BUKU PUTIH GERAKAN 30 SEPTEMBER TIDAK OBJEKTIF
Jakarta, Sinar Harapan (3/10)
Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) me-nilai Buku Putih enam jilid yang pernah ditulis berdasarkan tesis mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof Dr Nugroho Notosusanto (Gerakan 30 September: Pem-berontakan Partai Komunis Indonesia Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya - susunan Setneg RI pada 1994 dan dinamai Buku Putih, Red), memuat banyak informasi yang tidak benar dan tidak objektif, sehingga perlu up dating sejarah.
"Semua sejarawan berhak mengklaim kebenaran yang diyakininya, tapi dia harus tahu bahwa seperti ilmu yang lain, sejarah butuh up dating terus menerus dan perlu diperdebatkan representasinya," demikian Ketua LIPI, Taufik Abdullah, ketika dihubungi, Rabu (1/10).
Sebagai Ketua Tim Penulisan Sejarah, Taufik Abdullah pada awalnya dilibatkan pada saat penulisan Buku Putih tersebut. Akan tetapi ia memilih keluar karena tidak sepakat dengan penulisan tersebut. Ia menjelaskan bahwa memang ada bukti penemuan, teknik dan kesadaran masyarakat yang baru, yang mengharuskan ada penulisan up dating sejarah.
"Sekarang kita sedang mempersiapkan penulisan sejarah Indonesia sebanyak delapan jilid yang terdiri dari masa pra sejarah sampai sejarah kontemporer.. Draftnya memang harus selesai Oktober 2004, tapi kita kekurangan dana. Walaupun dana dari pemerintah tapi kami akan bekerja sama dengan pihak swasta.. Kita harus hati-hati dalam penulisan sekarang, dan bukan sebagai versi dan gaya pemerintah, tapi lebih sebagai sebuah karya ilmiah," jelasnya.
Anak Zamannya
Pada kesempatan lain, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef menjelaskan bahwa setiap penulis sejarah adalah anak zamannya. Sehingga janganlah hanya melihat adanya kesalahan terhadap penulis sejarah pada masa lalu. Sebab usaha menyempurnakan sejarah bukan berarti mencari kesalahan penulisan sejarah yang lama, katanya.
"Jangan menulis sejarah dengan membawa kesimpulan lebih dahulu, agar ada penelitian yang lebih objektif," katanya. Daoed Joesoef melanjutkan bahwa Nugroho Notosusanto menulis tesisnya dengan keyakinannya. Penguasa politik kemudian memakai tesis tersebut untuk memberikan legitimasi kepentingan politiknya. "Belum tentu tesis tersebut mengandung kebenaran, tapi karena penguasa memakai tesis tersebut maka menjadi kebenaran umum saat itu," ujarnya.
Sementara itu Editor Tim Penulisan Sejarah Asvi Warman Adam mempersoalkan masuknya Fachry Ali sebagai salah satu penulis. "Karena buku ini ditujukan untuk masyarakat luar, apakah tidak ada penolakan, karena dia dikenal banyak menulis biografi tokoh-tokoh Orde Baru seperti Bustanul Arifin, Harmoko dan lainnya. Saya keberatan, karena yang akan disorotinya adalah Orde Baru. Saya sedang menimbang-nimbang untuk keluar dari Tim, jika dia masih dipertahankan. Tim harus diperbaiki agar tidak ada penolakan dari masyarakat," tegasnya.
Fakta Sejarah
Tentang penulisan ulang sejarah seputar G-30S, Taufik Abdullah menegaskan bahwa ada empat fakta sejarah yang sudah pasti yaitu pembunuhan jenderal-jenderal oleh Cakrabirawa di Jakarta pada 30 September-1 Oktober 1965. Tapi, orang masih boleh berdebat soal siapa yang mendalangi.
Pemerintahan Orde Baru menggariskan bahwa PKI adalah dalang, dengan alasan PKI mendukung Dewan Revolusi di tajuk Harian Rakyat yang keluar pada bulan Oktober 1965 itu. Versi kedua adalah kecurigaan pada Bung Karno. Versi ketiga adalah akibat konflik intern Angkatan Darat. Versi keempat adalah Soeharto, berdasarkan kesaksian Kolonel Latief. "Keempat kemungkinan ini sama kuatnya. Soeharto pun harus diperiksa, agar adil," demikian Taufik Abdullah.
Soal keterlibatan luar negeri ia menjelaskan bahwa CIA memang terlibat, karena ada dokumen resmi dari Departemen Pertahanan AS, yang sudah diterjemahkan. "Beberapa mahasiswa yang tergabung dalam KAMI/KAPI mungkin berhubungan dengan agen-agen CIA, tapi yang jelas mahasiswa dan pelajar pada umumnya waktu itu tidak tahu keterlibatan asing," jelas Taufik.
Sedangkan menurut Asvi persoalan yang mendesak bukanlah pada penulisan Sejarah Masyarakat Indonesia yang terdiri dari 8 jilid yang menggantikan Buku Putih. Menurutnya, yang mendesak harus segera dilakukan adalah semacam buku pedoman sejarah bagi SLTP dan SLTA. Pada tahun 1999 dibuat sebuah buku pedoman oleh 12 orang, di dalamnya terdapat Joko Suryo, Bambang Purwanto, Yusmarbari (sejarawan TNI), dan Anhar Gonggong.
Buku itu menjelaskan bahwa serangan umum 1 Maret sebenarnya bukan inisiatif Soeharto tapi merupakan siasat Markas Besar Angkatan Darat. "Padahal semua orang Yogyakarta tahu bahwa ide itu keluar dari Sultan Hamengku Buwono IX. Tidak ada kerelaan untuk mangakui peran orang sipil dalam sejarah kita," tegasnya. (web)
