Versi Tentara Tidak Benar

DAN orang pun berani mempertanyakan dari segala sisi tentang yang dinamakan
G30S yang terjadi di tahun 1965. Benarkah pembunuhan para jenderal didalangi
PKI sebagai partai dan bukannya hanya sejumlah "oknum"nya saja? Atau
PKI hanya korban sedangkan dalang di baliknya adalah tentara? Lalu Soeharto,
yang dua tahun setelah peristiwa itu menjadi presiden, di mana posisinya? Terlibat?
Sekadar ambil kesempatan di tengah kekisruhan? Dan lain-lain.
Buku-buku yang ditulis oleh "pihak" PKI pun terbit –sesuatu
yang sulit dibayangkan terjadi di masa Orde Baru. Tentu, buku itu bertutur menurut
versi penulisnya. Juga yang ditulis oleh mereka yang "netral" sebagai
sebuah penelitian akademis. Salah satu yang termasuk buku jenis tersebut belakangan
itu adalah Palu Arit di Ladang Tebu, tentang pembantaian massal di Jombang dan
Kediri (Jawa Timur) tahun 1965-1966. Buku ini ditulis dari disertasi doktor
Hermawan Sulistyo di Arizona State University, AS, oleh Hermawan sendiri.
Kini, ketika orang bicara tentang rekonsiliasi, pendapat Kiki –pangilan
pria kelahiran Ngawi, Jawa Timur, 4 Juli 1957 itu—menarik didengar. Ia
tak sekadar mengambil sikap dan pendapat berdasarkan sumber kedua -- kliping
koran, misalnya-- melainkan dari sumber pertama, dari penelitiannya untuk disertasi
tersebut. Berikut wawancara wartawan TI, Kurie Suditomo dengan peneliti senior
di Puslitbang Politik dan Kewilayahan LIPI itu, yang juga Direktur Eksekutif
Research Institute for Democracy and Peace (RIDeP).

Anda berusia tujuh tahun saat peristiwa itu terjadi. Jadi kenapa Anda tertarik
membuat penelitian itu?
Kami, anak-anak dan remaja pada masa itu, enggak punya pengalaman traumatik.
Saya kan bukan termasuk korban atau yang terlibat dalam konflik; penonton saja.
Cuma, pengalaman waktu itu cukup membekas. Pagi-pagi, kami, anak-anak, suka
mendorong-dorong mayat di Bengawan Madiun. Kami suka mendorong (mayat) pakai
kayu supaya ke tengah, supaya terbawa arus sungai. Kalau (mayat itu) menyangkut
kan baunya sampai puluhan meter itu.

Lalu, kalau kami menembak burung, jalan ke kampung-kampung, kami lihat banyak
tangan busuk, atau apa, gitu. Kan (korban-korban) itu dikuburkannya sembarangan.

Dalam buku Anda, ditulis empat komunitas yang kemudian saling berseteru ...

Itu semacam pandangan filosofis suatu komunitas ditambah life style-nya, perilaku
sehari-hari mereka. Ada loji (permukiman pegawai kelas satu dari sebuah perkebunan),
kemudian ada pesantren, ada lagi komunitas sekuler, lalu komunitas masyarakat
pedesaan lokal yang berada di bawah bayang-bayang pesantren dan dunia pegawai
(kelas) dua dan buruh. Ada empat kelompok yang saling bersentuhan, tapi sebenarnya
hidup sendiri-sendiri.

Komunitas loji itu kompleksnya tertutup, dikelilingi tembok. Di dalamnya ada
lapangan tenis, kolam renang. Itu kelas atas untuk masyarakat lokal. Hal ini
selalu ada pada mayoritas pabrik gula di negeri ini.

