Marxisme dan Perjuangan Melawan Imperialisme

Hampir tujuh tahun berlalu sejak George Bush, waktu itu
presiden Amerika Serikat, mengucapkan pidatonya yang terkenal,
"Tatanan Dunia Baru". Itu terjadi tahun 1991. Saat melancarkan Perang
Teluk, kekuatan Imperialis yang paling utama di muka bumi menjanjikan
sebuah dunia tanpa peperangan, tanpa kediktatoran, dan &endash;tentu
saja&endash; sebuah dunia yang sepenuhnya berada di bawah kontrol
satu-satunya polisi dunia yang berkuasa penuh &endash;Amerika
Serikat. Setelah keruntuhan Stalinisme, Imperialisme AS benar-benar
mengira bahwa dunia akan dengan lekatnya berada di bawah perintah
mereka dan mereka akan bisa mendikte nasib tiap negara. Semua konflik
di dunia diselesaikan melalui dialog dalam semacam "Pax Americana".
Nyatanya, sekarang semua impian ini telah tereduksi menjadi
puing-puing semata.

Dominasi imperialisme yang sifatnya menghancurkan di dalam arena
dunia, yang makin kuat saja setelah keruntuhan Stalinisme, berarti
terjadinya eksploitasi yang makin parah terhadap Dunia Ketiga secara
keseluruhan. Dominasi negara-negara metropolitan masih lebih besar
daripada di masa lalu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa
birokrasi-militer lama yang langsung dikontrol oleh individu boss
kolonial telah diganti tempatnya oleh dominasi kolektif atas dunia
kolonial oleh negara-negara eksploiter yang kaya raya melalui
mekanisme pasar. Di bawah panji "globalisasi" dan "pembukaan pasar"
imperialisme melakukan pemaksaan melalui kebijaksanaan penurunan
tarif dan swastanisasi berbagai prasarana di seluruh Dunia Ketiga.
Kebijakan-kebijakan ini adalah satu akibat dari krisis kapitalisme di
Dunia Barat yang memaksa negara-negara imperialis tadi untuk terus
mencari pasar dan lapangan investasi baru. Tetapi mereka menetakkan
kebangkrutan bagi industri-industri lokal di negara-negara yang
mereka datangi, industri-industri yang tak dapat melawan berbagai
perusahaan multinasional raksasa. Situasi ini telah memproduksi
konsekuensi-konsekuensi yang paling membinasakan dan telah
menghasilkan akibat-akibat yang sebelumnya tidak terlihat oleh
Presiden Bush.

Secara tipikal, para pembuat strategi AS mempunyai pandangan
pendek. Mereka gagal mengerti apa yang telah diterangkan oleh Trotsky
bahkan sebelum Perang Dunia Kedua. Trotsky meramalkan bahwa Amerika
Serikat akan muncul dengan jayanya dari hiruk pikuk perang yang akan
tiba, tetapi sebagai akibatnya Amerika Serikat memasang dinamit di
pondasinya sendiri. Saat ini kita melihat bahwa ramalan ini menjadi
kenyataan. Kolapsnya Uni Soviet telah merubah bentuk relasi di antara
pemilik kekuasaan, menjadikan USA sebagai satu-satunya negara adi
daya di dunia. Dalam sejarah umat manusia, tidak pernah ada satu
negara tunggal yang menikmati dominasi ekonomi dan militer sedemikian
rupa. Malahan krisis yang datang terus-menerus adalah manifestasi
bahwa imperialisme AS adalah si Colossus berkaki lempung. Meskipun
mengalami kemenangan militer dalam Perang Teluk, AS tidak mampu
menggeser Saddam Hussein. Usahanya dalam intervensi militer melawan
milisi cakar ayam di Somalia berakhir dalam satu kekalahan memalukan.
Sekarang krisis di Asia dan khususnya berbagai kejadian di Indonesia
telah menempatkan revolusi secara ajeg dalam agenda. Di Selatan,
Amerika Serikat menghadapi suatu krisis menyeluruh di Amerika Tengah
dan Amerika Latin dengan berbagai gejolak sosial politik di Meksiko,
sebuah perang gerilya yang ber kepala batu di Kolombia, dan sebuah
situasi eksplosif di Argentina dan Brazil. Ke mana saja ia
mengarahkan pandangan, imperialisme AS dapat melihat bahwa tidak ada
satupun rezim borjuis bisa stabil. Seluruh dunia telah masuk ke dalam
periode paling kejang dalam kurun waktu ratusan tahun.

BEBAN HUTANG

Eksploitasi berlebihan terhadap Dunia Ketiga, yang makin intensif
setelah keruntuhan Stalinisme, mempunyai arti terjadinya perpindahan
kekayaan dari negara-negara ini ke peti penyimpanan uang milik
perusahan-perusahaan multinasional raksasa dan bank-bank. Hal ini
dapat terlihat pada beban hutang yang telah mencapai proporsi yang
bahkan sebelum pertemuan G-8 di Birmingham (Mei 1998) telah ada
beberapa pembicaraan mengenai inisiatif keringanan pinjaman bagi
beberapa negara termiskin. Di akhir pertemuan itu tidak ada satupun
inisiatif disetujui. Bank Dunia &endash;tanpa membicarakan
pengembalian hutang yang sebenarnya, juga telah memulai sebuah
program HIPC (Highly Indebted Poor Countries) yang bertujuan untuk
memotong beban hutang 41 negara yang membelanjakan lebih dari 20
persen pendapatan ekspor mereka untuk pembayaran bunga hutang.

Semua rencana ini tidaklah lahir dari niat baik dan kemurahan hati
para eksekutif Bank Dunia dan IMF. Ada tiga alasan utama untuk hal
ini. Yang paling pertama adalah sangat tidak mungkin bahwa
negara-negara ini akan pernah mampu membayar hutang mereka. Oleh
karena itu, mereka (IMF dan Bank Dunia) telah memutuskan untuk
mengenali realita dan membuat pemerintahan-pemerintahan dunia Barat
mengembalikan apa yang dipinjamnya dari bank-bank penyandang dana
dengan uang para pembayar pajak. Dalam cara ini bank tidak pernah
kalah. Tujuan utama dari inisiatif-inisiatif keringanan hutang ini
adalah, di satu sisi, untuk memaastikan bahwa para bankir memperoleh
kembali uang mereka, dan di sisi lain, untuk mengangkat negara-negara
yang banyak hutang ini ke suatu posisi di mana mereka bisa meminta
lebih banyak pinjaman! Kedua, jumlah hutang yang dipinjam oleh
negara-negara penghutang terbesar ini, sebagai sebuah persentase dari
total pinjaman negara-negara yang dulunya negara-negara jajahan,
adalah sangat kecil. Dan yang ketiga, rencana-rencana keringanan tadi
datang bersama-sama dengan banyak sekali syarat-syarat terkait.
Negara-negara yang terlibat harus melaksanakan
"rekomendasi-rekomendasi" (yaitu, perintah) dari IMF.

Rencana Penyesuaian Struktural (SAPs, Structural Adjustment Plans)
IMF yang terkenal sekarang telah berjalan cukup lama hingga dapat
mengetahui apa konsekuensi-konsekuensinya. Sebagai satu contoh,
Zambia adalah sebuah negara yang relatif berkembang dengan
sekolah-sekolah dan rumah sakit-rumah sakit, pelayanan pendidikan,
serta sebuah infrastruktur modern yang dibangun terutama di atas
basis pendapatan dari pertambangan tembaga. Sepuluh tahun pelaksanaan
"penyesuaian struktural" menggiring angka harapan hidup jatuh dari
54,4 tahun di tahun 1991 menjadi 42,6 tahun di tahun 1997. Angka
melek huruf berkurang, dan sebagai akibat langsung dari naiknya biaya
rumah sakit sekarang tercatat 203 kematian bayi per 1.000 kelahiran
dibandingkan 125 di tahun 1991. Akses mendapatkan air bersih juga
berkurang, dan 98,1 persen jumlah penduduk hidup atas 2 USD per hari
atau malah kurang. Hutang negara mewakili 225 persen GDP (Gross
Domestic Product). Oleh karena itu, sama sekali tidak mengejutkan
bahwa baru-baru ini terjadi kerusuhan pangan di Zambia &endash; juga
di negara-negara yang lain, seperti Zimbabwe dan Tanzania.

Beban hutang negara-negara termiskin di dunia menghabiskan 94
persen pendapatan ekonomi per tahun mereka. Untuk negara-negara yang
termasuk dalam program HIPC gambaran ini berkisar 125 persen.
Dibandingkan pendapatan hasil ekspor, persentase hutang telah
mencapai tingkat yang belum pernah terdengar: Somalia 3.671 persen,
Guinea-Bissau 3.509 persen, Sudan 2.131 persen, Mozambik 1.411
persen, Ethiopia 1.377 persen, Rwanda 1.374 persen, Burundi 1.131
persen. Dan jauh dari membaik, situasi secara nyata malah makin
memburuk. Tahun 1980 total jumlah hutang dari negara-negara belum
berkembang adalah 600 miliar USD. Di tahun 1990 jumlah itu naik
hingga 1,4 triliun USD dan tahun 1997 jumlah itu secara mengagetkan
menjadi 2,17 triliun USD. Adalah penting untuk mencatat bahwa dalam
periode 1990-97, ketika jumlah hutang total naik 770 miliar US
dollar, negara-negara ini sebenarnya telah membayar 1,83 triliun US
dollar hanya untuk bunga hutang. Sebuah gambaran yang lebih bersifat
skandal licik akan muncul jika kita membandingkan pembayaran bunga
hutang dengan bantuan yang diterima negara-negara ini, yaitu untuk
satu dollar yang mereka terima dalam bantuan, mereka membayarkan
kembali 11 dollar untuk bunga hutang.

