Sipol
Awal Mula Syarikat
Pada sebuah pertemuan jaringan kaum muda NU di Pesantren “Ribatul Muta’allimin” Pekalongan (Jawa Tengah) pada awal tahun 2000, disepakati untuk mengusung isu “Tragedi 1965”. Sejak itu mulai dilakukan diskusi-diskusi, dan merancang strategi untuk menggarap isu sensitif ini. Dikatakan sensitif karena di dalam sejarahnya, keterlibatan kelompok Islam dan khususnya Nahlatul Ulama dalam proses pembasmian (orang-orang) komunis di Indonesia, sangatlah masyhur dan tak bisa ditutup-tutupi.
Temu Kiprah Perempuan DIY dan Komnas Perempuan

Ibu-ibu survivors 65 DIY yang tergabung dalam KIPER, mengadakan diskusi dengan KOMNAS PEREMPUAN Divisi pengembangan sistem pemulihan pada Minggu 24 Agustus 2008 di rumah ibu Sumarmiyati, Yogyakarta, dalam pertemuan tersebut, anggota KIPER hadir kurang lebih 15 orang (ada anggota yang datang dari Bantul), sedangkan dari KOMNAS PEREMPUAN dihadiri oleh Ibu Nunuk , Ibu Azriana, Ibu Sri Wiyanti, Ibu Sawitri.
Suara perempuan korban tragedi 1965

Komisi Nasional Perempuan, hari Rabu (20/2) sore bertemu Presiden SBY, di Kantor Presiden. Mereka masing-masing adalah Kamala Chandrakirana (Ketua Komnas Perempuan), Ninik Rahayu (Wakil Ketua), Sylvana M. Apituley (Wakil Ketua), Arimbi Heroepoetri, Azriana, Neng Dara Affiah, Sri Wiyanti Eddyono dan Vien Soeseno masing-masing sebagai komisioner.
TEROPONG, Pemimpin Harus Lahir dari Rahim Pergerakan
SATU dekade sudah reformasi berjalan, tapi perubahan tak kunjung membaik terutama dalam tingkat kesejahteraan. Sebagaimana cita-cita awalnya, reformasi bertujuan mewujudkan demokrasi politik dan kesejahteraan. Namun ternyata, perkembangan dan dinamika itu belumlah sesuai harapan. Berbagai kekecewaan dialami rakyat terhadap kinerja para pemimpin karena reformasi hanya membuahkan perubahan struktur sistem politik. Tapi dari sisi substansi dan budaya belum berubah sama sekali.

