Pertemuan Regional Jawa Barat

Tragedi kemanusiaan tahun 1965-1966 adalah fakta sejarah yang tidak mungkin
bisa dilupakan. Dampak dari tragedi itu telah menjadi bumerang bagi bangunan
peradaban bangsa yang dicita-citakan. Penderitaan korban-korban kemanusiaan
dari persitiwa ini, bukan hanya terjangkiti trauma yang berkepanjangan, tetapi
juga mengalami pemasungan hak-hak dasar kemanusiaan, yang kalau dibiarkan akan
mencederai proses pembentukan peradaban kita ke depan.

Atas dasar kesadaran ini, kami para partisipan workshop mediasi dan rekonsilisi
akar rumput peristiwa tragedi 65-66, mendeklarasikan prinsip-prinsip dasar rekonsiliasi
untuk memulihkan harkat dan martabat kemanusiaan bangsa, demi meracik peradaban
ke depan bagi bangsa Indonesia, tanpa kekerasan, penindasan dan kezaliman. Yang
meliputi hal-hal berikut:

1. Mensosialisasikan peristiwa 1965-1966 sebagai tragedi kemanusiaan terburuk
   dalam sejarah bangsa, kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak terulang
   di masa mendatang.
2. Mengungkapkan kebenaran peristiwa tragedi kemanusiaan
   1965-1966, secara tuntas dan berkelanjutan.
3. Melakukan upaya-upaya penghapusan
   stigma dan trauma terhadap korban tragedi kemanusiaan 1965-1966.
4. Mewujudkan
   upaya rekonsiliasi akar rumput ke berbagai lapisan masyarakat.
5. Membuka ruang-ruang
   rekonsiliasi untuk saling memaafkan, menghapus dendam dan menumbuhkan persaudaraan
   dengan tanpa harus melupakan kejadian masa lalu.
6. Mengupayakan landasan hukum
   guna memberikan perlindungan terhadap saksi, korban dan sumber informasi bagi
   pengungkapan kebenaran peristiwa.
7. Menegakkan keadilan dengan melakukan upaya
   pencabutan semua kebijakan dan produk hukum yang bersifat diskriminatif, terutama
   TAP MPRS no XXV/1966 dan peraturan Mendagri 32 tahun 1981.
8. Merekomendasikan
   perlunya rehabilitasi, reparasi dan kompensasi para korban peristiwa tragedi
   kemanusiaan 1965-1966.
9. Merekomendasikan perumusan teologi rekonsiliasi dari perspektif Islam sebagaimana terlampir untuk disempurnakan.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai bentuk kesadaran untuk meracik peradaban
bangsa tanpa kekerasan.

Bandung, 18 Mei 2003