Komunitas pesantren juga begitu, tertutup dan menjadi suatu enclave yang jarang
bersentuhan dengan dunia luarnya, dunia yang mayoritasnya terdiri dari petani
dan penduduk yang mencari patronase kultural dan politik ke pesantren. Kemudian
ada lagi komunitas pegawai (kelas) dua dan buruh. Nah, kuncinya ya di empat
itu

Perseteruan yang terjadi berada di kelas sosial apa?
Di menengah lokal. Konfliknya konflik horisontal dalam masyarakat lokal, karena
urusannya adalah membunuh atau dibunuh. Semuanya bersikap begitu. Setelah belasan
tahun saya tekuni, lama-lama saya bisa mengerti alasan mereka membunuh. Ini
bukan berarti justifikasi; tapi bayangkan, selama 10 tahun masing-masing komunitas
kemana-mana bawa celurit. Ya, kan akhirnya jadi seperti api dalam sekam.

Setiap bulan terjadi kekerasan antarkelompok, sudah sejak 1957. Lebih lagi
sejak tahun 1960, ketika diterapkan UU Pokok Agraria dan UU Bagi Hasil, PKI
punya andil dalam memanas-manaskan situasi.

Jadi, kesimpulan yang Anda ambil?
Mereka semua, baik korban PKI dan yang bukan PKI, bukan korban konflik politik
tiba-tiba yang terjadi di Jakarta (peristiwa G30S), tapi mereka adalah korban
konflik longitudinal yang sudah lama terjadi. Seperti api dalam sekam, konfliknya
sudah bertahun-tahun terjadi. Kemudian tercetus sebuah konflik di pusat, dan
terjadi kevakuman kekuasaan politik, sehingga situasinya jadi anomi -- nilai
baru belum terbentuk, nilai lama sudah tidak ada. Sama seperti sekarang, negara
lemah dan pemerintahan pusat lemah, jadi orang merasa bisa berbuat apa saja.
Bedanya, dulu konflik tajam itu memasukkan juga unsur ideologis. Sekarang, tidak
ada unsur itu, melulu ekonomi.

Menurut Anda, mungkinkah rekonsiliasi terwujud?
Kalau kita ibaratkan kejahatan kemanusiaan pasca peristiwa G 30 S dengan kejahatan
partai Nazi Jerman, mungkinkah peristiwa yang katanya memakan puluhan hingga
ratusan ribu korban itu diadili seperti pengadilan Nuremberg 1948? Tidak, karena
kejahatan Jerman tahun 1942-1945 itu tergolong state genocide (pembantaian oleh
negara). Itu state violence (kejahatan kemanusiaan oleh negara). Di Indonesia,
itu lebih sebagai social conflict (konflik sosial). Kalau yang terjadi social
conflict, yang menang secara politik pada saat inilah yang bisa melakukan eksekusi
atau proses peradilan.

Katakanlah, ada orang-orang yang dianggap bertanggung jawab pada masa itu,
dibawa ke pengadilan, diadili dan dihukum mati. Nanti, kalau kelompok orang
itu 10 tahun lagi menang secara politik, hakimnya akan disalahkan lagi. Akan
terus begitu, dan tidak akan selesai.

Jadi, harus diselesaikan dengan cara apa?
Dengan rekonsiliasi cara Afrika Selatan. Karena ini ada unsur social conflictnya,
berbeda dengan kasus Nazi, berbeda dengan kasus Kamboja (Khmer Merah). Di Kamboja,
peristiwa tahun 1975-1978 itu ada desainnya, ada kebijakan negara. Ada orang
yang mesti bertanggungjawab. Kalau yang ini, yang di sini, tidak.

Banyak yang menyoroti Soeharto sebagai pimpinan pucuk TNI AD yang tersisa,
yang seharusnya bertanggungjawab...
Kita tidak bisa melakukan anakronisme sejarah. Tidak bisa menggunakan parameter-parameter
ukuran sekarang untuk menilai masa lampau. Soeharto yang jahat sekarang ini,
tidak boleh dipakai untuk menilai Soeharto pada tahun 1965-1966. Tidak ada bukti
keterlibatan Soeharto pada tahun 1965-1966, dan pada peristiwa G30S-nya itu
sendiri. Satu-satunya (bukti) yang dielaborasi, hanya pertemuan antara Soeharto
dan Latief di Rumah Sakit Angkatan Darat.

