WAWANCARA : Perlu Gerakan Menagih Janji KKR

Dalam ‘Debat Capres’ yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum beberapa waktu lalu, isu rekonsiliasi yang sudah mulai senyap digulirkan kembali. Salah satu capres yaitu, Susilo Bambang Yudoyono (SBY) bahkan berjanji akan membentuk KKR kembali. Lalu bagaimana sebenarnya masa depan KKR di Indonesia, berikut wawancara Pipit Ambarmirah dari RUAS dengan Priyambudi Sulistiyanto yang saat ini menjadi staf pengajar di Universitas Flinders Australia dan aktif menulis beberapa buku dan artikel tentang studi perbandingan politik di Indonesia, masalah otonomi daerah dan isu-isu HAM.

Rekonsiliasi sudah sering kita dengar sejak lama, sejak zaman reformasi sampai kemudian muncul KKR sebagai salah satu bentuk respon terhadapnya. Meskipun kemudian KKR sendiri dibatalkan oleh MK, tetapi kemarin dalam debat capres yang pertama isu tentang KKR ini digulirkan kembali. Apa tanggapan Anda?

Hingar-bingar praktik politik yang sedang berlangsung telah berhasil menyedot perhatian massa rakyat Indonesia. Semua energi politik yang ada di masyarakat tumpah mengikuti proyek politik (baca: pemilu) yang sedang berlangsung. Betul-betul seperti candu lima tahunan yang melenakan berbagai pikiran kritis.

Sejenak upaya membuka kotak pandora tentang berbagai luka kebangsaan Indonesia, sejak tragedi kemanusiaan 1965-1966 hingga tindakan yang menafikan nilai-nilai kemanusiaan semasa ORBA, “dihentikan”. Memori kolektif tentang luka kebangsaan diistirahatkan dalam hingar-bingar praktek politik yang sedang berlangsung. Seolah-olah dikatakan lukanya ditahan dulu hingga perhelatan politik selesai. Luka tidak perlu menjadi discourse dalam pesta, luka itu menjijikkan dan luka membuat trauma. Karena yang sedang dilakukan adalah proses pembangunan nasional dan menata masa depan Indonesia. Lagi-lagi, masa lalu tidak pantas dibincangkan hari ini.

Dalam diskusi selasa-an ini Syarikat Indonesia mengangkat tema gender dan rekonsiliasi. Tema ini menempatkan gender sebagai analisa sosial yang didalamnya menitikberatkan pada analisa peran, kedudukan dan relasi perempuan di dalam dimensi konflik. Analisa ini diharapkan mampu mendudukkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pilihan – pilihan resolusi konflik yang feasible di Indonesia.

Ibu-ibu survivors 65 DIY yang tergabung dalam KIPER, mengadakan diskusi dengan KOMNAS PEREMPUAN Divisi pengembangan sistem pemulihan pada Minggu 24 Agustus 2008 di rumah ibu Sumarmiyati, Yogyakarta, dalam pertemuan tersebut, anggota KIPER hadir kurang lebih 15 orang (ada anggota yang datang dari Bantul), sedangkan dari KOMNAS PEREMPUAN dihadiri oleh Ibu Nunuk , Ibu Azriana, Ibu Sri Wiyanti, Ibu Sawitri.