Beberapa Petinggi GAM Cari Suaka Politik

Banda Aceh, Sinar Harapan
Beberapa petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat ini berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Diperkirakan saat ini mereka sedang berupaya untuk mencari suaka politik ke Norwegia. Pada tahun lalu puluhan warga Aceh sudah memperoleh suaka politik dari Norwegia. Demikian penjelasan sumber SH baik dari pihak GAM maupun TNI.
Sumber SH di Kuala Lumpur juga membenarkan, bahwa sejak penerapan status darurat militer di Aceh, beberapa orang geutanyoe (orang GAM) tinggal di Kuala Lumpur dan Penang, bahkan beberapa Panglima Sagoe (setingkat Danramil) kini sudah berada di Penang.
Laporan lain menyebutkan, Batalyon Lintas Udara (Linud) 501 menembak salah seorang ajudan Juru Bicara GAM, Sofyan Dawood, yang bernama Saridin Paloh. Saridin mendapat luka tembak di lengannya ketika melakukan kontak tembak dengan pasukan pemukul reaksi cepat (PPRC) dari Batalion 501, Rabu (2/7). Namun, dalam kontak kontak tembak itu, Saridin berhasil meloloskan diri.
Komandan Batalyon (Danyon) 501 Letkol Inf. Ferry Zein mengungkapkan hal tersebut, Kamis (4/7). Dia mengatakan bahwa menurut pengakuan salah seorang anggota GAM yang tertembak dalam peristiwa tersebut, Saridin merupakan ajudan Panglima GAM wilayah Pase.
Dengan tertembaknya salah seorang ajudan Sofyan tersebut, maka Ferry yakin bahwa orang yang paling dicari oleh pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu berada di Aceh Utara. Keberadaannya di Aceh Utara tersebut diperkuat pula dengan ditemukannya mobil Isuzu panter tahun 2000 milik sofyan. Mobil itu dipastikan milik Sofyan karena di dalamnya ditemukan album foto Sofyan.
Saat ini mobil tersebut sudah dibakar. Namun setelah dibakar, Ferry mendapat telepon bahwa mobil tersebut milik Bupati Takengon yang dirampas oleh GAM. “Indikasi itulah yang membuat saya yakin Sofyan Dawood masih berkeliaran di sini. Untuk itu kami akan lebih mengintensifkan pelaksanaan operasi agar bisa menangkap dia secepatnya. Saat ini, kami terus mengepung dan memutus distribusi makanan serta komunikasi GAM,” kata Ferry.
Dalam kesempatan itu Ferry mengungkapkan bahwa selama pelaksanaan darurat militer, Batalyon Infanteri (Yonif) 501 berhasil menewaskan

15 anggota GAM dan menawan dua orang. Selain itu, pihaknya menyita 30 motor yang diduga milik GAM yang disembunyikan di semak-semak.
Menurut laporan, GAM di wilayah Aceh Utara memiliki tidak kurang 80 motor. Dari laporan intelijen, kekuatan GAM di daerah itu sekitar 800 orang dengan senjata campuran sebanyak 580 pucuk. Kemarin pagi, pasukan tersebut juga menewaskan dua anggota GAM dan tengah memburu pemberontak lainnya. Dalam kontak tembak ini, TNI menyita 1 pucuk senjata AK-47 dan 1 pistol merek Bareta. Selain itu, aparat juga menyita ratusan butir peluru kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm.
Sementara itu, di tempat terpisah, aparat TNI/Polri kemarin melakukan penyisiran di desa Mon Geudong. Penyisiran itu dilakukan, karena dari tempat tersebut GAM diduga menembakkan roket ke arah kantor Bupati Aceh Utara dan lapangan Hiraq. Semua penduduk di desa Mon Geudong dikumpulkan di sebuah aula dan diperiksa satu persatu. Dalam pemeriksaan tersebut, aparat keamanan mengamankan 10 orang. Mereka diamankan karena tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Mon Geudong. Keberadaan mereka di Mon Geudong adalah sebagai pekerja.
Sementara berkaitan dengan pembuatan KTP merah putih di wilayah Mon Geudong baru mencakup 3.000 orang. Padahal, jumlah penduduk yang wajib KTP sebanyak 45.000. Untuk itu, camat Mon Geudong Zakaria menyatakan bahwa pembuatan KTP merah putih akan memakan waktu hingga bulan Januari. Dan dalam waktu dua minggu ke depan, pembuatan KTP akan diprioritaskan bagi penduduk yang kehilangan KTP maupun masa berlakunya KTP hampir habis. (zal/ina)

Peninjauan Materi Tap MPR/MPRS :

Didebatkan soal PKI dan Bung Karno

Stoppress

Karena Presiden Mega Plinplan maka Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Hadapi Hambatan BesarJakarta, PEC
Penyidikan pelanggaran HAM berat menghadapi hambatan besar. Hal ini dikarenakan Megawati plinpan, TNI dikuasai garis keras disertai konflik internal TNI yang semakin tajam. Demikian MM. Billah dalam Seminar dengan tema Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Orde Baru, Sampai dimana ? yang diselenggarakan oleh People’s Empowerment Consortium (PEC) Kamis sore(3/7), di Gedung YTKI, Jakarta.

Sementara itu menurutnya UU 39/1999 dan UU 26/2000 menunjukkan fungsi Komnasham terhadap semua kasus terbatas sekedar penyelidikan, kesimpulan dan mengusulkan ke pengadilan HAM, Pemerintah dan DPR.”Untuk itu dibutuhkan tekanan internasional untuk mendesak pemerintah dan DPR agar menyelesaikan secara serius kasus-kasus HAM berat seperti 1965. Sangat berat untuk mengadili keterlibatan Soeharto dalam pelanggaran HAM berat 1965-1966. Pendukung-pendukungnya di dalam TNI masih menutupi bukti-bukti keterlibatannya,” tegas MM Billah.

Berikut disajikan notulen pertemuan Ir Setiadi Reksoprodjo, anggota delegasi '65
ke Sidang UN-HCHR (Komisi Tinggi Hak-Hak Asasi Manusia PBB) di Jenewa, dengan
Tim-tim Advokasi Anggota TNI/Polri Korban Peristiwa '65. Pertemuan ini diseleggarakan
di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2003.

MANAGING PLURALISM CENTRAL TO INDONESIAN DEMOCRACY

JAKARTA POST, 19 JUNE 2003.

Democracy remains something of a novelty in pluralistic Indonesia. Robert W.
Hefner, professor of anthropology at Boston University, talked with The Jakarta
Post's Soeryo Winoto on the country's efforts to ensure that democracy takes
root here. The author of The Politics of Multiculturalism:

IBRAHIM ISA: NOTISI TRANSPARAN No.2

8 Juli 2003.

KAMI SANGAT DAMBAKAN PEMULIHAN NAMA BAIK BUNG KARNO