sued the nation's independence
As a nation the question arises regenerative for us, in which direction this nation will live, grow, and build a indonesian civilization? Indeed, every nation has a willed desire to determine the direction of his own fate.
menggugat arah kemandirian bangsa
Bagi kita sebagai bangsa selalu muncul pertanyaan regeneratif, ke arah mana bangsa ini akan hidup, tumbuh, dan membangun peradaban keindonesiaan? Memang, setiap bangsa memiliki hasrat berkehendak untuk menentukan arah nasib sendiri.
solidarity through the route discovery of truth and reconciliation
Its not easy to heal trauma caused by unfinished conflict and violence. This country has too many wound dressings, with so many ruins from the explosion of emotion, suspicious attitudes and stand off thickened reasoning, thus failing to build capabilities together for peace. Trouble and time bomb systemic problem on each event and from one incident to another incident since this country was born, dispute between one and another parties which brought victim and chaos situation developing scared mentality, and so far not all able to be disclosed clearly. Its clear and not difficult to called, when the power has an fascist and authoritarian, give a narrow path for justice.
Selamat jalan Gus Dur
Kiai Haji Abdurrahman Wahid lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 4 Agustus 1940. Mengenyam pendidikan mulai sekolah dasar di Jakarta pada tahun 1953 kemudian melanjutkan ke SMEP di Yogyakarta tahun 1956. Kemudian, beliau yang lebih akrab dipanggil dengan Gus Dur melanjutkan pendidikan di pesantren Tambakberas Jombang pada tahun 1963. Gus Dur juga sempat mengenyam pendidikan di Universitas Al Azhar, Department of Higher Islamic and Arabic Studies, Kairo selesai pada tahun 1966 kemudian melanjutkan ke Fakultas Sastra, Universitas Baghdad, Irak, hingga tahun 1970.
Kembali ke Indonesia, Gus Dur berkarier menjadi guru dan dosen. Menjadi Guru Madrasah Mu'allimat, Jombang (1959 - 1963), Dosen Universitas Hasyim Asyhari, Jombang (1972-1974), dan Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Hasyim Asyhari, Jombang (1972-1974).
Masa lalu dan Politik Penyesalan
Masa Lalu dan ‘Politik Penyesalan’
Barangkali ada di antara kita, yang di waktu yang lalu melakukan kejahatan, membunuh, menghilangkan orang barangkali, dan para pelaku itu barangkali masih lolos dari jeratan hukum, kali ini negara tidak boleh membiarkan mereka menjadi drakula dan penyebar maut di negeri kita. (Konperensi Pers Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pasca ledakan bom Kuningan, Jum’at 17 Juli 2009)
Masa lalu, sebuah topik penting yang menjadi perhatian kalangan akademik, politik, maupun aktivis untuk mamahami salah satu problematika dalam negara transisional. Apa makna masa lalu pada masa kini dan masa depan? Bagaimana masyarakat dan bangsa mengatasi peristiwa-peristiwa traumatik?
Resolusi ke arah rekonsiliasi
RESOLUSI Ke Arah Rekonsiliasi :
Memorialisasi Pelanggaran HAM Masa Lalu
Perang Ingatan
Memorialisasi menjadi tema yang menarik untuk dibahas. Dinamika konflik kekerasan dan endapan persoalan konflik baik secara fisik maupun non fisik telah membawakan simbol tersendiri bagi masyarakat kita. Simbol yang merupakan representasi peristiwa tersebut diregenerasikan. Memorialisasi telah ditujukan sebagai formalisasi nilai di dalam masyarakat kita. Masih teringat dalam benak generasi muda kita, bagaimana internalisasi film Pengkhianatan G 30 S/PKI yang dahulu telah “diwajibkan” untuk selalu ditonton menjadi kesadaran semu yang baru. Merujuk sosiolog pengetahuan dari Jerman, Karl Manheim, kesadaran dibangun dengan intensionalitas. Intensionalitas ini sekarang diperkenalkan melalui media baik cerita, bangunan, dll, terutama media massa. Karena intensifnya, maka kita melihatnya sebagai sebuah realitas.