Akibat-akibat situasi ini jelas. Situasi di seluruh Afrika
Sub-Sahara adalah mimpi buruk. Menurut The Economis (6/6/98), "Hampir
setengah dari 760 juta orang yang di benua ini 'amat sangat miskin',
bertahan hidup, diungkapkan oleh ADB (Bank Pembangunan Afrika), atas
kurang dari 1 dollar per hari. Walaupun terdapat tanda-tanda yang
membesarkan hati dalam beberapa bagian benua, rata-rata pertumbuhan
GDP nyata turun di tahun 1997 menjadi 3,7 persen dari 5 persen di
tahun sebelumnya. Kesembuhan Afrika masih rapuh dan tatap sama rentan
dengan sebelumnya terhadap harga-harga komoditas dan iklim ekonomi
yang memburuk. Globalisasi perdagangan dunia... dapat menekan ekonomi
benua ini jauh melampaui margin batasnya. Menurut Bank Dunia Afrika
hanya menarik minat 1,5 persen investasi langsung milik penanam modal
asing di tahun 1996. Penerima bantuan terbesar, memperoleh 32 persen
dari jumlah total, adalah Nigeria yang, terpisah dari fakta mempunyai
persediaan minyak bumi, tidak mereformasi ekonominya dalam cara di
mana minyak bumi dikatakan oleh Bank Dunia sebagai essensial untuk
menarik investasi asing." Meningkatnya tingkat pemiskinan dari
penduduk di sebagian besar dunia kolonial telah memberikan kenaikan
tajam pada meningkatnya jumlah kriminalitas, pasar gelap, dan
"ekonomi informal". Dalam beberapa kasus, pasar gelap mewakilkan
jumlah yang lebih besar dalam bidang ekonomi dibandingkan pasar resmi
dan pasar gelap ini merembes ke semua bidang aparatus negara. Mereka
mencoba melindungi kepentingan mereka dalam arena politik melalui
kekuatan-kekuatan kaum fundamentalis dan "populis". Semua ini adalah
kekuatan-kekuatan ekonomi yang dahsyat yang dalam banyak kasus
memiliki kepentingan-kepentingan yang lalu menimbulkan konflik dengan
kepentingan-kepentigan imperialisme. Jadi, di semua tingkatan,
pembusukan kapitalisme merusak apa yang menjadi hal paling dasar bagi
eksistensi umat manusiia di dua per tiga planet. Sebagaimana Lenin
ingatkan, perpanjangan eksistensi kapitalisme menandai "horor tanpa
akhir".

PERAN KELAS PEKERJA

Marx, Engels, dan Lenin senantiasa memberi penekanan pada peran
terdepan dari kaum proletariat di dalam revolusi. Mereka menjelaskan
bahwa hanya kelas pekerja yang bisa mengusung revolusi kaum sosialis.
Tak ada kelas lain yang dapat memenuhi peran ini. Mengapa begini? Ini
bukanlah sebuah cetusan pikiran yang tiba- tiba atau sebuah asumsi
arbiter. Ia berbasis pada peran para pekerja dalam produksi, dan
kenyataan bahwa partisipasi dalam produksi kolektif ("sosial")
berarti bahwa kelas pekerja sendirian membangun sebuah kesadaran
sosialis (kolektifis). Ini bukan kasus dengan kelas lain. Kaum tani
adalah sebuah kelas para pemilik kecil. Bahkan para petani yang tak
bertanah, kaum proletariat pedesaan, sering sekali mendambakan
pemilikan tanah; jadilah slogan "Tanah untuk penggarapnya"
&endash;yang, meski ini merupakan signifikasi revolusioner yang luar
biasa, semboyan ini memiliki kandungan borjuis, bukan sosialis. Para
mahasiswa dan kaum cendekiawan mempunyai sebuah tendensi yang kuat
terhadap individualisme borjuis kecil, yang seringkali memunculkan
dirinya bahkan ketika mereka mencoba mengadopsi posisi revolusioner.

Melalui pengalamannya, kaum proletariat belajar untuk memahami
organisasi kolektif dan disiplin. Inilah hasil dari sekolah keras
produksi dan eksploitasi kapitalis, yang mempersiapkan para pekerja
untuk menghadapi perjuangan kelas. Senjata-senjata wajar milik kaum
proletar adalah metode-metode perjuangan massa &endash;pemogokan,
pemogokan umum, demonstrasi massa, yang bertindak sebagai sebuah
sekolah yang mempersiapkan kelas ini untuk tugas utamanya, yaitu
mengambil alih jalannya masyarakat ke dalam tangannya. Gerakan kaum
pekerja di semua tempat adalah sekolah demokrasi. Sebelum para
pekerja itu memutuskan untuk melakukan pemogokan, terdapat diskusi
demokratis di mana di dalamnya pendapat yang saling bertentangan
dapat terdengar. Tetapi sekali telah diambil pilihan suara, kaum
bekerja bertindak sebagai satu kesatuan. Mereka yang telah mencoba
menghianati keputusan demokratis para pekerja dan mengacaukan
pemogokan diperlakukan sebagai buruh penghianat yang memang harus
dihukum. Unjuk rasa adalah ekspresi kongkrit dari kehendak mayoritas.
Selama berlangsungnya pemogokan kaum pekerja berpartisipasi, bekerja,
dan berdiskusi. Setiap pekerja mengetahui bahwa ia belajar lebih
banyak selama satu hari pemogokan dibandingkan satu tahun kehidupan
"normal". Akibatnya, setiap pemogokan mengandung elemen-elemen
revolusi dan sebuah revolusi adalah apa yang teradapat dalam sebuah
pemogokan dalam skala besar dan luas. Banyak proses-proses yang
muncul di dalam kelas bersifat analog, meskipun dua hal tadi berbeda
secara kualitatif. Tetapi di masing-masing keduanya elemen kuncinya
adalah partisipasi aktif dan sadar dari kelas pekerja, yang mulai
mengambil alih nasibnya ke tangannya sendiri daripada menyerahkannya
kepada orang lain &endash;para pemimpin serikat pekerja, anggota
parlemen, anggota dewan, dan birokrat. Inilah esensi sosialisme atau,
lebih tepatnya, esensi kekuatan pekerja.

Sosialisme adalah demokratis atau ia bukan apa-apa. Sejak awal
mula revolusi sosialis, mestilah ada rezim yang paling demokratis,
sebuah rezim yang akan berarti bahwa untuk pertama kalinya semua
tugas-tugas mengenai menjalankan industri, masyarakat, dan negara
akan berada di tangan mayoritas masyarakat, kelas pekerja. Melalui
komite-komite mereka yang dipilih secara demokratis (soviets), yang
dipilih secara langsung di tempat kerja serta tunduk atas recall
sewaktu-waktu, para pekerja akan menjadi tuan dari masyarakat bukan
hanya namanya saja, tetapi juga dalam kenyataan. Ini adalah posisi
kaum pekerja di Rusia setelah Revolusi Oktober. Marilah kita ingat
kembali bahwa Lenin meletakkan 4 syarat utama bagi sebuah negara kaum
pekerja &endash;yaitu, untuk periode transisi antara kapitalisme dan
sosialisme:

• 1)pemilihan umum yang bebas dan demokratis dengan hak recall
  terhadap semua pejabat

Ketika setiap orang menjadi birokrat pada gilirannya, maka tidak
ada orang yang menjadi birokrat. Atau, sebagaimana Lenin menyatakan,
"Sembarang penggodok ide harus bisa menjadi perdana menteri."

Hanya di atas basis demikianlah masyarakat dapat mulai bergerak
dalam arahan sosialisme &endash;tahap tertinggi masyarakat manusia
yang Engels gambarkan sebagai loncatan kemanusiaan dari wilayah
keharusan menuju wilayah kebebasan. Secara jelas sebuah perkembangan
yang demikian menuntut adanya sebuah perkembangan yang tinggi dalam
kekuatan-kekuatan produktif. Itulah mengapa Marx dan Engels berpikir
bahwa revolusi sosialis akan bermula di Perancis, dilanjutkan di
Jerman, dan berakhir di Inggris. Pada waktu itu kelas pekerja hanya
ada di negara-negara ini. Marx dan Engels, dan bahkan Lenin sampai
pada tahun 1917, bahkan tak membayangkan kemungkinan kelas pekerja
pertama kali muncul sebagai kekuatan justru di sebuah negara
terbelakang. Sosialisme menuntut sebuah tingkat tertentu dari
perkembangan industri, pertanian, ilmu pengetahuan, dan teknik, di
dalam bingkai kerjanya. Hanya di atas basis inilah para pekerja bisa
memiliki waktu bebas secukupnya &endash; di atas basis pengurangan
hari kerja&endash; untuk berpartisipasi dalam menjalankan masyarakat
dan negara.

