konflik

Suara Mereka yang Teraniaya

PEMILU 2009 semakin dekat, semua parpol berlomba-lomba memasang iklan di media massa. Juga bilboard dan spanduk di jalan-jalan. Dengan kata-kata semanis madu, janji-janji muluk, para calon pemimpin itu mengobral janji pada para calon pemilih. Berdasar pengalaman masa lampau, semua hanya pemanis bibir saja “just talk no action”.
Bagaimana dengan pemilu 2009?

Mendukung perdamaian dan anti kekerasan adalah nafas yang selalu digunakan dalam berbagai bidang. Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 ini harus melibatkan berbagai pihak dengan satu nafas yaitu anti kekerasan dan perdamaian. Intrik-intrik politik yang terjadi tentusaja bukan buatan orang bodoh atau warganegara biasa yang dalam mencari sesuap nasipun masih kelabakan, dan entah esok hari mau makan apa. Tidak beda jauh dengan adanya krisis global maupun surplusnya APBN, tetep saja pendapatan harus diperjuangkan rupiah demi rupiah dari waktu ke waktu seakan tidak ada perubahan yang berarti.

MANAJEMEN KONFLIK BERBASIS WARGA[1]

Robert B. Baowollo[2]

 Pengantar

Saya dengan sengaja memilih judul makalah berbeda dengan tema yang diberikan panitia (’Model-Model Resolusi Konflik Berbasis Karakter Lokalitas’) karena dua alasan: pertama, pembahasan dan diskusi tidak perlu terjebak pada pekerjaan melakukan kompilasi atas model-model resolusi konflik – suatu pekerjaan yang jelas tidak mungkin selesai dalam satu sesi diskusi; kedua, saya menghindari penggunaan frasa ’lokalitas’ atau ’karakter lokalitas’ karena ingin memberi tempat pada aktor lokal ketimbang karakteristik lokal dan deskripsi atau spesifikasi kondisi locus konflik. Saya memilih memakai frasa ’berbasis warga’ (community based) mengandaikan bahwa adalah komunitas yang terlibat dalam konflik itulah yang harus diberdayakan untuk menjadi aktor pertama dan utama dalam mengelola konflik, baik itu konflik intrakelompok maupn konflik antarkelompok.

Oleh: Erwin Endaryanta

MASIH ingat peringatan hari kelahiran Pancasila 1 Juni 2008 di Monas Jakarta yang berakhir ricuh?  Peristiwa yang membuat tokoh-tokoh pendukung pluralisme berang ini mendapat tanggapan serius. Tak hanya dari tokoh-tokoh dalam negri tapi juga dari luar negri. The United Nations Committee against Torture (UNCAT) misalnya,  yang kemudian merekomendasikan bahwa Indonesia perlu menangani munculnya kekerasan terhadap minoritas agama tertentu. (Jakarta post, 22/05/2008). Akar persoalan peristiwa itu adalah munculnya kekerasan didalam menanggapi aksi yang mengusung agenda pengembalian nilai – nilai pluralisme dan toleransi terhadap perbedaan. Baik perbedaan agama, ideologi maupun politik, yang sebaiknya dikembalikan dalam ukuran-ukuran Pancasila.