Opini - INGATAN KOLEKTIF DI TENGAH PRAGMATISME PEMILIH
Oleh: Nur Khalik Ridwan*
Umur orde “reformasi” baru saja berlangsung sepuluh tahun.Sebagian pahlawan reformasi yang hilang diculik juga masih belum ditemukan. Begitu juga darah dan keringat mereka yang menumbangkan rezim Soeharto juga masih menetes. Faktanya, sebagian hasil reformasi memang ada yang menggembirakan, dan yang mencolok bisa kita lihat, misalnya, dengan munculnya beragam partai dengan segala “alirannya”, untuk tidak menyebut ideologinya. Namun kita juga tidak bisa memungkiri, bahwa orde reformasi juga memiliki cacat karena menghasilkan kemiskinan yang belum bisa diatasi. Bila memakai ukuran 2 dollar penghasilan perhari, maka ada separoh lebih penduduk Indonesia yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Belum lagi bila ditambah dengan fenomena busung lapar, nestapa kaum tani, dan banyak hal lainnya yang semuanya itu membuat frustasi terhadap mantra-mantra reformasi. Tidak berhenti di situ saja, reformasi juga telah mengganti monopoli rezim Soeharto dengan oligarki elit-elit partai, elit pemerintah, dan elit-elit lain yang mencerminkan isi dan haluan reformasi tidak jauh berbeda dengan era orde baru. Bila saat orde baru korupsi hanya menjangkiti cendana, maka di era reformasi ini korupsi semakin menyebar ke segala lini elit-elit yang “berkuasa”, baik di pusat maupun di daerah.
LIPUTAN UTAMA - Demokrasi yang (masih) Meninggalkan Luka
Demokrasi Kita: Transisi Kuantitas Ke Kualitas
Satu dekade lebih guliran perubahan politik yang terjadi di Indonesia (1998–2009) telah menyertakan banyak sekali pembukaan kutub-kutub sosial politik. Kutub-kutub sosial politik Orde Baru yang semula tertutup dengan pelembagaan politik dalam rezim otoritarian birokratik, gelombang praotoritarian yang dimotori oleh elit–elit militer, rente, represifitas ideologi dan aparatus negara, telah menjadi endapan pengalaman masa lalu yang panjang. Demikian juga sirkulasi elit dalam tatanan demokrasi yang diperkenalkan oleh Orde Baru walaupun melalui enam kali pemilu (1971-1997) telah menanamkan sebegitu kuat keresahan sosial yang mendalam.
Indonesia dalam Satu Coretan
Indonesia dalam Satu Coretan
INDONESIA 10 tahun terakhir ini (1998 – 2008), menjadi titik refleksi bersama bahwa eksperimentasi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih belum terealisasi. Dalam pencapaian tersebut pranata demokrasi yang berubah drastis telah diujicobakan. Ujicoba ini dibangun melalui berbagai pelembagaan politik mulai level nasional sampai lokal.
Ambil contoh saja lembaga komisional, badan penanggulangan narkotika sampai urusan agama. Disamping itu, proses pemilihan langsung menjadi mekanisme baru demokrasi. Tidak berlebihan juga bahwa kepadatan dalam berdemokrasi prosedural di Indonesia dibangun dengan melibatkan partisipasi baik aktif maupun pasif. Keseluruhan bangunan ini cukup menjadi citra diri bagi Indonesia untuk bergerak dari posisi negara otoritarian menjadi negara demokratis terdepan di Asia.
Corak ini bagi ukuran demokrasi Barat dengan sarat kondisi masyarakat industrinya boleh disebut layak karena tuntutan kesejahteraan masyarakatnya terpenuhi. Tapi di Indonesia? Cermin model kesejahteraan ala Amerika atau Eropa, tak kunjung sampai.