Bagaimanapun, situasi telah berubah secara radikal setelah
kematian Marx dan Engels, disebabkan oleh kedatangan imperialisme,
tahap tertinggi dari kapitalisme sebagaimana dianalisa oleh Lenin
dalam bukunya yang terkenal dengan judul sama. Lenin menjelaskan
bahwa satu dari gambaran-gambaran utama dari imperialisme adalah
ekspor kapital dari negara-negara maju ke negara-negara kolonial dan
negara-negara semi-jajahan. Di atas basis hukum 'perkembangan
gabungan dan tak seimbang', sebuah kelas pekerja yang perkasa tumbuh
di negara-negara terbelakang seperti Rusia yang Tsarist, sebuah fakta
yang tidak mengubah karakternya sebagai sebuah negara yang
terbelakang, semi feodal, dan semi jajahan. Persoalan-persoalan utama
dari polemik di antara tendensi-tendensi yang berbeda dari gerakan
buruh Rusia sebelum 1917 adalah setepatnya merupakan karakter dari
Revolusi Rusia dan relasi antar kelas dalam revolusi. Tak dapat
disangkal, teori yang mengantisipasi dan menjelaskan apa yang
sungguh-sungguh terjadi di tahun 1917 telah dikerjakan oleh Trotsky.

REVOLUSI PERMANEN

Teori revolusi permanen pertama dikembangkan oleh Trotsky di awal
1904. Revolusi permanen, sambil menerima bahwa tugas-tugas objektif
yang menghadang pekerja Rusia adalah tugas-tugas revolusi demokratik
kaum borjuis, juga secara bersamaan menjelaskan bagaimana di dalam
sebuah negara terbelakang dan di dalam jaman imperialisme, "borjuasi
nasional", di satu sisi berkaitan secara tak dapat dipisahkan dengan
feodalisme yang tersisa sekaligus juga di sisi lainnya berkaitan
dengan kapital milik kaum imperialis, dan oleh karena itu borjuasi
nasional sepenuhnya tidak mampu mengemban tugas historis apapun.
Kebusukan kaum borjuis liberal dan peran kontra revolusioner mereka
dalam revolusi borjuis demokratis telah diamati oleh Marx dan Engels.
Dalam artikelnya Borjuasi dan Kaum Kontra-Revolusi (1848), Marx
menulis :

"Borjuasi Jerman telah berkembang dengan begitu malas, secara
berat dan lamban di saat di mana dengan terancam ia menghadapi
feodalisme dan absolutisme, ia juga melihat dirinya begitu terancam
berhadapan dengan kaum proletar serta segala faksi warga kota yang
memiliki berbagai kepentingan dan ide-ide yang bersaudaraan dengan
ide serta kepentingan yang dipunyai kaum proletar. Dan ia melihat
kesatuan tempur yang amat bermusuhan dnegannya bukanlah satu kelas
di belakangnya, melainkan seluruh Eropa di hadapannya.
Borjuasi Prusia bukanlah, sebagaimana borjuasi Perancis di tahun
1789, kelas yang merepresentasikann seluruh masyarakat modern
vis-a-vis wakil-wakil masyarakat lama, monarki dan kaum
bangsawan. Ia telah terbenam ke level sejenis lapisan sosial pemilik
tanah, menentang kerajaaan sama jelasnya dengan ia menentang rakyat,
ingin sekali menjadi oposisi bagi keduanya. Ragu-ragu melawan tiap
lawannya, sendirianlah ia, sebab ia senantiasa melihat keduanya tadi
di belakang atau di depannya; ia merosot hingga mengkhianati rakyat
dan berkompromi dengan wakil-wakil kerajaan yang berasal dari
masyarakat lama sebab ia sendiri milik masyarakat lama." (Karl Marx,
Borjuasi dan Kaum Kontra Revolusi, MESW, volume 1, halaman 140-1).

Marx menjelaskan, borjuasi tidak mencapai kekuasaan sebagai hasil
dari kerja keras revolusionernya sendiri, melainkan sebagai sebuah
hasil dari gerakan massa di mana dalam gerakan ini ia tidak memainkan
peranan apa-apa. Borjuasi Prusia terlempar ke ketinggian kekuasaan
negara, bagaimanapun juga tidak dengan cara hal itu diinginkannya,
yaitu dengan sebuah tawar menawar yang damai dengan kerajaan,
melainkan dengan sebuah revolusi." (Karl Marx, Borjuasi dan Kaum
Kontra Revolusi, MESW, volume 1, halaman 138).

Bahkan dalam jaman revolusi borjuis demokratik di Eropa, Marx dan
Engels tanpa ampun membuka kedok peran kontra revolusioner, pengecut,
dari borjuasi dan menitikberatkan keharusan bagi para pekerja untuk
memelihara suatu kebijakan mengenai independensi kelas sepenuhnya,
tidak hanya independensi dari kaum borjuis liberal, tetapi juga dari
kaum demokrat borjuis kecil:

"Kaum Proletar, atau partai yang benar-benar revolusioner," tulis
Engels, "berhasil hanya dengan amat bertahap dalam penolakan massa
kelas pekerja terhadap pengaruh kaum demokrat yang memiliki ikatan
yang dibangun saat permulaan revolusi. Dalam waktu yang pasti,
kelemahan hati dan kepengecutan para pemimpin kaum demokratik
melakukan langkah mundur, dan sekarang mungkin yang bisa dikatakan
sebagai satu dari hasil-hasil utama ledakan tahun kemarin adalah
bahwa di manapun kelas pekerja terkonsentrasi dalam apapun yang
serupa massa yang sangat besar, mereka sepenuhnya terbebaskan dari
bentuk pengaruh demokrasi yang menggiring mereka ke dalam serial
blunder dan kesialan tak ada akhirnya sepanjang 1848 dan 1849." (F.
Engels, Revolusi dan Kontra Revolusi di Jerman, MESW, volume 1,
halaman 332.)

Situasi itu lebih jelas lagi saat ini. Borjuasi nasional di
negara-negara kolonial amatlah terlambat masuk ke dalam babakan
sejarah, ketika dunia telah terbagi-bagi di antara kaum imperialis
yang sedikit. Ia tidak maampu memaikan peranan progresif apapun dan
telah sepenuhnya tersubordinasi kepada tuan-tuan yang dulu
menjajahnya. Borjuasi yang lemah dan merosot akhlaknya di Asia,
Amerika Latin, dan Afrika terlalu bergantung kepada modal asing dan
imperialisme, untuk memajukan masyarakat. Borjuasi itu terikat dengan
ribuan benang, tidak hanya kepada modal asing tetapi juga dengan
kelas pemilik tanah yang dengannya ia membentuk suatu blok reaksioner
yang menghadirkan sebuah benteng penghadang terjadinya kemajuan.
Apapun perbedaan yang mungkin ada di antara elemen-elemen ini,
semuanya tidak signifikan dibandingkan dengan ketakutan yang
menyatukan mereka untuk melawan massa. Hanya kaum proletariat,
bersekutu dengan kaum tani miskin dan kaum urrban miskin, yang mampu
memecahkan masalah-masalah di masyarakat dengan mengambil kekuasaan
ke tangannya sendiri, mengambil alih milik kaum imperialis dan
borjuasi, serta memulai tugas mentrasformasikan masyarakat di atas
garis sosialis.

Dengan menempatkan dirinya di kepala bangsa, memimpin
lapisan-lapisan tertindas di masyarakat (kaum borjuis kecil di daerah
rural urban), kaum proletar dapat mengambil kekuasaan dan kemudian
mengemban tugas-tugas revolusi borjuis demokratik (terutama land
reform dan penyatuan negara, serta pembebasan negara dari dominasi
asing). Bagaimanapun, sekali telah memegang kekuasaan, kaum proletar
tidak akan hanya berhenti di situ, melainkan akan mulai
mengimplementasikan cara-cara sosialis mengenai pengambillalihan
milik kaum kapitalis. Dan sebagaimana tugas-tugas ini tidak dapat
dipecahkan di dalam satu negeri melulu, khususnya tidak di sebuah
negara terbelakang, hal ini akan menjadi awal mula dari revolusi
dunia. Jadi, revolusi itu "permanen" dalam dua pengertian: sebab ia
mulai dengan tugas-tugas kaum borjuis dan berlanjut dengan
tugas-tugas kaum sosialis, dan sebab ia mulai di satu negara dan
berlanjut pada tingkat internasional.

Teori revolusi permanen adalah jawaban yang paling utuh bagi
posisi kaum reformis serta kaum kolaborator kelas di sayap kanan
gerakan kaum pekerja Rusia, yaitu kaum Menshevik. Teori dua tahap
dikembangkan oleh kaum Menshevik sebagai perspektif mereka untuk
revolusi Rusia. Secara mendasar teori ini menyatakan bahwa, karena
tugas revolusi adalah tugas-tugas revolusi nasional borjuis
demokratik, maka kepemimpinan dari revolusi harus ditangani oleh
borjuasi demokratik nasional. Untuk pendapatnya sendiri, Lenin setuju
dengan Trotsky bahwa kaum liberal Rusia tidak dapat mengadakan
revolusi borjuis demokratis, dan bahwa tugas ini hanya dapat diadakan
oleh kaum proletariat dalam persekutuannya dengan kaum tani miskin.
Mengikuti jejak langkah Marx, yang telah menggambarkan "partai
demokratik" kaum borjuis sebagai "jauh lebih berbahaya bagi para
pekerja daripada kaum liberal yang terdahulu", Lenin menjelaskan
bahwa borjuasi Rusia, jauh dari menjadi sekutu kaum pekerja, akan
tak dapat dielakkan lagi bersisian dengan kaum kontra
revolusi.

Tahun 1905 ia menulis, "Di tengah massa, tak akan terhindarkan,
kaum borjuis pastilah mendekati kontra revolusi dan melawan rakyat
secepat kepentingan-kepentingannya yang picik dan mau menang sendiri
itu bertemu, secepat itulah ia 'mencelat' dari demokrasi konsisten
(dan ia memang telah berkecut hati karena ini!)".; (Lenin, Selected
Works, volume 9, halaman 98.)

