Paksaan dan Kekerasan Mengancam Budaya Politik

Maka kekayaan sosial ini harus diakomodir oleh pemerintah dan dijadikan bagian dari budaya. Namun untuk membangun budaya politik perlu ada konsensus bersama yang hanya bisa dibangun dalam wilayah umum yang merdeka dan bebas dari paksaan.

”Paksaan dan kekerasan merupakan ancaman dalam pembentukan budaya politik,
selain itu hal ini mengancam untuk melestarikan kultur-kultur politik tadi,”
kata profesor antropologi dari Boston University, Amerika Serikat, tersebut.

Dalam percakapan khusus dengan SH di Jakarta Selasa (17/6), Hefner memaparkan
risiko yang bakal dihadapi Indonesia bila gagal mengolah kemajemukan yang ada
di masyarakat. Berikut petikan wawancara dengan Hefner, penulis berbagai buku
sosio-kultural Indonesia:

Hubungan antarwarga di Indonesia seringkali diwarnai konflik, entah antaretnis
atau antaragama. Apakah ini gejala yang lumrah bagi masyarakat yang baru lepas
dari otoritarian menuju masyarakat demokrasi dan bagaimana mengatasinya?

Yang dibutuhkan untuk keluar dari masalah itu yaitu dengan budaya politik (common
platform) yang membatasi tindakan yang diizinkan dipakai oleh para pemimpin
politik atau elite politik dan organisasi. Harus ada batas yang mengakui bahwa
Anda bagian dari warga negara Indonesia apa pun alirannya.

Ini seolah-olah gampang untuk diceritakan tapi sebetulnya sulit untuk diciptakan
karena salah satu dampak yang tidak positif dari politik pecah belah yang diterapkan
waktu zaman Soeharto. Walaupun Pancasila dibicarakan terus menerus di tingkat
nasional, tetapi di tingkat yang lebih tersembunyi ada politik lain, grup satu
melawan satunya yang bermanfaat untuk orang yang berkuasa.

Dampak itu yang saya kira sangat kita sayangkan.

Dan politik pecah belah itu baru bisa diatasi sekarang oleh adanya suatu kultur
common platform yang dipatuhi oleh semua golongan, mulai dengan para pemimpin
politik, dan suatu pengakuan bahwa kita semua adalah warga negara Indonesia.
Jadi harus ada semacam rehabilitasi dari politik nasional.

Ketika common platform tidak tercapai, apakah ini akan membahayakan juga ketika
ada ajakan berdemokrasi ?

Ini sangat bahaya. Jadi demokrasi itu tidak berdasar atas hak-hak mayoritas,
tapi suatu pengakuan bahwa kita semua ini adalah bagian dari suatu negara. Dan
sebagai warga negara kita semua mempunyai hak. Bukan sekedar hak tetapi semacam
dignitas politik supaya jangan sampai ada anggapan orang lain sebagai musuh.
Dan kebutuhan ini bukan sesuatu yang ciri khas Indonesia, tetapi ini ada di
mana-mana.

Kalau demokrasi hanya untuk yang mayoritas itu bukan demokrasi. Demokrasi ada
dua jalur yaitu sistem Pemilu dimana suara mayoritas menang, tetapi jalur lain
yaitu walaupun yang mayoritas itu menang tapi minoritas itu mempunyai hak yang
tidak bisa diabaikan. Nah ini yang sulit, karena orang seringkali tidak mempunyai
satu konsensus yang mapan tentang apa yang kita miliki dan bagaimana caranya
untuk memecahkan problem itu, kita harus mengajak ke suatu wilayah umum yang
merdeka dan bebas dari paksaan.

Paksaan dan kekerasan ini yang paling mengancam commom platform itu dan paling
mengancam kemungkinan untuk menanam dan melestarikan kultur-kultur publik itu
tadi.

Bagaimana common platform bisa dibentuk? Apakah bisa dilakukan seperti yang
sudah ditempuh oleh Cak Nur dengan 10 platform politiknya, ataukah bisa dengan
cara lain melihat kemajemukan Indonesia ini?

Pluralitas harus jadi bagian, dimana-mana di Indonesia kita lihat pluralisme
yang sangat kaya. Jadi di umat Islam sendiri, teman-teman cendekiawan muslim
saya ada yang mengatakan bahwa pluralisme muslim itu suatu kekurangan. Malah
saya dan juga Abdul Karim Shoyus dari Iran menganggap yang sebaliknya tidak.
Orang politik selalu tergoda. Tergoda seperti apa? Tergoda untuk memaksakan
yang mayoritas melawan yang minoritas. Nah, dengan pengakuan terhadap pluralisme
yang ada pada umat muslim, lebih gampang bagi umat muslim yang biasa untuk meyakini
bahwa pluralisme umum yang ada. Bukan hanya pada umat Islam tetapi di masyarakat
umum itu juga. Berangkat dari plurasme itu bila digarap dengan baik bisa menjadi
sumber daya manusia.

Kita melihat dari pengalaman, bahwa kegagalan untuk mengakomodir pluralisme
akibatnya adalah mafisikasi kekerasan. Bagaimana menghindari masifikasi kekerasan
ini?

