Indonesia dalam Satu Coretan

Indonesia dalam Satu Coretan

INDONESIA 10 tahun terakhir ini (1998 – 2008), menjadi titik refleksi bersama bahwa eksperimentasi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih belum  terealisasi. Dalam pencapaian tersebut pranata demokrasi yang berubah drastis telah diujicobakan. Ujicoba ini dibangun melalui berbagai pelembagaan politik mulai level nasional sampai lokal.

Ambil contoh saja lembaga komisional, badan penanggulangan narkotika sampai urusan agama. Disamping itu, proses pemilihan langsung menjadi mekanisme baru demokrasi. Tidak berlebihan juga bahwa kepadatan dalam berdemokrasi prosedural di Indonesia dibangun dengan melibatkan partisipasi baik aktif maupun pasif. Keseluruhan bangunan ini cukup menjadi citra diri bagi Indonesia untuk bergerak dari posisi negara otoritarian menjadi negara demokratis terdepan di Asia.
Corak ini bagi ukuran demokrasi Barat dengan sarat kondisi masyarakat industrinya boleh disebut layak karena tuntutan kesejahteraan masyarakatnya terpenuhi. Tapi di Indonesia? Cermin model kesejahteraan ala Amerika atau Eropa, tak kunjung sampai.

Justru sebaliknya, masyarakat Indonesia dipaksa menjadi “ penopang “ bagi infrastruktur kesejahteraan masyarakat barat. Hasil bumi eksport (barang mentah maupun ½ jadi) yang dinilai murah, pembebasan kedelai asing masuk pasar domestik, pemaksaan konsumtif melalui pasar otomotif, harga BBM, dan lain-lainnya menjadikan negeri ini tak kunjung membaik.

Dengan kata lain, jawaban terhadap kemiskinan adalah demokrasi tak juga terbukti. Semua energi bangsa yang dicurahkan secara serius terhadap prosedur demokrasi, hanyut tenggelam dalam proses yang monolitik. Dua pilar penyambung negara dan warga negaranya, birokrasi dan partai politik, mengalami penyakit insensitifitas sosial yang akut.

Illustrasi Sederhana
Insensitifitas ini dapat kita ilustrasikan sederhana. Misal dalam kenaikan harga BBM, asumsi dollar diatas 120 US$ per-barrel mendorong suatu negara untuk menaikkan harga konsumsi BBM bagi masyarakat. 75% dari konsumsi BBM tersebut dinikmati oleh industri sisanya diakses oleh individu. Dinyatakan bahwa karena mekanisme pasar dunia, semua harus menanggung kenaikan harga.

Argumentasinya, kita sebagai negara yang bergerak menuju demokrasi haruslah mengikuti standarisasi mekanisme pasar dunia. Kemudian, harga BBM dipasar dunia turun US$ 90 per-barrel. Jika 1 bulan semenjak kebijakan penurunan harga internasional tidak terjadi penurunan harga di masyarakat maka terjadi mekanisme gelap terhadap siapa penikmat fluktuasi harga BBM.

Nah, taruhlah rata-rata masyarakat kita tingkat konsumsinya hanya 1 hari / liter, dengan jumlah pemilik motor 10% dari 250 juta penduduk dan penambahan jumlah motor import mencapai 500ribu unit/tahunnya. Maka akan ditemukan hitungan = konsumsi tetap (1liter  x Rp6000 x 25 juta ) + konsumsi tambahan (Rp.6000 x 500ribu ) = Rp. 153 Milyard per-hari. Dalam satu bulan sebanding dengan 4,590 Triliun rupiah

. Jadi, jika hari ini harga BBM tidak turun, maka pemerintah telah menghilangkan atau mengambil hak dari rakyat sejumlah 4,590 Triliun per-bulan. Itu dari rakyat, belum dari industri. Mekanisme gelap ini yang menjadikan politik biaya tinggi. Jika hitungan ini layak, pola korupsi dalam definisi memanfaatkan aset publik untuk kepentingan pribadi, maka akan dijumpai kerugian material dan immaterial.