Dalam pandangan Lenin, kelas mana yang mampu memimpin revolusi
demokrasi-borjuis? "Tetaplah 'rakyat', yaitu, kaum proletar dan kaum
tani. Kaum proletar sendiri dapat dipercaya untuk melakukan marching
hingga ke akhir, jauh melampaui revolusi demokratik. Itulah mengapa
kaum proletar bertempur di garis depan demi sebuah republik dan
dengan menghina ia menolak saran bodoh dan tak berharga untuk
mempertimbangkan kemungkinan borjuasi mencelat mundur." (Ibid)

Dalam semua pidato dan tulisan Lenin, peranan kontra-revolusi kaum
demokratik-borjuis Liberal selalu ditekankan, terus menerus.
Bagaimanapun, hingga 1917, Lenin tidak yakin bahwa kaum pekerja Rusia
akan bisa mencapai kekuasaan sebelum terjadi revolusi sosialis di
Barat &endash;ini satu perspektif yang sebelum 1917 hanya
dipertahankan oleh Trotsky. Tahun 1917 hal ini diadopsi sepenuhnya
oleh Lenin dalam Tesis-tesis April-nya. Kebenaran teori revolusi
permanen secara gilang-gemilang ditunjukkan oleh Revolusi Oktober
sendiri. Kelas buruh Rusia &endash;sebagaimannna telah diramalkan
oleh Trotsky di tahun 1904&endash; meraih kekuasaan sebelum kaum
buruh dari Eropa Barat. Mereka menyelenggarakan semua tugas-tugas
Revolusi demokratik-borjuis, dan langsung memulai nasionalisasi
industri dan menempuh tugas-tugas revolusi sosialis. Kaum borjuis
memainkan sebuah peranan kontra revolusioner secara terbuka, tetapi
dikalahkan oleh kaum buruh dalam aliansinya dengan kaum tani miskin.
Kemudian kaum Bolshevik membuat suatu himbauan revolusioner kepada
kaum buruh di seluruh dunia untuk mengikuti contoh mereka. Lenin
mengetahui dengan baik bahwa tanpa kemenangan revolusi di
negara-negara kapitalis yang maju, terutama Jerman, revolusi tidak
dapat bertahan dalam keadaan terisolasi, terutama di sebuah negara
terbelakang seperti Rusia. Apa yang kemudian terjadi memperlihatkan
bahwa hal ini sepenuhnya benar. Pendirian dari (Komunis)
Internasional Ketiga, partai dunia dari kaum sosialis, adalah
manifestasi kongkrit dari perspektif ini.

Jikalau Komunis Internasional tetap kukuh berada di atas posisi
yang dibuat oleh Lenin dan Trotsk,y tentulah kemenangan revolusi di
tingkat dunia telah dapat dipastikan. Malangnya, tahun-tahun
pertumbuhan Komintern bertepatan dengan maraknya kontra revolusi kaum
Staslinis di Rusia, yang memiliki akibat yang sangat menghancurkan
bagi Partai Komunis di seluruh dunia. Birokrasi Stalinis, memiliki
kontrol yang mendalam di Uni Soviet, mengembangkan sebuah pandangan
yang amat konservatif. Teori bahwa sosialisme dapat dibangun dalam
satu negara &endash;sebuah hal yang amat dibenci dalam sudut padang
pendirian Marx dan Lenin&endash; sangat mencerminkan mentalitas
birokrasi yang telah mengalami cukup berbagai tekanan dan stress dari
revolusi dan berusaha untuk bisa berjalan terus dengan mengadakan
tugas-tugas mengenai "membangun sosialisme di Rusia". Bisa
diikatakan, mereka ingin melindungi dan memperluas kewenangasn mereka
dan tidak "mengotori" sumber daya negara dengan cara mengejar
revolusi di tingkat dunia. Pada sisi lain, mereka takut bahwa
revolusi di negara-negara lain dapat berkembang pada garis yang sehat
dan hal itu merupakan ancaman terhadap dominasi mereka sendiri di
Rusia, dan oleh karena itu pada satu tahap tertentu, secara aktif
mereka berusaha menghalang-halangi terjadinya revolusi di
tempat-tempat lain.

Daripada mengejar sebuah kebijakan revolusioner berdasarkan pada
independensi kelas, sebagaimana senantiasa diadvokasikan Lenin,
mereka mengajukan sebuah aliansi Partai Komunis dengan "kaum borjuis
progresif nasional" (dan jikalau tidak ada kum ini yang tersedia
begitu saja, mereka telah mempersiapkan diri untk melakukan
intervensi terrhadapnya) untuk mengadakan revolusi demokratik, dan
setelahnya, menyusul, di kelak kemudian hari yang jauh, saat negara
telah mengembangkan perekonomian yang menghilangkan kaum kapitalis
sepenuhnya, barulah ada perjuangan demi sosialisme. Kebijakan ini
menghadirkan sebuah jurang yang sama sekali berpisah dengan Leninisme
dan sebuah titik balik kepada posisi kuno yang amat tercemar dari
Menshevisme &endash;inilah teori "dua tahapan".

PERAN PARTAI-PARTAI KOMUNIS

Teori ini memainkan peran kriminal dalam perkembangan revolusi di
dunia jajahan. Di Cina, Partai Komunis yang masih muda terpaksa masuk
ke dalam aturan main kaum borjuis nasional, Kuomintang, yang kemudian
melakukan likuidasi secara fisikal terhadap Partai Komunis tersebut,
serikat-serikat buruh, dan dewan-dewan tani selama berlangsungnya
revolusi Cina tahun 1925-27. Alasan mengapa revolusi Cina yag kedua
mengambil bentuk berupa perang kaum tani di mana kelas buruh tetap
pasif, adalah perluasan dari kehancuran kaum proletar Cina sebagai
akibat kebijakan-kebijakan Stalin yang dikarakterisasikan Trotsky
sebagai "sebuah karikatur jahat dari Menshevisme". Di manapun ia
diterapkan dalam dunia jajahan, teori kaum Staliniss mengennai 'dua
tahapan' telah menggiring terjadinya satu malapetaka menyusul
malapetaka lainnya.

Di Sudan dan Irak pada tahun 1950-an dan 1960-an, Partai Komunis
merupakan kekuatan massa yang mampu menghimbau adanya demostrasi
sejuta orang di Baghdad dan dua juta orang di Khartoum. Daripada
melanjutkan adanya kebijakan mengenai kelas independen dan memimpin
para buruh dan kaum tani untuk merebut kekuasaa, mereka ini mencari
aliansi dengan kaum borjuis "progresif" serta golongan-golongan
"progresif" dalam jajaran militer. Yang disebut terakhir, setelah
mengambil alih kekuasaan dengan dukungan penuh dari partai-partai
Komunis, kemudian mulailah mengeliminasikan mereka dengan pembunuhan
dan pemenjaraan anggota-anggota serta pimpinan-pimpinannya. Di Sudan,
proses yang sama terjadi bukan hanya sekali tetapi dua kali. Masih
saja, bahkan hingga saat ini, para pemimpin Partai Komunis Sudan
mempunyai suatu kebijakan tentang "Aliansi Patriotik" dengan kaum
gerilya di Selatan (sekarang disokong oleh imperialisme AS) dan kaum
borjuis "progresif" di Utara, untuk melawan rezim fundamentalis. Yang
disebut para pemimpin Komunis ini mirip kaum Bourbon kuno yang "tidak
melupakan satupun dan tidak mempelajari apa-apa". Kebijakan-kebijakan
mereka adalah sebuah resep akhir bagi satu kekalahan berdarah setelah
kekalahan berdarah lainnya.

Contoh paling tragis mengenai konsekuensi yang sifatnya
menghancurkan dari teori dua tahapan adalah apa yang terjadi di
Indonesia. Di tahun 1960-an Partai Komunis Indonesia adalah kekuatan
massa yang utama di negara tersebut. Itu adalah Partai Komunis
terbesar di dunia di luar Blok Soviet, dengan tiga juta orang
anggota, serta sepuluh juta orang berafiliasi kepada serikat-serikat
pekerjanya serta organisasi-organisasi buruh taninya, dan bahkan
Partai Komunis Indonesia (PKI) mengklaim adanya dukungan 40 persen
tentara (termasuk jajaran perwira). Kaum Bolshevik Rusia tidak
memiliki dukungan terorganisir yang sebanyak itu pada saat revolusi
Oktober! PKI dapat dengan mudah mengambil alih kekuasaan dan memulai
transformasi sosialis terhadap masyarakat yang akan memiliki efek
luar biasa besar di seluruh dunia jajahan, menjadi rantai
revolusi-revolusi di Asia. Daripada melakukan itu, para pemimpin
Partai Komunis (di bawah kontrol kaum Maois Cina) malah membentuk
sebuah aliansi dengan Soekarno, seorang pemimpin nasionalis borjuis
yang pada saat itu mengadopsi fraseologi "kiri". Kebijakan-kebijakan
tersebut menyebabkan PKI sepenuhnya tidak siap saat kaum borjuis (di
bawah instruksi langsung dari CIA) mengorganisasikan sebuah
pembantaian terhadap para anggota dan simpatisannya, di mana dalam
pembantaian itu sedikitnya 1,5 juta orang dijagal.