Orang sering salah melihat Kostrad. Dia (Soeharto) Panglima Kostrad (Komando
Strategis Cadangan Angkatan Darat), dan Kostrad pada masa itu enggak punya pasukan.
Baru setelah Soeharto jadi Presiden, Kostrad dikasih pasukan.

Bagaimana ide Anda tentang rekonsiliasi bagi mereka?
Buat saya, rekonsiliasi itu (harus dilakukan) kalau ada potensi bahaya disintegrasi
di sektor itu. Saya kok tidak melihat itu, untuk korban-korban dari peristiwa
ini. Itu hanya akan membuka luka-luka lama yang masih sangat berbahaya. Di daerah-daerah
yang saya teliti, beberapa tahun setelah kejadiannya, ketika situasi mulai tenang,
para algojo ikut datang ke rumah korbannya dan ikut berdoa di situ. Rekonsiliasi
itu sudah terjadi pada waktu itu. Kenapa? Karena yang mereka bunuh itu tetangganya
sendiri. Di Jawa Timur, di Bali, ya begitu itu. Terus kalau mau rekonsiliasi,
itu rekonsiliasi apa?

Jadi tidak perlu ada rekonsiliasi?
Pasti ada satu-dua orang yang merasa tidak puas setelah dipenjara sekian lama.
Tapi kalau rekonsiliasi itu dikatakan sebagai political vengeance, atau political
vendetta atau balas dendam politik, saya tidak setuju.

Bagaimana dengan luka lama yang tersimpan di benak mereka yang menjadi korban?
Jangan lupa, yang tokoh-tokoh korban itu lakukan juga salah. Latief, misalnya,
apakah sekarang harus kita lihat bahwa dia tidak berdosa? Dia tembak, dia bantai,
dia culik orang kok.

Saya juga sempat bertemu Oemar Dhani (Menteri/Panglima TNI Angkatan Udara pada
tahun 1965), ketika dia keluar dari penjara (mendapat grasi, 1996). Saya tanya,
apa dia ingat pernah mengancam Soeharto untuk tidak masuk ke Halim (Pangkalan
TNI AU Halim Perdana Kusuma)? Dia bilang, itu cuma propaganda tentara. Tapi
saya gertak bahwa saya punya radiogramnya. Wah, kaget dia. Terus saya bilang
lagi, "Pak Oemar ingat enggak mengumpulkan pimpinan-pimpinan TNI AU se-Indonesia
di Puncak, Jawa Barat dan memberikan briefing? Isinya apa, Pak?" Dia bilang,
"Ya, biasalah tentang TNI AU." Saya sanggah, "Ah, isinya tentang
briefing politik, tentang revolusi dan sejenisnya. Saya punya transkripnya."
Dia kaget lagi.

Ini contoh, bahwa siapa pun kalau punya versinya sendiri, dan selama bertahun-tahun
meyakini itu, akhirnya percaya bahwa itu adalah kebenaran.

Apakah Anda melihat gagasan Presiden Abdurrahman Wahid menghapus Tap MPRS tentang
penghapusan PKI dan larangan ajaran komunisme, marxisme dan leninisme berhubungan
dengan usaha menyembuhkan luka-luka lama itu?
Itu sudah lama ada di pikirannya. Kan enggak benar itu, karena Tap MPRS itu
adalah kunci bagi dampak-dampak lanjutan yang terjadi. Tapi bagi saya, itu tidak
signifikan. Yang signifikan adalah reduksi dari ketentuan-ketentuan semacam
itu, misalnya ketentuan OT (Orang Tahanan Politik) dan ET (Eks Tahanan Politik)
di Kartu Tanda Penduduk dulu. Saya pribadi punya target semacam itu, dulu.

