pelanggaran
Hentikan fatwa sahnya nikah dini
Penyataan Sikap
Syarikat Indonesia (Masyarakat Santri Untuk Advokasi Rakyat)
Hentikan fatwa sahnya nikah dini!
Keputusan Bahtsul Masa`il pada Muktamar NU ke-32 di Makassar, Jumat 26 Maret 2010 dengan membolehkan pernikahan dini dan kawin gantung dengan maksud agar saat dewasa tetap pada pasangannya dan tidak berjodoh dengan orang lain, menyusul sebelumnya fatwa MUI pada januari 2009 lalu di Padang Panjang Sumatera Barat sangat mengejutkan bagi upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selain membahayakan bagi kesehatan reproduksi terutama perempuan dan keturunan yang akan dilahirkan, juga melanggar UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Jangan Lagi Ada yang Menjauh
Oleh: Ahmad Tohari
Belum lama ini, terbit sebuah buku berjudul Menyintas dan Menyeberang karya Singgih Nugroho. Buku yang ditulis berdasarkan penelitian lapangan ini mencoba mengungkap penyebab perpindahan agama sekelompok masyarakat di sebuah desa di wilayah Salatiga, Jawa Tengah.
Terungkap bahwa di desa tersebut cukup banyak warga masyarakat yang berpindah dari agama Islam ke agama Kristen. Motivasinya macam-macam. Sebagian mengaku berpindah keyakinan atas pilihan sadar mereka. Tetapi, ada juga yang mengaku pindah agama untuk memenuhi keinginan mencari rasa lebih nyaman.
Supriyadi, Sejarah dan Narasi Masyarakat
Oleh Baskara T. Wardaya
Belum lama berselang seorang Sejarawan senior menulis di harian Kompas dengan judul “History”, “His Story” atau Sekadar “Sorry” (Kompas 13/9/2008)—judul yang tentu sangat menarik. Dengan menarik pula sejarawan tersebut mengulas sejumlah buku yang ditulis berdasarkan tuturan para pelaku sejarah. Menurutnya buku-buku seperti itu perlu dipertanyakan karena cenderung hanya merupakan kumpulan “his story” tanpa bukti. Dia terkesan bersorak ketika ada buku yang dibakar hanya karena ada bagian-bagian tertentu yang dianggapnya “ajaib”. Mengingat bahwa salah satu buku yang diulas adalah buku berjudul Mencari Supriyadi, kiranya sebuah catatan perlu disampaikan di sini.
"History", "His Story", atau Sekadar "Sorry"
 |
| BUKU SUPERSEMAR / Kompas Images Soebandrio, eks Wakil Perdana Menteri I, di muka sidang Mahmillub, 3 Oktober 1966. |
Sabtu, 13 September 2008 | 03:00 WIB
WAWANCARA, Kita Belum MERDEKA 100% !
Tindakan kriminal dan kekerasan yang terjadi di Indonesia belakangan ini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan dalam memahami ajaran agama, namun juga kurang bisa mengerti makna demokrasi HAM dan paham kebangsaan.
Hal itu memunculkan tanggapan dari berbagai kalangan, diantaranya Mbah Karyadi Marto Diyono (77 th), salah satu pendiri dan pengurus LPRKROB Kab. Gunungkidul, mantan staf Dinas Penerangan Kab. Gunungkidul dan mantan Ketua I Com DPRGR Kecamatan Nglipa. Berikut ini wawancara Irham & Ikhsan dari RUAS yang disajikan kepada pembaca.
