Mengenang Tragedi 27 Juli

FAJAR baru mulai merekah pada 27 Juli 1996. Hanya satu dua mobil melintasi Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, yang sepi. Semalam sebelumnya kawasan itu masih dipadati simpatisan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang mengikuti mimbar bebas. Mimbar bebas digelar di depan kantor Dewan Pimpinan Pusat PDI di Jalan Diponegoro 58. Kegiatan itu berlangsung beberapa hari sebagai protes terhadap gerakan penjegalan kepemimpinan Megawati di partai berlambang banteng tersebut.
Para kader PDI pro-Mega dari berbagai daerah yang telah kelelahan banyak yang masih terlelap tidur, Sabtu pagi itu. Pada pukul 06.10 WIB, mendadak datang enam truk berwarna kuning mengangkut rombongan berkaus merah. Mereka berteriak lantang "Hidup PDI... hidup PDI ", yang segera disambut teriakan yel-yel serupa oleh massa PDI pro-Mega. Massa yang datang belakangan ternyata bukan untuk bergabung. Setelah menghambur dari truk mereka langsung menyerang massa pro-Mega.
Serangan membabi buta itu dilancarkan batu paving blok trotoar yang mereka congkeli. "Satgas dan para pendukung PDI pro-Mega luka-luka dan tewas akibat serangan itu," ungkap Agus Siswantoro, Ketua Gerakan Pemuda 27 Juli 1996, kepada Pembaruan. Serangan ketika itu berlangsung brutal. "Kami dihadapkan dua kemungkinan, menyerang atau diserang," ujar Agus, yang saat penyerbuan berada di dalam gedung. Setelah penyerbuan berlangsung, sekitar pukul 08.00 WIB, Soesilo Muslim, wakil komandan Satgas PDI, mencoba menghubungi Megawati yang sedang berada di Kebagusan. Soesilo Muslim meminta pendapat Megawati, bagaimana sebaiknya satgas menyikapi serangan itu. Apalagi Letkol R Abu Bakar, Kapolres Jakarta Pusat, dan Letkol Zul Effendi, Dandim Jakarta Pusat, meminta agar segera dilakukan pengosongan gedung. "Jangan," ujar Megawati, "kamu tetap bertahan di situ, sambil menunggu proses hukum. Pak RO Tambunan sedang menuju ke sana."
Setengah jam kemudian, bentrokan fisik kembali meletup, antara para penyerang yang sudah berbaur dengan polisi anti huru-hara dengan satgas PDI pro Mega. Mendengar rekan-rekannya diserang, secara spontan massa PDI pro Mega berdatangan dari segenap penjuru Jakarta. "Upaya mereka memberi bantuan terganjal pemblokiran Jalan Proklamasi, Cikini, Pegangsaan, Salemba Raya, Bunderan Hotel Indonesia. Jalan-jalan kecil seperti Jalan Surabaya, Semarang, dan Bonang juga diblokir," Agus mengisahkan.
Pemblokiran jalan itu membuat massa semakin emosi sehingga meletup kerusuhan. Sejumlah gedung perkantoran, bank, minimarket, bus, motor, dan mobil pribadi, rusak berat dihancurkan massa. Kejadian itu kemudian dikenal dengan Peristiwa 27 Juli.
Campur Tangan
Peristiwa tersebut bila ditelusuri secara saksama tidak terlepas dari campur tangan pemerintah pada urusan internal PDI. Megawati memimpin PDI setelah terpilih secara de facto dalam Kongres Luar Biasa (KLB) partai itu. Kongres digelar di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, 1993. Kepemimpinan Megawati itu kemudian dikukuhkan melalui Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta, 1993. Forum itu merupakan konsensus nasional kader PDI dengan pemerintah untuk mengakhiri konflik internal partai tersebut. Munas juga merupakan klimaks konflik yang berawal dari kegagalan Kongres PDI di Medan, serta KLB di Surabaya yang juga berakhir ricuh.
Kehadiran Megawati mendapat penolakan keras sejumlah pentolan PDI, misalnya Clara Sitompul dan Yusuf Merukh. Mereka sempat berusaha menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mendongkel Megawati. Upaya pendongkelan itu gagal, setelah Megawati berhasil mengonsolidasi sebagian kader partai itu. KLB yang dilakukan orang dalam partai, dan didukung kekuatan eksternal (pemerintah), menurut Megawati, merupakan usaha memecah-belah dan melemahkan partai.