Walaupun ada segala kekalahan dan tinjauan masa lalu, kaum buruh
dan petani akan mengambil jalan perjuangan dari waktu ke waktu,
secara tak terelakkan. Kejadian-kejadian yang terjadi di Indonesia
baru-baru ini merupakan indikasi nyata dari fakta ini.
Kejadian-kejadian itu adalah sebuah antisipasi terhadap apa yang akan
terjadi di satu per satu negara Asia. Dan ini hanyalah awal dari
sebuah proses revolusioner yang akan tidak terbendung selewat periode
bertahun-tahun. Jika sebuah partai Leninis murni eksis, hal ini dapat
berakhir dalam sebuah revolusi proletar dalam bentuk klasik. Masalah
mengenai gerilyaisme atau Bonapartisme kaum proletar tidak akan
muncul. Di sini, sebagaimana biasanya selalu, faktor subyektif mutlak
diperlukan. Malangnya kepemimpinan partai-partai komunis di
negara-negara ini mengulang-ulang segala kesalahan lama yang sama
saja, di mana hal ini telah menggiring kepada terjadinya kekalahan
dan pembantaian di masa lalu. Meskipun Jepang bukan sebuah negara
jajahan, hal ini tidak berarti apapun dalam hal pertumbuhan yang
spektakuler dari Partai Komunis Jepang (JCP) sebagai akibat dari
krisis ekonomi negara tersebut. JCP menjadi partai yang memiliki
wakil terbanyak dalam dewan-dewan lokal, merupakan partai kedua
terbesar dalam Majelis Metropolitan Tokyo dan koran harian JCP
memiliki sirkulasi sebesar 3,2 juta.

Gelombang radikalisasi yang menyapu seluruh Asia telah juga
mempengaruhi kelas buruh di Jepang. Peringatan May Day tahun ini di
Jepang adalah yang terbesar sejak bertahun-tahun. Tidak kurang dari
satu juta buruh ikut beerpartisipasi ari seluruh negeri berkumpul.
Ini adalah contoh jelas tentang bagaimana kesadaran dapat berubah
dengan kecepatan kilat saat kondisi-kondisi berubah. Tetapi sialnya
kebijakan-kebijakan kepemimpinan JCP sepenuhnya berharak dari
tugas-tugas nyata yang dihadapi kaum kelas buruh Jepang. Menurut
Kimitoshi Morihara vice head dari departemen internasional JCP, "kami
bekerja menuju pendirian sebuah pemerintahan demokratis yang mencari
penyelesaian masalah-masalah ini, dalam kerangka kerja kapitalisme,
di awal abad mendatang". (Wawancara dalam mingguan Greenleft Weekly
No. 317). Mereka menyempurnakan teori dua tahapan Stalinis yang kuno
dengan menambahkan satu tahapan ekstra! Ini adalah "perspektif untuk
kemajuan sosial di Jepang : pemerintahan koalisi demokratik, revolusi
demokratik, dan revolusi sosialis" (?). Hal ini makin makin
membingungkan karena, sebagaimana Jepang telah menjadi kekuatan
industri kedua di dunia, orang dapat membayangkan hal tersebut dapat
dilakukan tanpa sebuah "revolusi demokratik". Kelihatannya alasan
apapun akan diambil supaya revolusi sosialis tidak dimasukkan ke
dalam agenda.

Selama berpuluh-puluh, tahun kelas buruh di negara-negara kolonial
dan bekas kolonial telah menunjukkan keberaniannya yang kolosal dan
potensial revolusionernya. Dari waktu ke waktu kelas ini telah
bergerak untuk mengadakan transformasi revolusioner di masyarakat. Di
Irak, Sudan, Iran, Chili, Argentina, India, Pakistan, dan Indonesia,
kaum buruh telah menunjukkan bahwa mereka berkehendak untuk menjadi
tuan dari masyarakat mereka. Jikalau mereka gagal, hal ini bukan
karena mereka tidak bisa meeraih keberhasilan, melainkan karena
mereka kekurangan syarat yang sangat diperlukan untuk mengambil alih
kekuasaan. Dalam setiap kasus, mereka membenturkan kepala mereka
terhadap tembok tebal sebab partai-partai dan para pemimpin yang
mereka percayai untuk memimpin mereka kepada transformasi sosialis
dari masyarakat berubah menjadi rintangan-rintangan raksasa.

Guna meraih kekuasaan, tidaklah cukup bahwa kaum buruh disiapkan
untuk bertempur. Bila itu masalahnya, kelas buruh telah dapat
mengambil kekuasaan di seluruh negara-negara ini sejak dulu kala. Hal
itu akan berlangsung mudah sebab mereka berada dalam posisi yang jauh
leebih kuat daripada para buruh Rusia pada tahun 1917. Meskipun
demikian mereka tidak mengambil kekuasaan. Mengapa tidak? Sebab kelas
buruh membutuhkan sebuah partai dan sebuah kepemimpinan. Untuk
menyangkal kenyataan hidup yang elementer ini adalah semata-mata
anarkisme kekanakan. Dulu sekali Marx menjelaskan bahwa tanpa
organisasi, kelas buruh adalah semata-mata bahan mentah bagi
eksploitasi. Meskipun kekuatannya dalam jumlah dan peran kuncinya
dalam produksi, kaum proletar tidak dapat merubah masyarakat kecuali
ia menjadi sebuah kelas "ditengah-dan-untuk-dirinya sendiri" dengan
kesadaran, perspektif-perspektif, dan pemahaman yang diperlukan.
Untuk menunggu adanya kelas yang sepenuhnya memiliki pemahaman yang
diperlukan mengenai hal (revolusi sosialis) tersebut hingga memadai
untuk mengambil alih kekuasaan lalu mengubah masyarakat, ini adalah
sebuah proporsi utopia yang sama saja dengan mengulur-ulur terjadinya
revolusi secara tidak menentu. Adalah perlu untuk mengorganisasikan
lapisan-lapisan yang paling maju dari kelas (buruh pekerja), mendidik
kader, dan memasukkan kepada kader mereka perspektif-perspektif
mengenai revolusi, tidak hanya dalam skala nasional, melainkan juga
revolusi dalam skala internasional, mengintegrasikan mereka di tengah
massa pada setiap level, dan secara sabar menyiapkan gerakan saat
perjuangann-perjuangan parsial dari massa terkombinasi menjadi suatu
serangan revolusioner yanng menyeluruh.

Tanpa satu partai yang revolusioner, kekuatan potensial milik kaum
proletar akan tetap semata begitu &endash;sebuah potensial. Hubungan
antara kelas (proletar) dengan partai adalah serupa dengan hubungan
antara uap dan piston box dalam mesin uap. Tetapi bahkan
keberadaan-keberadaan partai tidaklah cukup unntuk memastikan adanya
keberhasilan. Partai tersebut harus dipimpin oleh para laki-laki dan
perempuan yang dilengkapi dengan pemahaman yang diperlukan mengenai
tugas-tugas revolusi, berbagai taktik, strategi, dan perspektif,
tidak hanya perspektif-perspektif nasional tetapi juga internasional.
Situasi obyektif di Indonesia tahun 1964-65 tak dapat berlangsung
lebih baik lagi. Massa telah mengalahkan Imperialisme Belanda. Kaum
komunis memiliki dukungan mayoritas luas dari kelas pekerja dan buruh
tani. Tetapi sebuah kebijakan dan perspektif yang keliru sudah cukup
untuk menghadirkan kekacauan total pada revolusi. Jika revolusi
Oktober membuktikan kebenaran dari revolusi permanen dalam sebuah
pengertian positif, malapetaka di Indonesia menghadiahkan kepada kita
sebuah bukti negatif dalam bentuknya yang paling mengerikan.

Cara yang menyimpang dan kacau balau di mana dengan cara ini
revolusi di daerah kolonial telah terbentang sejak tahun 1945 adalah
bukan akibat dari keterbelakangan, atau karena tertundanya revolusi
sosialis di negara-negara kapitalis yang maju. Hal itu bukanlah
sesuatu yang tak dapat dielakkan dan bukan pula ditentukan lebih
dahuulu oleh hukum-hukum sejarah. Di atas semuanya, hal itu adalah
akibat ketiadaan faktor subyektif, ketiadaan suatu partai
revolusioner yang murni dan kepemimpinannya yang bisa memberikan
suatu karakter serta arahan yang sepenuhnya beda terhadap revolusi.
Berbicara apa adanya, tidak ada satupun yang bisa menghalangi
revolusi di Cina, ini untuk contoh, dari hal memainkan peran yang
sama dengan revolusi Rusia di tahun 1917, jika saja kondisinya adalah
para pemimpin Komunis Cina berbuat sebagaimana Lenin dan Trotsky.
Tetapi para pemimpin ala Stalinis tersebut takut terhadap gerakan
independen dari kelas buruh dan melakukan apapun yang berada dalam
kekuasaan mereka untuk menghalanginya. Cara konyol di mane revolusi
Cina muncul di tahun 1949, sebagai satu revolusi menyimpang dalam
bayang-bayang Rusia di bawah kepemimpinan Stalin, menjadikan
(revolusi tersebut) memiliki sedikit saja himbauan untuk bergerak di
kalangan kaum buruh di negara-negara yang maju, meskipun revolusi
tersebut memberikan suatu stimulus penting terhadap revolusi di
Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Hal yang sama persis terjadi pada
rezim-rezim Bonapartisme proletar yang lainnya yang hadir setelahnya.
Walaupun tak dapat disangkal mereka ini menyajikan satu langkah ke
depan, mereka benar-benar sebuah penyelewengan dan sebuah titik balik
dari norma revolusi kaum proletar yang didirikan oleh Lenin yang lalu
menjadi kenyataan di bulan Oktober 1917. Fakta ini harus terus kita
jaga dalam pikiran jika kita mau memahami signifikasi sesungguhnya
dari revolusi di daerah kolonial setelah tahun 1945.

