Reparasi Hak Perempuan

Diskusi “Reparasi Hak Perempuan” Bersama Mantan Anggota Komisi VIII DPR RI (2004-2009)


DISKUSI bertema “Hak Reparasi Perempuan” digelar Syarikat Indonesia (1 Juni 2010) di pendopo Joglo Abang, desa Gombang, kalurahan Tirtoadi, Kec Mlati, Sleman. Hadir sebagai pembicara utama adalah Ibu Hj Latifah Iskandar dari PAN (Partai Amanat Nasional) dengan moderator Erwin Endaryanta.

 

Tutur: Saya dan Islam

Tutur: Saya dan Islam
(Oleh Linda Christanty)

LELAKI itu terkesima ketika mengetahui saya seorang muslim. Ia bergabung dengan klub koresponden asing di Hong Kong, seorang Inggris yang saya lupa namanya dan hadir dalam diskusi saya tentang Islam dan dunia modern. Ia kemudian bertanya apa nama keluarga ayah saya dan ketika saya menjawab, “Abdul Malik,” ia berkata, “Ooh…” seraya menunjukkan ekspresi lebih takjub lagi.

Kabar Jaringan : Dampak Politisasi Agama Bagi Perempuan

DISKUSI “Politisasi Islam dalam Demokrasi Transisi, Sebuah Tantangan untuk Gerakan Perempuan di Indonesia” digelar pada tanggal 28 Juli 2010 di Gedung Masri Singarimbun PSKK UGM dengan nara sumber Sri Wiyanti Eddyono dari SCN-CREST (Consultancy, Research and Education for Social Transformative).

solidarity through the route discovery of truth and reconciliation

Its not easy to heal trauma caused by unfinished conflict and violence. This country has too many wound dressings, with so many ruins from the explosion of emotion, suspicious attitudes and stand off thickened reasoning, thus failing to build capabilities together for peace. Trouble and time bomb systemic problem on each event and from one incident to another incident since this country was born, dispute between one and another parties which brought victim and chaos situation developing scared mentality, and so far not all able to be disclosed clearly. Its clear and not difficult to called, when the power has an fascist and authoritarian, give a narrow path for justice.

Perlu Gerakan Menagih Janji KKR Wawancara dengan Priyambudi Sulistyanto

WAWANCARA : Perlu Gerakan Menagih Janji KKR

Dalam ‘Debat Capres’ yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum beberapa waktu lalu, isu rekonsiliasi yang sudah mulai senyap digulirkan kembali. Salah satu capres yaitu, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) bahkan berjanji akan membentuk KKR kembali. Lalu bagaimana sebenarnya masa depan KKR di Indonesia, berikut wawancara Pipit Ambarmirah dari RUAS dengan Priyambudi Sulistiyanto yang saat ini menjadi staf pengajar di Universitas Flinders Australia dan aktif menulis beberapa buku dan artikel tentang studi perbandingan politik di Indonesia, masalah otonomi daerah dan isu-isu HAM.

Rekonsiliasi sudah sering kita dengar sejak lama, sejak zaman reformasi sampai kemudian muncul KKR sebagai salah satu bentuk respon terhadapnya. Meskipun kemudian KKR sendiri dibatalkan oleh MK, tetapi kemarin dalam debat capres yang pertama isu tentang KKR ini digulirkan kembali. Apa tanggapan Anda?

TUTUR: “Susahnya Hidup di Indonesia”

Yuni Chen adalah aktivis keturunan Tionghoa yang lahir 26 tahun lalu. Meskipun beresiko dan tidak menguntungkan secara materi, semangat untuk mengabdi pada nilai-nilai sosial-kemanusiaan sebagai aktivis tetap ia jalani tanpa pamrih. Meskipun ditentang oleh ibunya, dan sempat diusir gara-gara aktif sebagai sekretaris MUDIKA (Muda-Mudi Khatolik), Yuni kini aktif di JAKATARUB (Jaringan Kerja Antar Umat Beragama) di Jawa Barat, meskipun dengan sembunyi-sembunyi. Karena bagi dia, lembaga ini sesuai dengan idealismenya dan punya tujuan sama yaitu ingin mewujudkan perdamaian tanpa melihat perbedaan keyakinan.

Masa Lalu Ter(Di)lupakan

Hingar-bingar praktik politik yang sedang berlangsung telah berhasil menyedot perhatian massa rakyat Indonesia. Semua energi politik yang ada di masyarakat tumpah mengikuti proyek politik (baca: pemilu) yang sedang berlangsung. Betul-betul seperti candu lima tahunan yang melenakan berbagai pikiran kritis.

Sejenak upaya membuka kotak pandora tentang berbagai luka kebangsaan Indonesia, sejak tragedi kemanusiaan 1965-1966 hingga tindakan yang menafikan nilai-nilai kemanusiaan semasa ORBA, “dihentikan”. Memori kolektif tentang luka kebangsaan diistirahatkan dalam hingar-bingar praktek politik yang sedang berlangsung. Seolah-olah dikatakan lukanya ditahan dulu hingga perhelatan politik selesai. Luka tidak perlu menjadi discourse dalam pesta, luka itu menjijikkan dan luka membuat trauma. Karena yang sedang dilakukan adalah proses pembangunan nasional dan menata masa depan Indonesia. Lagi-lagi, masa lalu tidak pantas dibincangkan hari ini.

Undang-Undang Pornografi

“Akankah Kita Mengulang Sejarah ’65?

Oleh: Dianah Karmilah

RANCANGAN Undang-undang Pornografi yang sebelumnya bernama RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi ternyata disahkan juga tanggal 28 Oktober 2008. Padahal hampir 11 tahun RUU ini menjadi polemik dimasyarakat baik pro dan kontra dengan berbagai alasan.

Diskusi Pengarusutamaan Gender dalam Resolusi Konflik

Dalam diskusi selasa-an ini Syarikat Indonesia mengangkat tema gender dan rekonsiliasi. Tema ini menempatkan gender sebagai analisa sosial yang didalamnya menitikberatkan pada analisa peran, kedudukan dan relasi perempuan di dalam dimensi konflik. Analisa ini diharapkan mampu mendudukkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pilihan – pilihan resolusi konflik yang feasible di Indonesia.