Melihat gelagat itu, kader pro Megawati kemudian "menguasai " kantor DPP PDI. Mereka menggelar mimbar bebas dan dihadiri banyak tokoh pro demokrasi.
Sewaktu mimbar bebas digelar, beberapa kali muncul isu penyerbuan dan perebutan kantor DPP PDI oleh kelompok lawan Mega. Situasi internal partai semakin tegang, setelah Soerjadi yang terpilih sebagai Ketua Umum DPP PDI hasil Kongres Medan, justru diterima oleh Presiden Soeharto. Presiden waktu itu dikabarkan sempat mengkhawatirkan pencalonan diri Megawati sebagai presiden, serta nasib suara Golkar pada Pemilu 1997.
Ratusan tokoh pro demokrasi tampil berpidato pada mimbar bebas itu. Mereka mengecam persekongkolan oknum sipil, militer, pemerintah, untuk penggulingan Megawati.
Mimbar bebas itu kemudian dianggap mengganggu stabilitas keamanan Jakarta. Bagi banyak kalangan, mimbar bebas itu dianggap sebagai awal bangkitnya gerakan reformasi melawan rezim Soeharto. Tidak mengejutkan apabila muncul reaksi keras pemerintah yang memerintahkan agar mimbar bebas itu dihentikan. RO Tambunan berpendapat, penyerbuan kantor DPP PDI pada tanggal 27 Juli 1996 yang mengakibatkan korban tewas dan luka-luka itu hanya sekadar alat. Sebetulnya, kata Tambunan, yang mau dihentikan adalah mimbar bebas. Peristiwa 27 Juli 1996 tak ubahnya gerakan untuk menumpas "suara-suara rakyat " yang ingin melawan sikap otoriter penguasa.
"Kebebasan berbicara dan berekspresi mau dibungkam, " ujar bekas Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) itu kepada Pembaruan.
Jauh hari sebelum peristiwa itu meletus, 18 Juli 1996, digelar pertemuan di Jalan Cendana, Jakarta. Dalam pertemuan itu Presiden Soeharto disebut-sebut menginginkan agar mimbar bebas di kantor DPP PDI segera dihentikan. Mengacu keinginan Soeharto dalam pertemuan di Cendana itulah, tanggal 22 Juli 1996, diadakan rapat di Mabes ABRI Cilangkap, Jakarta Timur. Sejumlah petinggi ABRI hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Pangab Jenderal Feisal Tanjung.
Para Pangdam, Kapolda, Kasospol, Kasum, dan Bakorstanasda di antara yang hadir waktu itu.
Dalam pertemuan itu tercetus penegasan agar membantu kelompok Soerjadi untuk mengambil alih kantor DPP PDI sekaligus membubarkan mimbar bebas. Semua pejabat militer yang hadir dalam rapat itu diinstruksikan oleh Pangab untuk mengambil alih DPD dan DPC PDI di seluruh Indonesia secara serentak.
Sampai mimbar bebas dinyatakan bubar, ternyata penyerbuan tidak terjadi. Para pendukung Megawati awalnya sempat berpikir, penyerbuan kantor DPP PDI hanya sebatas isu yang tidak terbukti kebenarannya. Mereka baru kemudian tersentak setelah penyerbuan itu terjadi dan memakan banyak korban.
Megawati berpendapat, Soerjadi sebagai ketua umum PDI versi kongres Medan harus bertanggung jawab atas kerusuhan itu. "Penyerbuan brutal ini dilakukan orang-orang yang tidak jelas identitasnya, serta didukung oleh oknum-oknum aparat keamanan. Soerjadi harus bertanggung jawab. Soerjadi tidak mampu memimpin anggota-anggotanya untuk senantiasa bertindak melalui jalur hukum, " ujar Megawati ketika itu.
Megawati juga menuduh, penyerbuan brutal yang dilakukan orang-orang yang tidak jelas identitasnya tersebut didukung oleh oknum-oknum aparat keamanan. RO Tambunan yang ikut mendampingi korban juga sepakat aparat terlibat penyerbuan.
Berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, ujar Tambunan, diketahui persis militer terlibat peristiwa itu. "Tidak ada orang Soerjadi, cuma kaosnya saja. Tentara semua yang nyerbu, badan kekar, berambut cepak. Ini murni diorganisir dan diprakarsai tentara untuk menumpas gerakan reformasi yang sudah mulai dicetuskan, " ia menegaskan.*