Jadi Anda membedakan antara korban pembantaian peristiwa serta pasca peristiwa
G30S dan korban Orde Baru?
Oh, ya. Zaman Orba itu state violence. Kalau zaman Gestapu siapa? Apakah Bung
Karno yang harus tanggung jawab? Atau tentara ? Jangan lupa bahwa Pemilu susulan
tahun 1957, dan Pemilu 1955, itu banyak unit militer yang mayoritasnya PKI.
Bagaimana tentara yang PKI bunuh PKI disuruh tanggungjawab ? Logikanya, buat
saya, enggak benar. Kesalahan kita adalah memproyeksikan yang sekarang dengan
periode tigapuluh tahun yang lalu.

Jadi, korban yang katanya hingga ratusan ribu itu dibiarkan saja menjadi sebuah
sejarah hitam yang harus ditutup?
Karena kalau suatu penyelesaian dilakukan, mereka yang dulunya kalah dan sekarang
bisa melakukan balas dendam politik, mungkin sepuluh tahun lagi, situasi berbalik,
bunuh-bunuhan lagi. Sampai kapan kita mau selesai ? Kalau itu dibuka, seperti
membuka kotak Pandora. Banyak pelaku yang sampai hari ini merasa benar. Karena
mereka bilang dihadapkan pada situasi membunuh atau dibunuh. Dan di dalam hukum
positif kita, yang seperti itu tidak dapat dihukum. Orang yang dalam situasi
terjepit, dia membela diri, harus hidup, itu tidak bisa dihukum. Kalau ini dibuka,
satu diadili, seribu bunuh-bunuhan lagi. Lebih berbahaya.

Kalau konteksnya bukan peradilan, tapi pelurusan sejarah, bagaimana?
Bagi saya, tidak ada sejarah yang harus diluruskan karena sejarah resmi pasti
dihasilkan oleh versi yang menang. Dan sejarah sebagai wilayah akademis tidak
perlu diluruskan karena tidak ada kebenaran dalam sejarah. Yang ada adalah interpretasi
terhadap fakta. Jadi, makin banyak fakta muncul, makin banyak yang bisa kita
interpretasi, makin banyak kita bisa belajar. Dan itu pendidikan politik yang
paling baik. Di situlah kita belajar sebagai suatu bangsa. Makanya biarkan saja
semua orang menulis. Latief menulis menurut versinya, siapa lagi menulis versinya
hingga tak ada monopoli kebenaran.

Jadi kalau seorang Gus Dur mau melakukan rekonsiliasi nasional, harus dimulai
dari tahun berapa?
Orde Baru. Dari tahun 1974 sampai sekarang.

Bagaimana rekonsiliasi itu dilakukan?
Harus ada pampasan perang, yang menjadi ganti rugi dari negara. Itu salah satu
penyelesaian yang paling gampang dalam bentuk fisik. Tapi, di mana-mana, di
Afrika Selatan, di Perang Dunia II di Jerman juga tidak selesai. Kemudian rasa
keadilannya, yang paling salah ya yang dijatuhi hukuman paling berat.

Kalau sesuatu harus dilakukan pemerintah terhadap yang kalah pada peristiwa
tahun 1965-1966, itu apa?
Sulit, dokumennya tidak ada. Anda kira ada dokumen tentara? Penelitian saya
menunjukkan, yang namanya dokumen itu hampir tidak ada. Bukan karena dimusnahkan,
tapi karena kertasnya tidak ada. Jangan bayangkan dulu seperti tahun 2000, kertas
banyak. Dulu, tahun 1965, kertas mahal sekali. Selembar kertas itu bisa berharga
seperti makan satu kali.

Satu-satunya yang ada, (dokumen) lisan. Saya pribadi terlibat di dalamnya,
rekaman sejarah lisan. Tapi kalau semuanya lisan, kita mau mulai dari mana?
Saya bisa saja bilang, wah dulu si A nggebukin saya; tapi buktinya mana ? Susah.

Kenapa Anda tampak skeptis melihat penyelesaian masalah ini?
Saya bertahun-tahun melakukan penelitian di lapangan, dan sampai sekarang kalau
saya ke lapangan, mereka itu eksplosif. Ada orang yang bernafsu mencari siapa
yang membunuh siapa, ada yang takut, ada yang masa bodoh, ada yang masih merasa
benar. Itu yang mau kita buka? Dampaknya bisa mengerikan sekali.

