjadi presiden. Dengan demikian legitimasi terkuat naiknya Jenderal Suharto menjadi presiden adalah ceceran darah anak negeri yang melahirkan dalih bahwa untuk menghentikan ceceran darah tersebut maka ia harus mengambilalih kekuasaan. Lalu mengapa ia bisa bertahan sampai 32 tahun berkuasa? Apakah ia selalu mereproduksi legitimasi ceceran darah tersebut untuk melanggengkan kekuasaannya? Ataukah ia disangga oleh pilar-pilar yang demikian kokoh? Apa saja pilar-pilar penyangga kekuasaannya tersebut?
Catatan Bedah Buku Ketika Sejarah Berseragam
 |
Empat Catatan Membaca Buku Ketika Sejarah Berseragam Oleh: Yoshi Fajar Kresno Murti. |
Pertama,
Kate McGregor dalam bukunya Ketika Sejarah Berseragam mengakui di bagian pendahuluannya, bahwa dengan momen lengsernya Suharto, bukunya itu menjadi suatu rekaman beku tentang cara militer merekam masa lalu selama niasa Orde Baru (ha1.32)
Modernisasi-Neolib, Politik Arus bawah dan “Tugas Cendekiawan”
Working Paper:
Modernisasi-Neolib, Politik Arus bawah dan “Tugas Cendekiawan”
(Sebuah Penelusuran Awal)[1]
M.Nurkhoiron
Makalah dipresentasikan dalam Forum Interseksi, 7-9 Juli 2007, Bandung. Penulis adalah peneliti Yayasan Interseksi
“Kemarau intelektual”, sebuah istilah yang dulu pernah dikemukakan Mohammad Sobary, kali ini mungkin patut dikemukakan kembali. Jika intelektual, atau cendekiawan merujuk kepada pandangan Bourdieu-an, yang sedikit dikutip oleh Daniel Dhakidae sebagai sosok yang terlibat keras di dalam apa yang disebut sebagai pertarungan simbolik, symbolic struggle, baik secara individual maupun secara kolektif, sampai hari ini sayangnya kita belum mendapatkan kajian dan analisis-analisis yang merupakan cermin dari perdebatan keras dalam kerangka pertarungan simbolik itu untuk menelisik lebih jauh soal-soal krusial paska Orde Baru yang menyisakan berbagai pertanyaan.
Post-Suharto Muslim engagements
Martin van Bruinessen, "Post-Suharto Muslim engagements with civil society and democracy”, paper presented at the Third International Conference and Workshop “Indonesia in Transition”, organised by the KNAW and Labsosio, Universitas Indonesia, August 24-28, 2003. Universitas Indonesia, Depok.
Post-Suharto Muslim engagements
with civil society and democratisation
Martin van Bruinessen
ISIM / Utrecht University
Does Islam as a system of beliefs or as a political force have something positive to contribute to the hoped-for democratisation of Indonesia, or will it largely be an impediment and a threat to the emergence of an open society? Many participants in the political process have strong opinions on these questions. There are those who argue — and not without some justification — that reformist political Islam represents the only significant alternative to the patrimonial, authoritarian and corrupt political culture pervading almost all parties and thereby is the country’s only hope for democracy. Others — and these include many committed Muslims besides secular nationalists and non-Muslims — fear that the Muslim ambition of turning Indonesia into an Islamic state is perhaps the most serious threat the country is presently facing, the more so since radical Muslim groups appear to be courted by power-greedy military and civilian elite factions. There is a widespread and understandable fear of resurgent political Islam — but this resurgent political Islam is itself in large measure a response to another perceived threat, the fear that Islam’s very presence in Indonesia is being threatened.
human rights defenders testimonies
THE JAKARTA POST, 8 June 2007
UN rep hears RI human rights defenders testimonies
Several Indonesian human rights activists delivered five-minute reports on their work at a public hearing with a special UN representative in the hope of receiving greater protection and attention from the world body.
Receiving the reports was Special Representative of the UN Secretary General on Human Rights Defenders Hina Jilani.
Soeharto dan G30S
Dalam buku Sejarah kelas 3 kurikulum 1994 ditulis bahwa PKI yang menjadi dalang peristiwa Gerakan 30 September 1965. Dimana peristiwa itu mengigatkan kita bahwa PKI selalu berusaha mencari kesempatan untuk melakukan Kudeta (perebutan kekuasaan).
Dalam buku tersebut juga disebutkan bahwa Aidit menugaskan Kamaruzaman alias Syam sebagai Ketua Biro Khusus PKI untuk merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasaan. Kemudian biro ini melakukan pembinaan terhadap perwira-perwira ABRI diantaranya adalah Brigjen Supardjo dan Letkol Untung dari TNI AD, Kolonel Sunardi dari TNI AL dan Letkol Anwas dari Kepolisian. PKI menyadari bahhwa hambatan untuk mencapai tujuannya adalah TNI AD. Oleh karena itu pada tanggal 30 September 1965 sebelum subuh tanggal 1 Oktober 1965 upaya penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira tinggi TNI AD dilancarkan. Di buku tersebut juga dipaparkan bahwa penumpasan pemberontakan G30S/PKI dilakukan oleh ABRI dan rakyat yang setia kepada Pancasila. Mayjen Soeharto sebagai Panglima Kostrad (Komando Strategi Angkatan Darat) mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kembali keadaan.
Terlibat Langsung dan Tidak Langsung
Diskriminasi Terhadap Korban Tragedi 1965-1966 [1]
Selama ini penglihatan atas tragedi 1965-66 di Indonesia seringkali terjebak dalam determinisme sejarah. "Dalang" dari sebuah peristiwa dicari-cari dan diperdebatkan. Banyak energi dihabiskan untuk mencari-cari "sebab" hingga cenderung untuk melupakan "akibat"nya. Meskipun peristiwa sejarah itu masih dapat diperdebatkan kebenaran dan obyektivitasnya.
Konspirasi dan Genocida
Kemunculan Orde Baru dan Pembunuhan Massal
Oleh Bonnie Triyana
KONSPIRASI DAN GENOSIDA:
Kemunculan Orde Baru dan Pembunuhan Massal 1
Oleh Bonnie Triyana 2
Gestapu 1965: Awal Sebuah Malapetaka