REVOLUSI CINA

Dari waktu ke waktu adalah penting untuk menarik sebuah
perhitungan mengenai ide-ide kita dan posisi-posisi teoritis kita.
Bagaimana setelah berlalu 50 tahun hal-hal tersebut terwujud dalam
praktek? Jika ada satu kontribusi utama dari tendensi kita terhadap
Marxisme, ini adalah analisis kita mengenai revolusi kolonial dan
perkembangan Bonapartisme kaum proletar, dimulai dengan analisis kita
mengenai revolusi Cina setelah 1945. Hal ini benar-benar kebuntuan
kapitalisme di negara-negara ini dan tekanan kebutuhan massa untuk
adanya sebuah jalan maju yang telah memunculkan fenomena Bonapartisme
kaum proletar. Hal ini berkaitan dengan sejumlah faktor-faktor yang
berlainan. Di tempat pertama, kebuntuan komplit di masyarakat di
negara-negara terbelakang dan ketidakmampuan kaum borjuis kolonial
untuk menunjukkan jalan maju. Kedua, ketidakmampuan dari imperialisme
untuk memelihara kontrolnya dengan cara-cara lama yaitu aturan
milliter-birokratik secara langsung. Ketiga, tertundanya revolusi
kaum proletar di negara-negara kapitalis yang maju dan lemahnya
faktor subyektif . Terakhir, adanya rezim yang amat kuat dari
Bonapartisme kaum proletar di Uni Soviet.

Kemenangan USSR dalam Perang Dunia Kedua, dan menguatnya
Stalinisme setelah Perang itu dengan perluasan dari Stalinisme ini ke
wilayah Eropa Timur, serta kemenangan revolusi Cina, adalah
keseluruhan faktor yang terkombinnasi menjadi kondisi yang mendukung
perkembangan Bonapartisme kaum proletar sebagai sebuah varian konyol
dari revolusi permanen yang hanya dimengerti oleh tendensi kita.
(Bonapartisme kaum proletar) ini adalah fenomena yang sebelumnya
sungguh tidak pernah terjadi dan tidak pernah diharapkan adanya.
Tidak ada tempat dalam Marxisme klasik yang bahkan pernah
mempertimbangkan sebagai suatu kemungkinan teoritis, bahwa sebuah
perang kaum tani dapat memimpin terjadinya pendirian sebuah negara
pekerja, bahkan negara milik pekerja yang dideformasi. Meski
demikian, inilah tepatnya yang muncul di Cina, lalu menyusul di Kuba
dan Vietnnam.

Kami mengkarakterisasikan revolusi Cina sebagai kejadian terbesar
kedua dalam sejarah, setelah revolusi Rusia di tahun 1917. Kejadian
itu mempunyai efek yang luar biasa besar dalam perkembangan
selanjutnya dari revolusi di daerah-daerah jajahan. Tetapi revolusi
Cina ini tidak mengambil tempatnya di atas garis klasik revolusi
Rusia tahun 1917 ataupun revolusi Cina tahun 1925-27. Kelas buruh
tidak memainkan peran penting apapun. Mao meraih kekuasaan di atas
basis perang kaum tani yang gagah berani, sesuai tradisi Cina.
Satu-satuya cara Mao bisa memenangkan perang saudara di tahun 1944-49
adalah dengan menawarkan sebuah program mengenai pembebasan sosial
kepada para bala tentara petani dari Chiang Kai-Shek, yang
dipersenjatai dan disokong oleh imperialisme Amerika. Tetapi para
pemimpin Stalinis dari Tentara Merah kaum tani tidak memiliki
perspektif mengenai hal memimpin keum buruh menuju kekuasaan
sebagaimana dilakukan Lenin dan Trotsky tahun 1917. Ketika bala
tentara petani Mao sampai di kota-kota, dan secara spontan kaum buruh
menduduki pabrik-pabrik dan memberi lambaian selamat kepada bala
tentara Mao dengan lambaian bendera merah, Mao memberikan perintah
bahwa demonstrasi-demonstrasi tersebut harus ditekan dan para buruh
tersebut ditembaki.

Awalnya, Mao tidak bermaksud untuk melakukan penyitaan terhadap
kapitalis-kapitalis Cina. Perspektifnya untuk revolusi Cina tertuang
dalam sebuah pamflet berjudul On New Democracy yang di dalamnya ia
menulis bahwa revolusi sosialis adalah bukan tugas mendesak di Cina,
dan satu-satunya perkembangan yang dapat diberi tempat adalah sebuah
perekonomian campuran, yaitu kapitalisme. Ini adalah teori Menshevik
"dua tahapan" klasik yang telah diadopsi oleh birokrasi Stalinis dan
telah menggiring kekalahan revolusi di Cina tahun 1925-27. Tetapi
kita memahami bahwa di bawah kondisi-kondisi kongkrit yang telah
berkembang waktu itu, harusnya Mao akan terdorong untuk melakukan
penyitaan kapitalisme.

Tidak hanya itu, tetapi kita jauh-jauh hari telah memprediksikan
kenyataan bahwa Mao akan terpaksa putus hubungan dengan Stalin. Di
awal tahun 1949 kita telah menulis : "Fakta bahwa Mao memiliki massa
murni yang basisnya independen dari Tentara Merah Rusia dalam semua
kemungkinan akan menyediakan basis independen untuk pertama kalinya
bagi Stalinisme Cina yang akan tidak lebih lama lagi bergantung pada
Moskow. Sebagaimana Tito, begitu pulalah dengan Mao, meski
bagaimanapun peran Tentara Merah di Manchuria, Stalinisme Cina kini
mengembangkan dasar yang independen. Sebab aspiirasi-aspirasi
nasional dari massa di Cina, perjuangan tradisional melawan dominasi
asing, kebutuhan ekonomi negeri, dan di atas semua itu, dasar yang
kokoh dalam aparatus negara yang independen, kebahayaan mengenai
munculnya seorang Tito yang baru dan perkasa di Cina merupakan satu
faktor yang menimbulkan kecemasan di Moskow (...)

"Bagaimanapun, subordinasi terhadap ekonomi Cina untuk keuntungan
birokrasi Rusia, dengan berbagai upaya menempatkan boneka-boneka di
dalam kontrol Moskow, yang boneka-boneka ini akan sepenuhnya berporos
ke Moskow &endash;dengan kata lain, penindasan nasional terhadap
Cina&endash; akan menciptakan dasar yang besar sekali signifikasinya
bagi perpecahan dengan Kremlin. Dengan aparatus negara yang
independen dan kuat, dengan kemungkinannya melakukan manuver terhadap
kaum imperialis Barat (yang akan mencari negoisasi dengan Cina untuk
hal perdagangan dan mendorong perpecahan antara Peking dan Moskow),
dan dengan dukungan massa Cina yang menganggapnya sebagai pemimpin
yang jaya dalam melawan Kuomintang, Mao akan memiliki point-point
dukugan yang kuat dalam hal melawan Moskow.

"Usaha-usaha ngotot Stalin untuk mencobakan dan mencegah
perkembangan ini akan memperunyam, mempercepat dan mengintensifkan
kemarahan serta konflik." (Reply to David James, dicetak kembali
dalam E. Grant, The Unbroken Thread, hal. 304.)

Baris-baris ini ditulis lebih dari satu dekade sebelum pecahnya
konflik Sino-Soviet, ketika birokrasi-birokrasi Cina dan Rusia
terlihat sebagai konco nan tak terpisahkan.

Kemenangan laskar petani Mao di Cina terjadi akibat sejumlah
faktor: kebuntuan total dan menyeluruh dari kapitalisme dan
pertuantanahan di Cina, ketidakmampuan Cina melakukan intervensi
sebab di pasukan tempur kaum imperialis setelah Perang Dunia kedua
terdapat ketakutan akan perang, dan juga sebab daya tarik kekuatan
kolosal dari nasionalisasi rencana ekonomi di Rusia Stalinis yang
menunjukkan superioritasnya selama perang melawan Jerman di bawah
kepamimpinan Hitler.

Fakta bahwa kaum tani digunakan untuk memikul sebuah revolusi
sosial adalah sebuah perkembangan yang sepenuhnya baru dalam sejarah
Cina. Cina adalah negeri yang peran kaum taninya sudah menjadi hal
klasik, di mana perang ini terjadi pada interval-interval beraturan
tetapi bahkan ketika perang-perang ini berjaya ini semata akibat
dalam fusi elemen-elemen kepemimpinan dari laskar petani dengan kaum
elit di perkotaan, akibat dari pembentukan suatu dinasti yang baru.
Perang petani adalah sebuah lingkaran setan yang menjadi karakter
sejarah orang Cina selama lebih dari 2.000 tahun. Tetapi di sini kita
mempunyai sebuah titik balik yang fundamental. Tentara petani di
bawah kepemimpinan Mao mampu menggebuk kapitalisme dan mampu
menciptakan suatu masyarakat di atas imaji Moskow pimpinan Stalin.
Tentu saja, tidak akan ada hal mengenai negara pekerja yang sehat
sebagaimana di Rusia pada bulan November tahun 1917 telah didirikan
dengan cara yang sedemikian rupa. Untuk terjadi seperti apa yang ada
di Rusia itu, partisipasi aktif dan kepemimpinan kelas buruh amat
diperlukan. Tetapi suatu tentara kaum tani, tanpa kepemimpinan dari
kelas buruh, adalah instrumen klasik dari Bonapartisme, bukan
kekuatan kaum buruh. Revolusi Cinna di tahun 1949 bermulai pada saat
revolusi Rusia telah berakhir. Jadinya tidak ada masalah mengenai
dewan-dewan buruh atau demokrasi milik kaum buruh. Sejak awalnya
revolusi Cina adalah sebuah negara pekerja yang terdeformasi secara
mengerikan. Tendensi kita menggarisbawahi bahwa pada skala dunia,
satu-satunya kelas yang dapat mengadakan kemenangan bagi sosialisme
adalah kaum proletariat.

