Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakyat

Masa lalu dan Politik Penyesalan

imam aziz

Masa Lalu dan ‘Politik Penyesalan’

Barangkali ada di antara kita, yang di waktu yang lalu melakukan kejahatan, membunuh, menghilangkan orang barangkali, dan para pelaku itu barangkali masih lolos dari jeratan hukum, kali ini negara tidak boleh membiarkan mereka menjadi drakula dan penyebar maut di negeri kita. (Konperensi Pers Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pasca ledakan bom Kuningan, Jum’at 17 Juli 2009)

Masa lalu, sebuah topik penting yang menjadi perhatian kalangan akademik, politik, maupun aktivis untuk mamahami salah satu problematika dalam negara transisional. Apa makna masa lalu pada masa kini dan masa depan? Bagaimana masyarakat dan bangsa mengatasi peristiwa-peristiwa traumatik?

Gaji rutin DPR

Pemilu 2009 saat ini adalah pemilu yang melibatkan caleg atau calon legislatif terbanyak. Dari puluhan partai dan ribuan calon legislatif mulai dari DPR tingkat Kabupaten/kota hingga DPR Pusat. Meskipun dalam Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009 yang berlangsung di koran-koran mereka merasa kekurangan dana namun mengapa masih ngotot untuk menjadi anggota legislatif, tentunya bukan sekedar perjuangan yang mereka jadikan tujuan, namun pastilah ada udang di balik bakmi yang kemebul hangat, dan nyam-nyam sekali rasanya. Kadang muncul pertanyaan besar mengapa dan sebenarnya berapa sih gaji dari anggota DPR?

Beberapa hal dibalik perjuangan untuk mendapatkan kursi empuk, jabatan kekuasaan tentunya ada sesuatu hal rutin yang bisa diharapkan untuk menjaga dapur agar tetap ngebul, menurut terawangan orang awam mungkin masih wajar dan akan membelalakkan mata ketika mengetahui yang sebenarnya, wuih betap berjibun duit yang ada di gedung-gedung para wakil kita itu. Rakyat yang megap-megap dalam mencukupi kehidupannya tentunya hanya akan misuh-misuh dan bunuh diri ketika para wakil rakyat yang bergaji besar itu hanya tidur ataupum ketiduran ketika sidang untuk memikirkan nasib para pendukungnya dahulu. Pikirkan apakah mereka masih ingat ketika menjalankan Kampanye Damai Pemilu Indonesia 2009.

Indonesia dalam Satu Coretan

Indonesia dalam Satu Coretan

Erwin.jpgINDONESIA 10 tahun terakhir ini (1998 – 2008), menjadi titik refleksi bersama bahwa eksperimentasi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih belum  terealisasi. Dalam pencapaian tersebut pranata demokrasi yang berubah drastis telah diujicobakan. Ujicoba ini dibangun melalui berbagai pelembagaan politik mulai level nasional sampai lokal.

Ambil contoh saja lembaga komisional, badan penanggulangan narkotika sampai urusan agama. Disamping itu, proses pemilihan langsung menjadi mekanisme baru demokrasi. Tidak berlebihan juga bahwa kepadatan dalam berdemokrasi prosedural di Indonesia dibangun dengan melibatkan partisipasi baik aktif maupun pasif. Keseluruhan bangunan ini cukup menjadi citra diri bagi Indonesia untuk bergerak dari posisi negara otoritarian menjadi negara demokratis terdepan di Asia.
Corak ini bagi ukuran demokrasi Barat dengan sarat kondisi masyarakat industrinya boleh disebut layak karena tuntutan kesejahteraan masyarakatnya terpenuhi. Tapi di Indonesia? Cermin model kesejahteraan ala Amerika atau Eropa, tak kunjung sampai.

Kampanye Damai, MUI dan Golput

Kampanye damai pemilu indonesia 2009 Kampanye damai pemilu indonesia 2009 Kampanye damai pemilu indonesia 2009 Kampanye damai pemilu indonesia 2009 Kampanye damai pemilu indonesia 2009 Kampanye damai pemilu indonesia 2009 Kampanye damai pemilu indonesia 2009 Kampanye damai pemilu indonesia 2009 Kampanye damai pemilu indonesia 2009 Kampanye damai pemilu indonesia 2009 Kampanye damai pemilu indonesia 2009 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak fatwa MUI tentang golput dalam pemilu 2009. Komnas HAM menilai adalah hak bagi setiap warga Negara untuk menggunakan atau tidak hak pilihnya dalam pemilu.

Demikian dikatakan Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary Menteng Jakarta Pusat, Senin 2 Pebruari 2009.

Kampanye damai pemilu indonesia 2009 harus menghormati Hak memberikan suara atau memilih merupakan hak dasar setiap individu warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Hak memberikan suara atau memilih tersebut memberikan hak bagi pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya, tegas Ifdhal.

Between History writing and Political of Memory Analysis

By Budiawan

budiawann.jpg

Every effort to reveal the mystery of history is almost always invites controversy. For, the mystery of history is itself ambivalent attitude to leave. On one side there is a tendency to want to know the changing, but on the other hand, there is doubt want to know whether the desire can take pride in it.

Self-doubt that comes from a condition that an event or episode of history or covered called mystery because the impressions-historical impression that abandoned - any shape - is not sufficient as a material reconstruction of the past. That is why people tend to accept the historical narratives that have become a kind of "general agreement", but still not able to kill, if not maintain, enticing you want to know that. It is not surprising, the emergence of the efforts to reveal the mystery of history with menyodorkan "new facts" almost always invite the public enthusiasm. However, this does not by itself create "new facts" was accepted as a "new truth". Here is the location of the controversy.