Mencintai Komunis

DALAM urusan PKI, saya pernah menonton dua koran RI Ibukota yang berbuat cabul
ialah meloloskan orang memaki-maki PKI tanpa dasar. Sebab saya tidak suka percabulan
itu, saya menulis tanggapan, dengan sekedar mengomentari butir-butir tulisan,
alias semacam menggunakan hak jawab. Tanggapan itu disampahkan. Mungkin karena
ia tidak bermutu. Atau karena, ini yang membuat saya cemas sekali, jangan-jangan
ia justru menyatakan hal yang benar?

Pengalaman itu memberi petunjuk, agaknya dalam urusan komunis dan PKI, di negara
kita masih terdapat jenis pers slintutan, mungkin lantaran taraf peradaban kita
masih memuat busa dan bius sisa-sisa Dasamuka Orde Baru.

Busa dan bius itulah yang agaknya membuat kita tidak mampu dan atau tidak mau
(ndablek) membedakan hal abstrak dari hal konkret. Logislah jika urusan

“bahaya laten” PKI itu tetap mbulet. Sebab sosok yang bernama komunis
dan atau PKI itu, berupa campuran hal konkret dan hal abstrak.

Fair dan Obyektif

Ke-mbulet-an bahaya laten PKI itu menyangkut tiga fondasi. Pertama, secara
global faham komunisme sudah tak jelas wajahnya.Kedua, secara nasional sejarah
PKI (dengan dua tonggak penting Peristiwa Madiun dan Tragedi 1965) yang sampai
detik ini dipersepsi bangsa Indonesia sebagian besar cuma berdasar versi mitos-mitos
bikinan Orde Baru yang miskin obyektivitas dan antidialog.



Ketiga, “bisnis” bahaya laten PKI itu, sejauh menyangkut reformasi,
sudah bisa diprediksi. Ia dilakukan sebagai upaya mengalihkan agenda reformasi

total membasmi statusquo dan menolak kultur ketogogan Orde Baru yang muncul
dengan 1001 wajah.

Tiga butir di atas memberi lima pedoman berharga bagi bangsa Indonesia yang
masih berniat mempunyai akal normal dan sehat.

Pertama, bahaya laten PKI itu sumir sebab kacau antara fiksi dan fakta.

Kedua, bahaya laten Orde Baru lebih mengerikan sebab lebih konkret.

Ketiga, Orde Baru lebih mengerikan sebab mengekang akal sehat sehingga orang
tidak mampu membedakan komunisme sebagai konsep, ide, wacana ilmiah,

implementasi politik, gosip, berhala, subyek hukum, dan 1001 perwujudan lain.
Muaranya adalah khayal jalan pikiran sempit otoriter yang menjauhkan peradaban
dari obyektivitas pluriformitas nilai dan atau pandangan hidup.

Keempat, mengidentikkan PKI dan atau komunisme dengan iblis (ajaran Orde Baru)
itu ajaran Lucifer. PKI dan atau komunisme itu bisa positif atau negatif

tergantung waktu-tempat dan kasus-kasus tertentu, tak beda dengan ratusan atau
bahkan ribuan faham hidup dan atau isme lain yang ada di bumi.

Kelima, di banyak negara berperadaban tinggi yang mampu menghormati akal normal-waras,
segala faham/sikap hidup tidak diharu-biru. Mereka bebas

mengekspresikan diri. Semua diberi kesempatan dan hak hidup. Paham itu hidup
atau mati, akan diuji oleh kehidupan dalam “pertarungan pasar yang fair”.

Beberapa Referensi

Dalam konteks di atas itu, berikut ini daftar pendek yang cuma tetes kecil
dari lautan samudra informasi di sekitar PKI dan G30S alias Gestok, yang mungkin

bisa membantu kita memahami ihwal-perkaranya secara lebih obyektif.

PH Salim, The Gestapu 'Coup': Mystery Almost Solved, IDS-Net/Paroki-Net/Indoz-Net/Apakabar-Net,
30 September 1994

Foreign Relations of the United States 1961-1963, vol. XXIII (Southeast Asia),
US Government Printing Office, hal 491-493 dan 554-556

The Latief Case: Suharto's Involvement Revealed, Journal of Contemporary Asia,
hal 248-251.

Amnesty International, 1977, Indonesia: An Amnesty International Report.

B Anderson dan R McVey, A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 coup
in Indonesia, Cornell University, 1971.

H Crouch, The Army and Politics in Indonesia, Cornell University Press, 1978,
hal 79-81.

C Holtzappel, The 30 September Movement: A Political Movement of the Armed
Forces or an Intelligence Operation?, Journal of Contemporary Asia, 1979,

9(2), hal 216-239.

J Hughes, The End of Sukarno, Angus and Robertson, London, 1968.

B May, The Indonesian Tragedy, Henley and Boston, London, 1978.

N Notosusanto dan Saleh, Coup Attempt of the 30 September Movement, 1968

PD Scott, The United States and the Overthrow of Sukarno: 1965 - 1967, Pacific
Affairs, 1985, hal 239-264.

J Southwood dan P Flanagan, Indonesia: Law, Propaganda, and Terror, Zed Press,
London, 1983, hal 155-156.

U Sundhaussen, The Road to Power: Indonesia Military Politics, 1945 - 1967,
Oxford University Press, 1982.