Sekali Mao meraih kekuasaan dan menciptakan suatu aparatus negara
di atas basis hierarki Tentara Merah dia tidak memiliki kebutuhan
apapun untuk menggalang persahabatan antara dirinya sendiri dengan
kaum borjuis. Dalam sebuah cara yang tipikal milik kaum Bonapartis,
Mao menyamaratakan antara kelas-kelas yang berbeda. Mao bersandar
kepada kaum tani dan pada bidang-bidang tertentu ia bersandar kepada
kelas buruh untuk menyita hak kaum kapitalis. tetapi sekali kaum
kapitalis ini telah dikalahkan, kemudian Mao mulai mengeliminir
elemen apapun yang mungkin eksis dari demokrasi buruh. Fenomena ini
dimungkinkan adanya adalah sepenuhnya karena kekosongan revolusi di
tingkat dunia dan kebuntuan masyarakat. Mao memiliki contoh yang amat
kuat dari Stalinisme di Rusia, di mana sebuah birokrasi yang kuat
menggerogoti rencana perekonomian dan menarik keuntungan dari hal itu
hingga iapun memutuskan untuk mengikuti model yang sama. Walau
karakternya dideformasi habis-habisan, Revolusi Cina biar
bagaimanapun juga tetap menyajikan satu langkah maju yang amat besar
bagi ratusan juta orang yang telah diperbudak oleh imperialisme.

BONAPARTISME KAUM PROLETAR

Dalam menelaah proses-proses yang timbul dalam revolusi di daerah
kolonial pada periode setelah perang dunia kedua, sebagai basis titik
awal kita mengambil teori revolusi permanen dari Trotsky yang,
sebagaimana sudah kita lihat, telah secara brilian terkonfirmasikan
oleh sejarah. Tetapi dalam praktek, teori-teori tidak perlu
dikerjakan dalam cara yang murni dan tersuling secara kimiawi. Bisa
terdapat segala macam varian-varian pembelokan, distorsi-distorsi dan
beberapa titik balik dari berbagai norma tadi. Hal ini dapat dilihat
dalam segala cara.

Periode klasik revolusi demokratik-borjuis dimulai dua atau bahkan
tiga ratus tahun yang lalu dengan terjadinya revolusi di Belanda,
Inggris, dan Perancis. Marx mengambil revolusi Perancis tahun 1789-93
sebagai modelnya untuk revolusi demokratik borjuis dalam pengertian
politis (sementara Inggris menyajikan model ekonomi). Tetapi
senantiasa ada perkecualian terhadap norma-norma klasik. Sebagai
contohnya Jerman, di mana tugas-tugas dasar dari revolusi
demokratik-borjuis diadakan dengan cara ganjil, yaitu dari jajaran
atas oleh kaum negarawan Junker lama di bawah pimpinan Bismarc. Tentu
saja, terdapat banyak kontradiksi dan elemen yang tertinggal dari
feodalisme yang baru kemudian berhasil dibersihkan dengan revolusi
November 1918 &endash;sebuah revolusi kaum proletar yang kalah, di
mana di dalamnya kaum buruh menyingkirkan bentuk negara yang lama dan
kemudian para pemimpin Sosial Demokratik menyerahkan kekuasaan di
tangannya kepada kaum borjuis. Serupa juga di Jepang yang merupakan
negara feodal kuno yang memulai proses revolusi demokratik-borjuis
pada 1860-an. Di bawah tekanan kekuatan-kekuatan eksternal, proses
tersebut terselesaikan hanya oleh pendudukan kekuatan Amerika setelah
1945, yang dilakukan sebagai usaha untuk menghalang-halangi
terjadinya revolusi di Jepang.

Fenomena bonapartisme kaum proletar memiliki hubungan terhadap
teori revolusi permanen serupa dengan sebagaimana proses yang
mengambil tempat di Jerman dan di Jepang berhubungan dengan norma
klasik revolusi demokratik-borjuis, yaitu sebagai
penyimpangan-penyimpangan yang muncul dari suatu jalan historis dari
berbagai keadaan. Fenomena ini hanya dapat dimengerti terjadinya atas
dasar kebuntuan komplit dari masyarakat-masyarakat tersebut (di mana
terjadi bonapartisme proletar) dan kekosongan adanya revolusi di
Dunia barat. Massa di negara-negara kolonial tidak dapat lebih lama
lagi menunggu. Itu adalah penjelasan yang fundamental. Tetapi kita
juga harus memasukkan ke dalam pertimbangan kita mengenai
kepelikan-kepelikan yang spesifik dari negara-negara kolonial dan
bekas jajahan, yang membuat negara-negara ini berbeda dari
negara-negara yang maju akibat kapitalisme, dan oleh karena itu
mengijinkan varian-varian rumit tertentu untuk terjadi, di mana
varian-varian ini sebelumnya tidak dilihat oleh kaum klasik penganut
Marxisme. Kami mengajukan tulisan ini secara khusus dalam
hubungannnya dengan negara.

Marxisme akan menjadi urusan yang sangat sederhana jika ia
semata-mata cuma suatu masalah mengenai belajar di luar kepala soal
formula-formula elementer yang diambil dari teks-teks klasik dan
mengaplikasikan semua ini dalam suatu cara yang mekanis dan tanpa
dipikirkan, lalu menerapkannya pada setiap jenis situasi. Metode
dialektik menuntut bahwa kita mulai dari sebuah pertimbangan obyektif
dari fenomena yang terjadi, membawa setiap kasus ke dalam
kebenarannya dan melakukan peninjauan terhadapnya dari segala sudut
pandang. Sebuah analisis yang serius mengenai negara-negara kolonial
dan bekas kolonial membukakan adanya perbedaan-perbedaan besar antara
negara-nagara ini dengan jenis negara yang ada dalam bangsa-bangsa
kapitalis yang maju, serta perbedaan-perbedaan dengan negara-negara
yang menyajikan model dasar bagi karya-karya klasik Engels dan Lenin.
Negara-negara (jajahan dan bekas jajahan) ini telah diciptakan dan
disempurnakan oleh kaum borjuis sebagai perangkat bagi
aturan-aturannya. Pada setiap level, negara-negara ini dikelola oleh
wakil-wakil setia yang dibentuk dan dilatih oleh kaum borjuis untuk
melayani kepentingan-kepentingannya. Di atas semua itulah
negara-negara industri maju dapat mengembangkan kekuatan-kekuatan
produktif. Tetapi, negara-negara yang baru dibentuk di
wilayah-wilayah tadi sepenuhnya beda dengan negara-negara yang telah
diciptakan dan dikembangkan selama bergenerasi lamanya oleh kaum
Borjuis di dunia Barat. Di tempat-tempat seperti Syria atau Burma
masyarakat ini berada dalam sebuah kebuntuan, tidak dapat
mengembangkan kekuatan-kekuatan produktif dan sepenuhnya berada dalam
kekisruhan.

Ini adalah satu dalil elementer mengenai Marxisme, bahwa negara
bukanlah sebuah kekuatan independen. Ia harus merefleksikan
kepentingan dari sebuah grup atau kelas di tengah masyarakat. Dalam
masa-masa normal negara merefleksikan posisi kelas berkuasa. Tetapi
dalam periode krisis dan ketidakstabilan sosial, pemerintah dan
tentara terpecah dan bercerai-berai dalam sejumlah faksi.
Negara-negara yang telah diciptakan di atas basis penolakan terhadap
imperialisme, meskipen karakternya borjuis, amatlah lemah. Di
negeri-negeri ini &endash;Burma Syria, Angola, Mozambik, Ethiopia,
Somalia, Afghanistan, dan negara-negara lain yang mengacu pada
Bonapartisme kaum proletar&emdash; negara tunduk kepada berbagai
kudeta dan krisis terus-menerus. Dengan adanya kebuntuan rezim
sepenuhnya dan kekosongan adanya revolusi di dunia Barat, serta
contoh yang diperlihatkan Stalinisme, di mana pada tahap ini
negeri-negeri tadi sedang membangun kekuatan-kekuatan produktif,
menjadi sebuah kekuatan yang sangat menarik minat bagi
lapisan-lapisan tertentu di tengah aparatus negara.

Mengambil Cina yang terdorong oleh daya tarik Stalinisme sebagai
contoh mengenai satu langkah maju bukan hanya terjadi di tengah massa
yang terdiri dari kaum tani miskin di negara-negara yang dulunya
berupa negara jajahan, tetapi juga terjadi pada bagian-bagian di
jajaran aparatus negara di negeri-negeri tadi. Sejumlah negara-negara
yang berada dalam situasi kolaps dan ancaman disintegrasi, bergerak
dalam arahan menuju bonapartisme kaum proletar. Jajaran para pejabat
bersandar pada kelas buruh dan kaum tani untuk mengadakan sebuah
revolusi, untuk menumbangkan kapitalisme dan pertuantanahan. Mereka
melihat Stalinisme sebagai sebuah rezim yang membawa masyarakat ke
arah maju tetapi pada saat yang bersamaan memperbolehkan golongan
birokratik mempunyai hak-hak istimewa dan menjalankan masyarakat. Ini
adalah proses yang terjadi terutama di negara-negara kolonial yang
paling terbelakang seperti Ethiopia, Angola, Afghanistan, dll; di
mana kaum proletar adalah (dan masih) merupakan kelas yang sangat
lemah atau bahkan hampir tidak eksis.