“Dalam realitas sosial-budaya, misalnya, yang berubah hanya munculnya barongsai dalam perayaan Imlek. Ini penting dari sisi kebebasan, tapi rakyat yang lapar tidak akan bisa diajak bicara soal demokrasi dan hukum karena pemerintah/negara gagal membangun demarkasi antara orde pra reformasi dengan orde reformasi,” tutur Dr. Karim Suryadi, Pengamat Politik dan Dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Fak. Pendidikan Ilmu Politik & Sosial UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) Bandung.
WAWANCARA, Rakyat Butuh Guru Demokrasi
PERSOALAN Parpol tak hanya menyangkut warga perkotaan tapi juga para petani. Untuk mencari gambaran tentang bagaimana sikap dan harapan para petani di Batang, RUAS melakukan wawancara dengan Handoko SH (42 th) salah satu pendiri Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB) yang tinggal di desa Cepoko Bandar Batang. Berikut ini hasil petikannya.
Bagaimana komentar Anda tentang para pemimpin kita?
Pemimpin sekarang miskin visi kerakyatan. Bisanya mengumbar program dan bicara soal kesejahteraan tetapi minim implementasi. Maka jangan heran kalau rakyat beralih sandaran pada pemimpin diluar birokrasi dan partai.
Termasuk di Batang?
Visi kerakyatannya cuma dijabarkan dalam bentuk kunjungan kerja. Tapi kurang integral atau holistik. Contoh paling riiladalah masalah pupuk. Para pemimpin kita tak bisa memutus mata rantai dari “smokle” pupukyang kadang-kadang hilang saat petani membutuhkan.
Kenapa bisa begitu?
REKONSILIASI, Anak Muda Ngomong Sejarah dan Kekerasan
Sabtu, 29 Maret 08 pukul 10.00-15.00 WIB di Ruang Seminar lembaga studi Realino sekitar 20 anak muda berkumpul dan ngobrol bareng tentang Sejarah dan kekerasan yang bertajuk “Mendengar Indonesia”.
Kegiatan tersebut menghadirkan 3 orang pemapar yang bertutur tentang pengalamannya bergelut sejarah masa lalu. Mereka adalah Ngurah Termana, K. Hidayati dan Nining Suhartiningsih.
Ngurah (Taman 65 Bali) seorang anak muda yang lahir dan hidup dikawasan Bali. Belajar banyak hal di Taman Bali 65 yang merupakan wadah belajar bersama tentang sejarah maupun pelajaran-pelajaran yang lain yang diterapkan di Bali sebagai Kota Wisata, misal belajar bahasa Inggris. Selain itu Taman 65 Bali juga sebagai tempat berkumpul generasi tua dan generasi muda. Dengan demikian generasi muda bisa belajar sejarah versi kesaksian para pelaku sejarah yang tidak hanya tergantung dengan sejarah versi penguasa.
REKONSILIASI, RAKA SWASTA, Nasi Sudah Jadi Bubur, Tak Perlu Disesali
SENIMAN adalah manusia merdeka. Tapi di era Soekarno mereka harus memilih tempat untuk mengekspresikan karyanya. Ada yang ikut Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), ada yang ikut LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional) dan ada pula yang masuk Lesbumi (Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia).
Celakanya, begitu negeri ini dilanda prahara politik tahun ’65, banyak seniman anggota dan simpatisan Lekra ditangkap dan dipenjara karena dituduh PKI. Padahal karya-karya mereka begitu bermakna bagi tumbuh suburnya jiwa nasionalisme. Satu di antaranya adalah Raka Suwasta, seniman lukis bali yang dipenjara karena menjadi anggota Lekra. Berikut ini penuturannya kepada RUAS.
Tentang Tragedi 1965
Tahun 2005 merupakan tahun peringatan 40 tahun salah satu lembaran paling hitam dalam sejarah Indonesia, yakni Tragedi 1965. Dalam tragedi itu ada tujuh orang perwira tinggi Angkatan Darat ditangkap dan dibunuh sebagai akibat operasi militer yang diadakan oleh Letkol Untung dan kawan-kawan. Selanjutnya ada ratusan ribu rakyat Indonesia yang kemudian dalam tempo beberapa bulan tewas dibantai oleh sesama warga negara.
Terlibat Langsung dan Tidak Langsung
Diskriminasi Terhadap Korban Tragedi 1965-1966 [1]
Selama ini penglihatan atas tragedi 1965-66 di Indonesia seringkali terjebak dalam determinisme sejarah. "Dalang" dari sebuah peristiwa dicari-cari dan diperdebatkan. Banyak energi dihabiskan untuk mencari-cari "sebab" hingga cenderung untuk melupakan "akibat"nya. Meskipun peristiwa sejarah itu masih dapat diperdebatkan kebenaran dan obyektivitasnya.
Membangun Teologi Rekonsiliasi
Membangun Teologi Rekonsiliasi
Oleh Abdul Mukti Ro'uf,
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jakarta
SELAIN agenda pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), bangsa Indonesia masih memiliki utang sejarah tentang penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang menumpuk sejak peristiwa G-30-S hingga tragedi 12-13 Mei 1998. Peristiwa politik yang menjadi beban sejarah bangsa hingga saat ini masih amat sulit untuk dipecahkan. Sejarah kelam ini harus secara jujur diakui sebagai 'borok' bagi sebuah perjalanan bangsa yang besar. Momentum reformasi yang diharapkan dapat memberikan jalan pelurusan sejarah sepertinya masih 'ketar-ketir'. Ada keengganan politik yang menyelimuti para decision maker untuk berani membuat terobosan sejarah.