E Utrecht, An attempt to corrupt Indonesian History, Journal of Contemporary
Asia, 1975, 5(1), hal 99-102.

T Vitacchi, The Fall of Sukarno, Andre Deutch, 1967.

WF Wertheim, Whose Plot? -New Light on 1965 Events, Journal of Contemporary
Asia, 1979, 9(2), 197-213.

Self-criticism dari PKI, AS, Inggris dan Belanda. Tersebar di banyak buku.

AM Hanafi Menggugat, bisa dicari di internet.

Berbagai tulisan kritis wartawan Willem Oltmans tentang Nasution, Soeharto,
CIA, dan bahkan pemerintah Belanda sendiri. Bisa dilihat antara lain pada web:

antenna.nl/wvi/nl/ic/bonv.html

Enam dokumen AS, CIA, berupa telegram, yang bisa ditemukan dalam Lyndon B Johnson
Library. Enam Dokumen tersebut adalah: kode 4223 (6 Maret 1964), 16687 (21 Januari
1965), DDRS 1981:274C (26 Januari 1965), DDRS 597C (18 Maret 1965), DDRS R:
26F (14 Mei 1965), DDRS R: 608E (Oktober 1965).

Surat Terbuka Dewi Soekarno kepada Ketua BP7.

Berbagai kesaksian mantan Napol PKI yang belakangan ini mulai bermunculan.

Dan lain-lain info sejenis. Seabrek-abrek! Misalnya, berbagai tulisan Pramoedya
Ananta Toer. Paling gamblang adalah “Nyanyi Tunggal Seorang Bisu”.

Merefleksi Referensi

Dari tetes-tetes kecil info di atas (info pendukung yang jauh lebih luas tersedia
berlimpah), agaknya pengidentikan PKI dan komunisme dengan dosa, adalah

dosa juga. Dan muara segala dosa tersebut adalah manipulasi dan cuci otak yang
jadi bagian strategi Orde Baru untuk melegitimasi eksistensinya

Tentu, bibliografi tandingan yang isinya mendukung “keagungan”
Orde Baru juga berlimpahruah. Dan itu sudah lama berkibar-kibar di sepanjang
kiprah Orde

Baru yang intinya berputar-putar di sekitar info usang yang dikeramatkan, misalnya
CIA yang clean, Dewan Jendral dan our local army friends yang cuma mitos,

kepalsuan Dokumen Gilchrist dan dosa-dosa PKI yang tak terlukiskan. Semasa Orde
Baru info-info yang dikeramatkan itu tanpa tanding, hingga banyak dari

kita menjadi bego perkara PKI dan ke-PKI-an. Maka demi obyektivitas sejarah
dan pembebasan generasi mendatang dari pem-bego-an, sudah saatnya di era reformasi
ini 1001 info keramat itu diimbangi 1001 info yang masuk akal dari kubu-kubu
lain. Ini banyak sekali jumlahnya, yang bisa ditemukan di banyak perpustakaan
terhormat dan atau pusat-pusat studi keIndonesiaan modern di berbagai tempat
di dunia yang sudah diakui reputasinya dalam sirkuit penggumulan keilmuan.

Maka, data-fakta-info dari banyak kubu, makin baik. Ihwal perkara PKI dan komunisme
bisa diusut dalam proporsi yang layak. Sebab, menyangkut tragedi 1965, dalang-dalangnya
melibatkan banyak oknum sipil dan militer. Sebagian memang orang-orang PKI.
Tapi sebagian besar adalah oknum-oknum militer, CIA, dan faktor-faktor luar
negeri yang lain. Karena itu, oknum-oknum keblinger PKI yang bertindak sebagai
dalang, harus dibedakan dari massa PKI dan atau mereka yang di-PKI-kan sebagai
korban-korban game para jendral keblinger.

Mudah-mudahan era reformasi ini bisa membongkar segala kebohongan di sekitar
bencana nasional kita di masa lalu. Bahwa obyektivitas tragedi masalalu itu
tidak

pernah bisa terbuka di Indonesia, sebab utamanya adalah karena masih ada pers/media
RI yang masih suka muter-muter dan tunduk pada semua Durna, Togog dan Dasamuka
Nusantara yang getol mewartakan luciferisme.

Jika luciferisme ini terselesaikan, akan tampak mana bandit dan mana korban.
Mungkin para korban akan menuntut. Ini bisa mengerikan. Mohon semua pihak,

khususnya para korban, menjadi bijak, ialah sudi berpedoman pada satu hal: segala
hal pahit yang terjadi di masalalu, adalah sejarah yang tak boleh terulang!

Mohon hindari segala dendam yang tidak manusiawi. Mudah-mudahan para “pendosa”
secara ksatria mempertanggungjawabkan “dosa” mereka. Mungkin diadili

hakim-hakim adil yang anti KKN, bukan cuma berdasar hukum yang berlaku, tapi
berdasar produk hukum yang berdasar nurani waras. Atau mungkin cukup menangis
di depan umum, misalnya di depan kamera televisi independen-jujur yang mematuhi
amanat hatinurani rakyat ...

(Diambil dari "Mencintai Orang Jelek", Unare Media, Hilversum, 2000)

****

L Murbandono Hs

Rakyat Biasa Warganegara RI

Tinggal di Hilversum