Ada beberapa hal. Yang pertama harus ada kerjasama antara kesatuan sosial yang
ada di masyarakat. Kerjasama antara mereka dan pemerintah untuk memperbesar
dan melembagakan tradisi toleransi ini. Supaya menjadi bagian politik nasional
secara resmi dan ini yang sulit, karena belum ada konsensus pada tingkat elit
tentang bagaimana caranya untuk mengakomodir umat Islam dan sebagainya. Tapi
paling sedikit harus ada kesadaran bahwa salah satu bagian pokok dari politik
demokrasi adalah tidak terletak pada Pemilu saja, tetapi terdiri dari upaya
dari tokoh-tokoh politik untuk mengembangkan discourse yang lebih pluralis.
Harus ada kerjasama antara umat NU dan pemerintah, Muhammadiyah dan pemerintah,
gereja dan pemerintah. Dari sinergi itu saya kira baru mulai ada semacam stabilisasi
wilayah umum yang bisa mulai menjaga pluralisme Indonesia itu.

Common platform seperti apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini?

Politik kadang-kadang digambarkan sebagai persaingan saja yang tidak kenal batas.
Padahal yang dibutuhkan adalah kerjasama lintas aliran untuk memperdayakan suatu
kultur nasional dan suatu kultur politik yang sebetulnya berangkat dari kultur
umum tidak dari omongan para elit tetapi berangkat dari akar-akar sosial budaya
yang ada di masyarakat, yang pada umumnya sebetulnya cukup beradab dan toleran.
Para elit politik harus menggali ke dalam lahan itulah, lahan sosial budaya
yang sebetulnya penuh dengan sumber daya manusia.

Contoh konkret common platform?

Contoh di Kalimantan sangat jelas. Di sana yang terjadi adalah pengkotakan warga
negara Indonesia yang kadang terjadi di daerah lain. Jadi suatu halangan untuk
penciptaan common platform itu tadi.

Anda juga berbicara tentang politik aliran yang berbeda pada waktu terakhir
ini di Indonesia. Politik aliran seperti apa yang agak berbeda di Indonesia
saat ini?

Yang saya maksudkan dengan bangkitnya kembali politik aliran di Indonesia begini.
Dulu ada politik yang diselenggarakan secara vertikal dengan ikatan patron clien
dengan para pemimpin dan massa. Isi dari politik itu adalah identifikasi atau
kesatuan agama atau ideologi. Isi dari politik aliran sekarang sangat berbeda.
Tidak berdasar atas ketegangan santri dan abangan seperti dulu, atau antara
PKI dan ulama seperti dulu, tapi ada suatu proses politisasi dimana sebagian
elit politik memakai sentimen primordial seperti itu memakai agama atau aliran
untuk kepentingan mobilisasi politik. Ini sebetulnya tidak perlu ditolak kecuali
kalau akibat dari politisasi itu merusakkan seperti yang digambarkan Nurcholis
Madjid itu. Ia menginginkan kebudayaan politik yang beradab dengan platformnya
tersebut. Di negara manapun harus ada kebudayaan politik yang beradab. Itu yang
menjadi korban bila politik aliran keluar dari batas keadaban tadi.

Seberapa merugikan politisasi agama dilihat dari kemajemukan Indonesia ini?

Pengaruh yang paling buruk, politik sendiri tidak mempunyai kebudayan umum yang
ditegaskan Cak Nur yang memang dibutuhkan saat ini, yaitu visi dan misi yang
bisa dianggap oleh seluruh masyarakat sebagai bagian dari diri mereka sendiri.

Ketika pemerintah terlibat banyak dengan kehidupan agama masyarakatnya dengan
regulasi yang dibuat, apakah ini akan menjadi bom waktu secara budaya bagi masyarakat?

Saya masih optimis bahwa Indonesia sedang melewati suatu transisi menuju suatu
format baru dimana masalah-masalah seperti ini bisa diatasi. Saya kira ini bukan
bom waktu dari segi itu, karena salah satu bagian dari pendewasaan politik ialah
orang politik dan masyarakat umum mulai terbiasa dengan perbedaan agama dan
aliran. Mulai dengan penerimaan akan perbedaan itu di umat muslim sendiri. Tidak
bisa dihindari. Umat Islam itu masih tetap pluralis, tidak mungkin menjadi homogen.
Itu salah satu titik berangkat untuk suatu pemberdayaan pluralisme umum di Indonesia.

Dengan 10 platform politiknya, ada harapan Cak Nur membawa wacana, tapi apakah
ini bukan jebakan politik ketika ia melaju tanpa kendaraan partai?

Saya tidak meramalkan Cak Nur akan naik. Saya kira dampak dari Cak Nur sudah
mulai terasa dari segi discourse dan pembicaraan politik. Jadi dampak politik
sudah kelihatan dan akan semakin kelihatan mewarnai diskusi-diskusi politik
yang sedang diselenggarakan. Dan saya kira Cak Nur naik atau tidak, ini salah
satu wacana. (SH/emmy kuswandari/renee kawilarang)







Copyright © Sinar Harapan 2003