Tapi perlu dicatat, tidak semua bisa direkonsiliasikan seperti itu. Kasus Semanggi,
atau kasus mahasiswa ditembak mati, enggak terima saya. Itu state violence.

Jadi apa yang harus pemerintah lakukan?
Tangkap dan adili, kalau yang itu (mahasiswa ditembak). Kejadiannya kan bukannya
dulu, baru kemarin. Dan ukuran yang paling gampang adalah apakah kejahatan itu
dilakukan oleh negara atau bukan.

Seperti kontroversi apakah Soeharto pernah menyuruh membubarkan mimbar bebas
di halaman kantor PDI tahun 1996?
Kalau konfliknya politik berarti itu konflik negara, struktural itu. Tapi kalau
konfliknya sosial-kultural, enggak akan bisa selesai. Sampai kapan pun. Kalau
kejahatannya vertikal harus ada yang tanggung jawab. Kalau ada mob atau riot
di jalanan, bisakah kita cari siapa yang tanggungjawab? Dari mana bisanya?

Anda tidak tertarik menyoroti peristiwa G 30 S itu sendiri?
Tidak, buat saya tidak ada lagi yang perlu ditulis tentang konflik di Jakarta.
Kalau ditelusuri seluruh dokumen, buat saya, gamblang sekali. Ada tulisan Harold
Crouch, Wertheim, ada Ben Anderson, ada juga buku putih tentara. Tidak ada lagi
hal baru yang perlu diungkapkan; tinggal masalah interpretasi saja.

Saya kasih contoh. Dulu semua versi pemerintah menuliskan bahwa PKI adalah
dalang dari peristiwa Gestapu. Sebaliknya, dari versi orang-orang PKI, mereka
bilang mereka hanya kambing hitam, tentaralah yang punya konflik.

Bagi saya jelas sekali. Yang diculik tentara, yang menyulik tentara, jadi jelas
ada keterlibatan tentara. Artinya, versi tentara itu tidak benar. Tapi omong
kosong juga kalau PKI tidak terlibat. Kalau kita baca seluruh teks pleidoi mereka
yang diadili, mereka mengatakan, "Ya, kami ikut tapi bukan partainya, hanya
sebagian orang di Politbiro dan CC PKI."

Jadi Anda percaya versi yang mana?
Dua-duanya tidak benar, dua-duanya tidak salah. Sebagian versi itu ada yang
benar, tapi kalau dikatakan hanya PKI yang membuat (peristiwa) itu, omong kosong.
Atau hanya tentara yang bikin, itu juga sama omong kosongnya.

Mengenai keterlibatan intelijen asing?
Pada waktu itu, sikap anti-Amerika sedang tinggi-tingginya. Orang enggak bisa
bergerak, sedikit bau Amerika, habis disikat. Jadi darimana bisa dibangun jaringan
(intelijen asing)? Mengenai daftar nama 5.000 orang PKI yang katanya diberikan
oleh Kedutaan Amerika Serikat kepada tentara, itu juga omong kosong. Ingat,
PKI itu partai resmi. Waktu itu terbesar. Kita sekarang juga tahu siapa orang
Golkar, siapa ketua DPP, siapa ketua DPD. Tidak perlu daftar nama itu. Semua
orang sudah tahu. Nama-nama itu memang dikumpulkan oleh Amerika dari kliping
koran sebagai bagian dari analisa intelijen.

Saya mewawancarai John Hughes, wartawan The Nation yang menulis buku Indonesian
Upheaval, yang dijadikan basis skenario film The Year of Living Dangerously
(tentang kehidupan seorang wartawan asing di Jakarta di masa September 1965,
produksi tahun 1983). Dia bilang, mana bisa CIA bergerak. Kadang, data dinas
intelijen Amerika itu pun hasil tukaran dengan John Hughes –dia keliling,
dapat data, dia tukar di Kedubes AS dengan fasilitas untuk teleks, karena dia
harus kirim berita. Jadi, omong kosong itu teori konspirasi.

