WAWANCARA : Perlu Gerakan Menagih Janji KKR

Dalam ‘Debat Capres’ yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum beberapa waktu lalu, isu rekonsiliasi yang sudah mulai senyap digulirkan kembali. Salah satu capres yaitu, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) bahkan berjanji akan membentuk KKR kembali. Lalu bagaimana sebenarnya masa depan KKR di Indonesia, berikut wawancara Pipit Ambarmirah dari RUAS dengan Priyambudi Sulistiyanto yang saat ini menjadi staf pengajar di Universitas Flinders Australia dan aktif menulis beberapa buku dan artikel tentang studi perbandingan politik di Indonesia, masalah otonomi daerah dan isu-isu HAM.

Rekonsiliasi sudah sering kita dengar sejak lama, sejak zaman reformasi sampai kemudian muncul KKR sebagai salah satu bentuk respon terhadapnya. Meskipun kemudian KKR sendiri dibatalkan oleh MK, tetapi kemarin dalam debat capres yang pertama isu tentang KKR ini digulirkan kembali. Apa tanggapan Anda?

RUAS-- Kita harus belajar dengan Korea Selatan. Di saat Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) Indonesia menjadi polemik, yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2007, Korea Selatan telah membentuk KKR pada 2005. Sekretariat Syarikat Indonesia Yogyakarta mendapat kehormatan dikunjungi Komisioner KKR Korea Selatan pada 28 Mei 2009 yang lalu. Rombongan terdiri dari Kang Hyung Wook, Sekretaris Jenderal, dan Komisioner Kim Sung Soo dan Park Gang Gae. Sebelum bertandang ke Syarikat Indonesia, perwakilan KKR Korea mengadakan diskusi di Pusdep Universitas Sanata Darma Yogyakarta dengan tema “Dari Pelanggaran HAM masa lalu menuju Rekonsiliasi”.

Halaqah Nasional Alim Ulama PWNU DIY
“Etika Politik dan Visi Kebangsaan Khittah NU”
Pondok Pesantren Sunan Pandanaran Yogyakarta
2 April 2009

Signifikansi Eksistensi, itulah dua kata yang sepanjang sejarah peradaban di Indonesia telah diperankan oleh NU dan ulamanya. Bahkan jauh hari sebelum NU sebagai jam'iyah diniyah ijtima'iyah, organisasi sosial keagamaan, dideklarasikan, 31 Januari 1926. Banyak indikasi riil menunjukkan signifikansi eksistensi tersebut. Kehidupan para wali dan ulama sesudahnya, telah bersengaja membangun model pendidikan pesantren yang tidak hanya sebagai benteng terakhir pengembangan dan cagar keberagamaan ASWAJA, TETAPI sekaligus sebagai benteng terakhir dalam mengawal kedaulatan rakyat dalam bermasyarakat dan berbangsa.

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru.

Ini berarti bahwa dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya bakal digantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi Presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003, suatu kebijakan dari seorang presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebelum menyelenggarakan Pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Ketiga draft UU ini disiapkan oleh sebuah tim Depdagri, yang disebut Tim 7, yang diketuai oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid (Rektor IIP Depdagri, Jakarta).