Demokrasi dan Tirani Modal
RESOLUSI KONPERENSI WARISAN OTORITARIANISME II :
DEMOKRASI DAN TIRANI MODAL
Kampus Universitas Indonesia, Depok, 5-7 Agustus 2008
Selama tiga hari ini 500 akademisi, intelektual, tokoh dan penggerak masyarakat, pemimpin dan aktivis organisasi sosial dan politik dari kampung dan kampus berkumpul di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Diskusi yang meluas dan mendalam dilakukan secara serempak dalam sebelas panel dan dua seminar, pemutaran film dan pertunjukan. Dalam tiga hari ini para peserta membicarakan betapa Indonesia kini berada di ambang kebangkrutan dan bencana ekologis yang mengancam keberadaan negeri ini. Dibicarakan pula betapa strategi ekonomi yang terus mengeruk kekayaan alam di negeri kepulauan terbesar di dunia ini sudah jauh melampaui batas. Di hulu negeri, hutan yang menjadi pemasok air terus digunduli dengan kecepatan empat kali lapangan bola setiap menit, sementara di hilir ekosistem mangrove hanya menutup kurang dari sepersepuluh garis pantai negeri ini. Lebih dari sepertiga daratan negeri ini dikuasai sekitar seribu pemegang kuasa pertambangan dan kontrak karya. Sembilan dari sepuluh ladang minyak dan gas bumi dikuasai perusahaan lintas negara sehingga hasilnya tidak pernah bisa dinikmati secara maksimal oleh rakyat Indonesia sendiri. Daya dukung lingkungan terus merosot dan dalam beberapa dekade mendatang jika tidak ada langkah drastis yang diambil kita harus menghadapi kenyataan bahwa yang tersisa di negeri ini hanyalah ampas.
Ruas, Juni 2008
EDITORIAL
Merevitalisasi Nilai-nilai Lama
PERKAWINAN, sebagaimana perceraian dan poligami adalah sesuatu yang selalu menarik dibicarakan. Berbagai tayangan di televisi bisa jadi buktinya. Kawin cerai seolah telah menjadi biasa dengan berbagai alasan seperti ketidak-cocokan, perselingkuhan, ekonomi dan beragam soal lainnya.
LAPORAN UTAMA, Pemimpin Harus Jujur dan Adil, (Pemerintah Jangan Bertindak Koruptif )
ENAMPULUH DUA tahun sudah Indonesia merdeka. Kemerdekaan yang ditebus cucuran darah dan keringat para pejuang ini tentu bukan tanpa tujuan, founding father’s sudah merumuskan cita-cita bersama Bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 45 yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.
Bung Karno (dalam Sritua Arief, 2006) berpendapat ; Kemerdekaan bukan untuk kepentingan kemerdekaan, tapi merupakan syarat untuk melakukan koreksi fundamental dalam tatanan sosial dan tatanan hubungan ekonomi dalam masyarakat agar bangsa ini mampu mengurus dirinya sendiri dan melakukan perubahan-perubahan kultural dan struktural yang bermuara pada rakyat.
Living with a spectre of the past
Traumatic Experiences
among Wives of Former Political Prisoners of the ‘1965 Event’ in Indonesia
Budiawan
Sanata Dharma University
Introduction
Like the end of most authoritarian rulers elsewhere, the fall of Suharto in Indonesia has opened an opportunity for the survivors of the past political violence to break their silence publicly. Of those who have taken the chance to articulate their sense of self are former political prisoners of the ‘1965 Event’ (or eks-tapol in the popular Indonesian term). They have expressed their claim as victims, instead of perpetrators, of the past tragedy. Such an expression appears in memoirs, autobiographies or other forms of self-narrative booming since several months after Suharto stepped down in May 1998, [1] and the formation of some organizations among them. [2] The primary objective of these self-articulations is to seek a public recognition of their truth claims of the past, in order to release their burden of the past.
Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Hadapi Hambatan Besar
Stoppress
Karena Presiden Mega Plinplan maka Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Hadapi Hambatan BesarJakarta, PEC
Penyidikan pelanggaran HAM berat menghadapi hambatan besar. Hal ini dikarenakan Megawati plinpan, TNI dikuasai garis keras disertai konflik internal TNI yang semakin tajam. Demikian MM. Billah dalam Seminar dengan tema Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Orde Baru, Sampai dimana ? yang diselenggarakan oleh People’s Empowerment Consortium (PEC) Kamis sore(3/7), di Gedung YTKI, Jakarta.
Sementara itu menurutnya UU 39/1999 dan UU 26/2000 menunjukkan fungsi Komnasham terhadap semua kasus terbatas sekedar penyelidikan, kesimpulan dan mengusulkan ke pengadilan HAM, Pemerintah dan DPR.”Untuk itu dibutuhkan tekanan internasional untuk mendesak pemerintah dan DPR agar menyelesaikan secara serius kasus-kasus HAM berat seperti 1965. Sangat berat untuk mengadili keterlibatan Soeharto dalam pelanggaran HAM berat 1965-1966. Pendukung-pendukungnya di dalam TNI masih menutupi bukti-bukti keterlibatannya,” tegas MM Billah.
Syndicate
