Goresan luka akibat konflik dan kekerasan yang berkepanjangan, memang tak mudah disembuhkan. Negeri ini terlalu banyak balutan luka, dengan begitu banyak puing-puing reruntuhan akibat ledakan emosi, menebalnya sikap curiga dan kebuntuan nalar, sehingga gagal membangun kemampuan bersama untuk perdamaian. Ledakan masalah semenjak peristiwa demi peristiwa dalam rentang negeri ini beridi, pertengkaran antar pihak yang membawa korban dan kekacauan membuat ketakutan, sejauh ini belum semua mampu diungkapkan secara jernih. Tidak sulit menyebut, saat kekuasaan berwatak fasistik dan otoriter, ruang mencari keadilan tentu menyempit. Tafsir sejarah adalah rekayasa dan konstruksi hegemonik sang pemilik kuasa. Disanalah, tidak ada dialog untuk mencari titik sambung agar kebenaran dan keadilan terwujud. Jika demikian adanya, maka rekonsiliasi mengalami hambatan dan kebuntuan.

WAWANCARA : Perlu Gerakan Menagih Janji KKR

Dalam ‘Debat Capres’ yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum beberapa waktu lalu, isu rekonsiliasi yang sudah mulai senyap digulirkan kembali. Salah satu capres yaitu, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) bahkan berjanji akan membentuk KKR kembali. Lalu bagaimana sebenarnya masa depan KKR di Indonesia, berikut wawancara Pipit Ambarmirah dari RUAS dengan Priyambudi Sulistiyanto yang saat ini menjadi staf pengajar di Universitas Flinders Australia dan aktif menulis beberapa buku dan artikel tentang studi perbandingan politik di Indonesia, masalah otonomi daerah dan isu-isu HAM.

Rekonsiliasi sudah sering kita dengar sejak lama, sejak zaman reformasi sampai kemudian muncul KKR sebagai salah satu bentuk respon terhadapnya. Meskipun kemudian KKR sendiri dibatalkan oleh MK, tetapi kemarin dalam debat capres yang pertama isu tentang KKR ini digulirkan kembali. Apa tanggapan Anda?

Oleh: Nur Khalik Ridwan*

Umur orde “reformasi” baru saja berlangsung sepuluh tahun.Sebagian pahlawan reformasi yang hilang diculik juga masih belum ditemukan. Begitu juga darah dan keringat mereka yang menumbangkan rezim Soeharto juga masih menetes. Faktanya, sebagian hasil reformasi memang ada yang menggembirakan, dan yang mencolok bisa kita lihat, misalnya, dengan munculnya beragam partai dengan segala “alirannya”, untuk tidak menyebut ideologinya. Namun kita juga tidak bisa memungkiri, bahwa orde reformasi juga memiliki cacat karena menghasilkan kemiskinan yang belum bisa diatasi. Bila memakai ukuran 2 dollar penghasilan perhari, maka ada separoh lebih penduduk Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Belum lagi bila ditambah dengan fenomena busung lapar, nestapa kaum tani, dan banyak hal lainnya yang semuanya itu membuat frustasi terhadap mantra-mantra reformasi. Tidak berhenti di situ saja, reformasi juga telah mengganti monopoli rezim Soeharto dengan oligarki elit-elit partai, elit pemerintah, dan elit-elit lain yang mencerminkan isi dan haluan reformasi tidak jauh berbeda dengan era orde baru. Bila saat orde baru korupsi hanya menjangkiti cendana, maka di era reformasi ini korupsi semakin menyebar ke segala lini elit-elit yang “berkuasa”, baik di pusat maupun di daerah.

Hingar-bingar praktik politik yang sedang berlangsung telah berhasil menyedot perhatian massa rakyat Indonesia. Semua energi politik yang ada di masyarakat tumpah mengikuti proyek politik (baca: pemilu) yang sedang berlangsung. Betul-betul seperti candu lima tahunan yang melenakan berbagai pikiran kritis.

Sejenak upaya membuka kotak pandora tentang berbagai luka kebangsaan Indonesia, sejak tragedi kemanusiaan 1965-1966 hingga tindakan yang menafikan nilai-nilai kemanusiaan semasa ORBA, “dihentikan”. Memori kolektif tentang luka kebangsaan diistirahatkan dalam hingar-bingar praktek politik yang sedang berlangsung. Seolah-olah dikatakan lukanya ditahan dulu hingga perhelatan politik selesai. Luka tidak perlu menjadi discourse dalam pesta, luka itu menjijikkan dan luka membuat trauma. Karena yang sedang dilakukan adalah proses pembangunan nasional dan menata masa depan Indonesia. Lagi-lagi, masa lalu tidak pantas dibincangkan hari ini.