Tapi mengapa masyarakat Indonesia hingga sekarang seperti memiliki trauma yang
sangat kuat bahwa PKI adalah jahat?
PKI itu kuat jargonnya. Baca koran-koran pada zaman itu. Retool menteri PNI.
Ganyang si A, Ganyang si B. Judul pidato Bung Karno kemudian dimasukkan halaman
satu, misalnya Islam Sontoloyo. Ada itu semua. Di tingkat jargon, sangat mungkin
kalau kemudian orang berpikir, "Wah, kalau mereka menang, kita dibantai."
Itu namanya pengandaian sejarah, dan kita juga tidak boleh mengandai-andai,
karena belum tentu kalau PKI menang terus semuanya dibantai. Tapi minimal, dari
statement dan kebijakan politik, mereka sangat agresif, dan bisa jadi sangat
violence. Jadi, suasana publiknya saat itu memang mendukung penyudutan PKI.

Bagaimana dengan propaganda yang menyudutkan PKI di media massa pasca G30S?
Itu lain lagi. Pembunuhan-pembunuhan massal terjadi hingga Agustus 1966. Setelah
itu tidak ada, paling hanya satu-dua. Yang terjadi, pemerintah menghadapi Pemilu
1971 memerlukan konsolidasi politik, antara lain dilakukan dengan cara mendekonstruksi
PKI.

Tapi kalau dibilang propaganda itu disusun sejak awal, enggak juga. Sampai
tahun 1970, dokumen PKI masih disebarluaskan. Dokumen Mahkamah Militer Luar
Biasa (yang mengadili tokih PKI) dicetak tanpa diedit. Dalam pengantarnya juga
ditulis, biarkan rakyat menilai. Ya, dari pihak tentara, dari pihak lainnya,
(dokumen-dokumen) itu bebas diedarkan.

Baru setelah tahun 1971, rezim Soeharto mulai berpikir tentang pengendalian
wacana mengenai G30S. Orang mulai dikendalikan pikiran-pikiran kolektifnya untuk
menghadapi Pemilu 1971, sehingga Golkar bisa menang mutlak.

Di mana sebenarnya kegagalan PKI, padahal mereka tampaknya sangat kuat?
Mereka melakukan pribumisasi teori komunisme dalam lansekap politik yang berbeda,
yang kemudian terbukti tidak cocok. Itu pada tingkat filosofis. Lalu, kebijakan-kebijakan
agresif yang mereka buat tidak sebanding dengan yang seharusnya terjadi di tingkat
praktek. Sayangnya, PKI tidak disiapkan menjadi partai avant garde, partai pelopor
yang siap untuk suatu revolusi.

Tapi kekuatan massa mereka memang terbukti kan?
Oh, iya, tapi kan mereka tidak dipersenjatai. Dulu, sempat ada usul untuk mempersenjatai
angkatan kelima (buruh dan tani), tapi ditolak. Tidak ada payung kekuasaan politik
sama sekali (buat PKI). Jangan lupa, Aidit dan Nyono (tokoh CC PKI) itu menteri.
Dan ketika kejadian itu, sampai sekitar satu-dua bulan setelahnya, mereka masih
menteri. Jadi masih ada pertarungan politik, dan tidak ada kebijakan politik
ke bawah untuk melawan. Jadi, PKI buat saya partai yang besar di nama dan besar
di jargon, tapi sebenarnya tidak besar. Sama dengan partai-partai sekarang.

Bukankah kekuatan PKI di sisi perjuangan masyarakat nonkelasnya?
Itu strategi untuk menarik massa. Tapi, dari penelitian saya, di tingkat lokal
saja, peminat PKI adalah kelas menengah, bukan kelas bawah. Mereka itu secara
intelektuil sudah cukup mengerti dan sudah cukup punya minat terhadap politik
praktis. Yang kelas bawah, tidak ikut, cuma satu-dua.