Cara Pandang.
Di tengah kondisi sosial yang carut marut ini, diperlukan pemimpin yang lahir dan membawa obor pencerahan bagi tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan. Secara jujur, dalam mekanisme pemilihan presiden atau pemimpin secara langsung evaluasi tersebut akan berpulang kepada pemilih. Disinilah bahwa konsekuensi pemilih menjadi nyata pahit manisnya.

Momentum nasional Pemilu secara langsung baik ditingkat kepala daerah maupun presiden menjadi mekanisme kontrak politik pemilih terhadap calon pemimpinnya. Dari titik ini, ada dua arah yang hendak ditempuh.

Pilihan pertama adalah  rakyat kuat dengan representasi gerakan sosial yang kuat dan mendorong arah perubahan melalui partai politik. Dan atau kedua adalah pemimpin yang mengerti tentang rakyat itu sendiri. Jika di runut dalam gelombang sejarah perubahan di Indonesia, pilihan pertama akan memunculkan banyak partai politik yang memperjuangkan kepentingan konstituennya dengan menabrak struktur Kolonial.

Fenomena ini ada dalam gerakan politik yang merubah diri menjadi partai politik pada tahun-tahun 1920-an Indonesia di gagas. Fenomena ini seakan “ terulang “, dalam reformasi politik 1998 yang melahirkan banyak partai politik yang tumbuh dari clandestein gerakan social untuk melawan internal colonialism era Orde Baru (Dakidae, Daniel; 1999; 26).

Perbedaan cukup signifikan dalam dua moment generasi politik Indonesia diatas adalah terletak dalam sisi ideologinya. Dalam corak yang pertama, partai lahir sebagai sarana ideologi perjuangan untuk kemerdekaan negara bangsa. Oleh karenanya rumusan tentang rakyat yang diperjuangkan sangat jelas dalam gambaran partai politik.

Sedangkan corak kedua, pasca reformasi, gugus ideologis dalam parameter formulasi rakyat tidak banyak yang menyentuh, justru larut dan terbuai dalam hiruk pikuk menterjemahkan rakyat sebagai pemilih. Pilihan kedua, adalah memilih pemimpin yang sensitive dengan suara rakyat. Proses pemimpin menjadi sensitif layaknya manusia juga membutuhkan internalisasi nilai yang panjang, keberanian yang berbeda dengan keumuman yang ada, dsb.

Perlu Perubahan
Keluar dari kegelapan ini membutuhkan perubahan cara pandang. Andaikata, romantika revolusi mau diambil dalam denyut perubahan maka tidak ada revolusi–revolusi baik kecil maupun besar tanpa diiringi perubahan cara berfikir. Di titik ini, kapasitas Bung Karno menjadi suri tauladan.

Tidak banyak pemimpin yang bergerak secara konsisten dengan revolusi pemikiran. Konsekuensinya juga bisa di ukur dalam pahit manisnya perubahan. Andaikata pemimpin dalam corak di atas tidak ditemukan, lantas yang perlu menjadi perhitungan adalah rasionalitas maupun loyalitas rakyat untuk secara sadar meng-ilhami dirinya. Dengan demikian, kuasa atas coretan atau coblosan atau bahkan tidak memilih dalam setiap proses pemilu adalah wujud dari jatidiri masing-masing untuk bertanggungjawab selama 5 tahun kedepan.

Akhirnya tulisan ini hanyalah mencoba untuk mengajak dan duduk bersama bahwa setiap pilihan akan mengandung konsekuensi yang sebanding dengan pilihan masing-masing. Boleh jadi, salah satu sebab dari kegelapan dari bangsa ini bahwa secara kolektif disumbang oleh gerakan sosial atau partai politik maupun pemimpin politik bangsa ini yang belum berubah sedangkan tantangan zaman sudah sangat berubah.

 Erwin Endaryanta
Aktif di GMNI, Syarikat Indonesia dan menjadi peneliti di Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, sebelumnya mengenyam pendidikan UGM dan ITB/Cranfield UK sampai pertengahan tahun 2008.

Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009