Faktor penting lain dalam pergerakan menuju bonapartisme kaum
proletar di seluruh negara-negara ini adalah terjadinya tendensi di
seluruh dunia atas hal statisasi. Fenomena ini sudah diibahas oleh
Engels, yang lebih merujuk "serbuan perekonomian kaum sosialis", dan
kemudian oleh Lenin yang menggambarkan hal itu sebagai monopoli
kapitalisme negara. Fakta bahwa kepemilikan pribadi atas alat-alat
produksi telah mencapai limitasinya diekspresikan oleh kenyataan
bahwa di semua negara-negara kapitalis sebagian besar perekonomian
berada di tangan negara meskipun, tentu saja, elemen-elemen kunci,
yaitu sektor-sektor yang paling menguntungkan, tetap berada di bawah
penguasaan swasta. Sektor yang dikuasai negara tidak memainkan peran
independen melainkan diadakan hanya sebagai perpanjangan tangan
sektor swasta, bertugas menyediakan kepada kaum kapitalis: baja
murah, listrik murah, batu bara murah, dll.

Proses yang sama berlangsung di dunia ketiga, tidak semata di
dalam rezim-rezim bonapartisme kaum proletar tetapi bahkan terjadi di
negara-negara borjuis yang relatif lebih berkembang seperti
Argentina, Meksiko, India, dll. Banyak pemimpin borjuis dari negara
ini menyatakan diri sebagai "sosialis" (seperti Nasser di Mesir,
Nyrere di Tannzania, Nehru di India dan Nkrumah di Ghana) dan
melakukan nasionalisasi pada sebagian besar perekonomian. Dalam
kasus-kasus sebagaimana terjadi di Syria, Ethiopia, dan yang lainnya,
sebagian dari lapisan pejabat sebenarnya mengadakan proses menuju
sebuah konklusi, bersandar kepada kelas buruh untuk melakukan
penyitaan sepenuhnya terhadap borjuasi. Mereka mendirikan rezim di
bawah bayang-bayang Moskow dan Beijing di mana di dalamnya
kapitalisme dienyahkan tetapi kaum buruh ditaklukkan kepada sebuah
tirani baru dalam bentuk rezim totalitarian dengan partai tunggal
yang birokratis. Tentu saja, rezim-rezim yang demikian tidak
mempunyai satupun ciri sosialisme atau bahkan ciri sebuah negara
buruh yang sehat. Dalam setiap kasus di mana tugas-tugas historis
dari satu kelas telah diadakan dengan cara yang didistorsi oleh kelas
yang lain, selalu saja ada harga yang harus dibayar. Kami menjelaskan
bahwa untuk melakukan kemajuan dalam arah sosialisme, sebuah revolusi
baru akan diperlukan. Bukan sebuah revolusi sosial untuk membangun
relasi-relasi kepemilikan yang baru (sebab hal ini sudah dilakukan),
melainkan sebuah revolusi politis melawan kasta birokratik yang
berkuasa dengan tujuan untuk mendirikan sebuah rezim demokrasi kaum
buruh yang murni. Bagaimanapun juga, penghapusan kapitalisme dan
pertuantanahan di negara-negara ini mempresentasikan adanya satu
langkah maju dan sebuah guncangan melawan imperialisme dan, yang
demikian ini, disambut baik oleh kaum Marxis.

Dalam sebagian besar, jika tidak dalam semua kasus, Moskow dan
Beijing tidak memainkan peran apapun. Lebih sering daripada tidak
berperan apapun, mereka dilawan untuk menumbangkan kapitalisme dan
mereka ini melakukan apa saja yang mereka bisa untuk menghalanginya.
Partai Komunis Kuba mendukung Batista untuk melawan Castro.
Belakangan birokrasi Rusia dan Kuba memberikan tekanan terhadap kaum
sandinista untuk tidak melakukan pengambilalihan terhadap kapitalisme
di Nikaragua. Tentu saja di manapun proses begitu terjadi, mereka
(kaum birokrat itu) mengambil keuntungan darinya untuk memperkuat
posisi mereka dalam berhadap-hadapan dengan imperialisme AS. Inilah
juga kasus di Afghanistan, di mana para pejabat militer Stalinis
mengadakan revolusi dari atas, tanpa referensi apapun ke Moskow.
Birokrasi Rusia memiliki hubungan yang amat baik dengan rezim borjuis
Doud di Kabul, dan bahkan siap mengorbankan Partai Komunis kepada
rezim tersebut. Tetapi sekali revolusi merupakan sebuah kenyataan,
mereka harus menerimanya.

Kaum Imperialis merespon revolusi di Afghanistan dengan
mempersenjatai dan membiayai kelompok-kelompok bandit dan gelandangan
yang diupah untuk mengadakan perang melawan rezim yang baru. Jikalau
yang disebut terakhir ini mengikuti kebijakan-kebijakan yang sama
sebagaimana yang dilakukan kaum Bolshevik, mendasari diri mereka pada
massa dalam perjuangan melawan imperialisme dan reaksi, bisa jadi
mereka menang walaupun harus diingat bahwa dalam kondisi yang amat
luar biasa terbelakang begitu bahkan sebuah negara buruh yang sehat
akan menghadapi begitu banyak kesukaran. Adalah sangat perlu untuk
memulainya secara bertahap dan dengan kehati-hatian yang sungguh,
terutama pada permasalahan agama. Tetapi usaha untuk menyelinapkan
perubahan masyarakat dari atas, dalam sebuah karakter birokratis yang
terkontrol habis-habisan, terdorong oleh invasi Rusia dan pembersihan
yang luar biasa besar serta lain-lain cara yang dihasilkannya, telah
dengan fatal memperlemah revolusi saat berhadapan dengan jagal-jagal
kekuatan kontra-revolusioner yang disokong oleh Amerika dan Pakistan.

Sebuah proses serupa terjadi di Afrika, di mana kaum imperialis
memperlengkapi pemerintah di Afrika selatan untuk menumbangkan
rezim-rezim kaum Bonapartis proletar di Angola dan Mozambique.
Sebagaimana di Afghanistan mereka mempersenjatai dan membiayai
tentara bayaran yang kejam serta para bandit. Apa yang terjadi
bukanlah perjuangan politis melainkan semata-mata mobilisasi
"kekuatan-kekuatan hitam" untuk membunuh, membakar, memperkosa, dan
melakukan penjarahan. Imperialisme tidak dapat mentoleransi
keberadaan bahkan negara-negara buruh yang terdeformasi di jantung
Afrika, sebab hal itu akan menjadi contoh bagi Afrika Selatan.
Daripada melihat hal tersebut terjadi, kaum imperialis lebih suka
membenamkan Angola, Mozambik, dan Afghanistan ke dalam abad
kegelapan.

APAKAH REZIM-REZIM BONAPARTISME PROLETAR YANG BARU BISA
MUNGKIN?

Mendasari diri kita pada analisis ini, apa yang menjadi
kemungkinan bagi formasi rezim-rezim Bonapartisme proletar baru?
Untuk menjawab masalah ini perlu memulainya dari
perspektif-perspektif dunia secara menyeluruh. Tendensi seluruh dunia
terhadap intervensi negara dalam bidang perekonomian telah berbalik
setelah kemerosotan tahun 1974 dan berbelok menjadi lawannya,
terutama sejak proses swastanisasi dimulai oleh Tacther di tahun
1980-an. Hal ini merefleksikan kebuntuan kapitalisme pada skala dunia
serta kebangkrutan dari model kuno Keynesianisme. Negara-negara
kolonial secara luas telah dipaksa, melalui diktean dari IMF dan Bank
Dunia, untuk "membuka" pasar mereka dan melakukan swastanisasi
terhadap industri-industri nasional. Ini sungguh sebuah penjarahan
terhadap negara-negara itu. Hal ini akan memiliki
konsekuensi-konsekuensi berjangka panjang di periode yang akan
datang. Mereka menciptakan sebuah bahasa yang baru keseluruhnya
("perampingan", "liberalisasi","pembukaan pasar", "perekonomian
bebas", dll.) untuk menjadi bungkus yang menutupi apa yang
sebenar-benarnya merupakan destruksi habis-haabisan terhadap
kekuatan-kekuatan produktif dan pekerjaan. Ini mengingatkan orang
pada "Bahasabaru dalam novel George Orwell, 1984, di mana Kementrian
Kekayaan mengurusi pemiskinan, Kementrian Perdamaian adalah
Kementrian Perang, dan Kementrian Cinta Kasih adalah polisi rahasia.

Para advokat "pasar bebas" telah dengan baik sekali melupakan
bahwa kapitalisme sesungguhnya berkembang berdasarkan basis benteng
tarif yang tinggi. Di fase awal kapitalsme Inggris, kapitalisme
bernaung di belakang benteng perdagangan biaya tinggi untuk
mempertahankan industri-industri nasionalnya sendiri yang masih
kintis-kinyis. Hanya ketika industrinya telah menjadi kuat maka kaum
borjuis Inggris menjadi semacam advokat yang amat bernafsu mengenai
"prinsip" perdagangan bebas. Ini sama persis dengan Perancis, Jerman,
Amerika, Jepang, dan semua lainnya yang sekarang memohon-mohon adanya
nilai perdagangan bebas kepada bangsa-bangsa di Afrika, Asia dan
Amerika Latin. Tetapi proses ini menciptakan kontradiksi-kontradiksi
baru. Golongan-golongan aparatus negara dan kaum borjuis nasional (di
wilayah-wilayah tadi)