demokrasi
Modernisasi-Neolib, Politik Arus bawah dan “Tugas Cendekiawan”
Working Paper:
Modernisasi-Neolib, Politik Arus bawah dan “Tugas Cendekiawan”
(Sebuah Penelusuran Awal)[1]
M.Nurkhoiron
Makalah dipresentasikan dalam Forum Interseksi, 7-9 Juli 2007, Bandung. Penulis adalah peneliti Yayasan Interseksi
“Kemarau intelektual”, sebuah istilah yang dulu pernah dikemukakan Mohammad Sobary, kali ini mungkin patut dikemukakan kembali. Jika intelektual, atau cendekiawan merujuk kepada pandangan Bourdieu-an, yang sedikit dikutip oleh Daniel Dhakidae sebagai sosok yang terlibat keras di dalam apa yang disebut sebagai pertarungan simbolik, symbolic struggle, baik secara individual maupun secara kolektif, sampai hari ini sayangnya kita belum mendapatkan kajian dan analisis-analisis yang merupakan cermin dari perdebatan keras dalam kerangka pertarungan simbolik itu untuk menelisik lebih jauh soal-soal krusial paska Orde Baru yang menyisakan berbagai pertanyaan.
REKONSILIASI, Menepis Stigma lewat Seni
Oleh: Pipit Ambarmirah
SALAH satu cara yang dapat digunakan untuk rekonsiliasi kultural adalah lewat kesenian rakyat. Selain bisa untuk mengobati trauma juga sebagai ajang melestarikan kesenian rakyat yang hampir dilupakan.
Pada Minggu terakhir Mei 2008, selama 4 hari berturut-turut tanggal 26, 28, 29 dan 30, Kulon Progo, Bantul, Yogyakarta dan Prambanan diadakan road-show ketoprak rakyat yang berjudul “Karto Pokil” dan teater remaja RDJ (“Ra Duwe Jeneng”).
Post-Suharto Muslim engagements
Martin van Bruinessen, "Post-Suharto Muslim engagements with civil society and democracy”, paper presented at the Third International Conference and Workshop “Indonesia in Transition”, organised by the KNAW and Labsosio, Universitas Indonesia, August 24-28, 2003. Universitas Indonesia, Depok.
Post-Suharto Muslim engagements
with civil society and democratisation
Martin van Bruinessen
ISIM / Utrecht University
Does Islam as a system of beliefs or as a political force have something positive to contribute to the hoped-for democratisation of Indonesia, or will it largely be an impediment and a threat to the emergence of an open society? Many participants in the political process have strong opinions on these questions. There are those who argue — and not without some justification — that reformist political Islam represents the only significant alternative to the patrimonial, authoritarian and corrupt political culture pervading almost all parties and thereby is the country’s only hope for democracy. Others — and these include many committed Muslims besides secular nationalists and non-Muslims — fear that the Muslim ambition of turning Indonesia into an Islamic state is perhaps the most serious threat the country is presently facing, the more so since radical Muslim groups appear to be courted by power-greedy military and civilian elite factions. There is a widespread and understandable fear of resurgent political Islam — but this resurgent political Islam is itself in large measure a response to another perceived threat, the fear that Islam’s very presence in Indonesia is being threatened.
Demokrasi dan Tirani Modal
RESOLUSI KONPERENSI WARISAN OTORITARIANISME II :
DEMOKRASI DAN TIRANI MODAL
Kampus Universitas Indonesia, Depok, 5-7 Agustus 2008
Selama tiga hari ini 500 akademisi, intelektual, tokoh dan penggerak masyarakat, pemimpin dan aktivis organisasi sosial dan politik dari kampung dan kampus berkumpul di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Diskusi yang meluas dan mendalam dilakukan secara serempak dalam sebelas panel dan dua seminar, pemutaran film dan pertunjukan. Dalam tiga hari ini para peserta membicarakan betapa Indonesia kini berada di ambang kebangkrutan dan bencana ekologis yang mengancam keberadaan negeri ini. Dibicarakan pula betapa strategi ekonomi yang terus mengeruk kekayaan alam di negeri kepulauan terbesar di dunia ini sudah jauh melampaui batas. Di hulu negeri, hutan yang menjadi pemasok air terus digunduli dengan kecepatan empat kali lapangan bola setiap menit, sementara di hilir ekosistem mangrove hanya menutup kurang dari sepersepuluh garis pantai negeri ini. Lebih dari sepertiga daratan negeri ini dikuasai sekitar seribu pemegang kuasa pertambangan dan kontrak karya. Sembilan dari sepuluh ladang minyak dan gas bumi dikuasai perusahaan lintas negara sehingga hasilnya tidak pernah bisa dinikmati secara maksimal oleh rakyat Indonesia sendiri. Daya dukung lingkungan terus merosot dan dalam beberapa dekade mendatang jika tidak ada langkah drastis yang diambil kita harus menghadapi kenyataan bahwa yang tersisa di negeri ini hanyalah ampas.
WAWANCARA, Diskriminasi Anak TAPOL Di Era Demokrasi
WAWANCARA:
Diskriminasi Anak Tapol
di Era Demokratisasi
Pengantar Redaksi:
PERKAWINAN adalah perjalanan hidup yang harus dilalui. Tetapi sering juga dijumpai banyaknya kendala untukmenuju ke sana. Dalam tradisi jawa menentukan pasangan calon selalu mempertimbangkan bibit, bebet dan bobot.Hal itulah yang sering membenturkan kita dalam impian untuk berumah tangga, terlebih lebih kalau sudahdihadapkan pada black list dari daftar keluarga. Untuk itu Ruas mewawancarai ibu Maspiah (43 th), pengurusPaguyuban Petani Perempuan Manyaran - BanyakanKediri yang juga pernah jadi pengurus PMII tentangpersoalan itu. Berikut ini cuplikannya:
English
Bahasa Indonesia